Menyusun Arah Pembangunan Batam, Banggar dan TAPD Satukan Persepsi untuk APBD 2027
Anggaran bukan sekadar deretan angka dalam dokumen resmi. Di balik setiap rupiah yang dialokasikan, tersimpan harapan masyarakat akan jalan yang lebih baik, layanan kesehatan yang semakin mudah diakses, pendidikan yang berkualitas, hingga infrastruktur yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.
Karena itulah, proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selalu diawali dengan tahapan yang sangat penting, yakni menyamakan arah dan persepsi antara pemerintah daerah dan legislatif. Langkah inilah yang dilakukan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rapat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kota Batam dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Batam sekaligus Koordinator Banggar, H. Aweng Kurniawan, didampingi Wakil Ketua III DPRD Kota Batam, Muhammad Yunus Muda. Pertemuan tersebut menjadi awal dari proses panjang penyusunan APBD 2027 agar berjalan lebih terarah dan efektif.
Menurut Aweng Kurniawan, penyamaan persepsi antara Banggar dan TAPD merupakan tahapan penting sebelum memasuki pembahasan yang lebih rinci. Kesepahaman sejak awal diharapkan mampu mengurangi perbedaan pandangan yang kerap muncul saat pembahasan RAPBD.
“Pada tahap KUA-PPAS ini, kita ingin menyamakan persepsi terhadap arah pembangunan daerah sehingga pembahasan berikutnya dapat berlangsung lebih efektif dan menghasilkan anggaran yang benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Lebih dari sekadar membahas angka, forum tersebut juga menjadi ruang untuk memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan melalui visi dan misi pembangunan Kota Batam, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Bagi Banggar DPRD, sinkronisasi tersebut sangat penting agar setiap program yang nantinya masuk dalam APBD memiliki dasar yang kuat dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam pembahasan tersebut, Banggar dan TAPD mulai mengulas berbagai komponen utama Kebijakan Umum Anggaran. Mulai dari kondisi ekonomi daerah, asumsi makro yang menjadi dasar penyusunan anggaran, proyeksi pendapatan daerah, rencana belanja, hingga strategi pembiayaan pembangunan.
Keseluruhan aspek tersebut menjadi fondasi dalam menentukan arah pembangunan Batam pada tahun 2027.
Aweng menegaskan bahwa penyusunan KUA harus mampu menggambarkan kondisi riil perekonomian Batam. Dengan begitu, anggaran yang disusun nantinya benar-benar diarahkan pada program yang paling prioritas, mendesak, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Pendekatan tersebut menjadi semakin penting mengingat Batam terus berkembang sebagai pusat industri, perdagangan, logistik, dan investasi nasional. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu diimbangi dengan kebijakan fiskal yang tepat agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata.
Melalui pembahasan sejak tahap awal, DPRD dan Pemerintah Kota Batam berupaya membangun kesamaan visi dalam menentukan prioritas pembangunan. Tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan daya saing daerah.
Tahapan KUA-PPAS menjadi momentum strategis untuk memastikan setiap rupiah yang nantinya dialokasikan dalam APBD benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung arah pembangunan jangka menengah Kota Batam.
Dengan komunikasi yang terbuka dan sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif, penyusunan APBD 2027 diharapkan dapat berlangsung lebih efektif, transparan, dan menghasilkan kebijakan anggaran yang berkualitas.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dimiliki daerah, tetapi juga oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun prioritas secara tepat. Melalui penyamaan persepsi sejak awal, Banggar DPRD dan TAPD Kota Batam menunjukkan komitmen bersama untuk menghadirkan APBD yang tidak sekadar seimbang di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan membawa Batam terus tumbuh sebagai kota yang maju, modern, dan berdaya saing. (bs)
