Mengurai Kelangkaan MinyaKita, Koperasi Merah Putih Bintan Siap Naik Kelas Jadi Distributor
BINTAN – Di balik tingginya kebutuhan masyarakat akan MinyaKita, tersimpan persoalan yang kini menjadi perhatian serius di Kabupaten Bintan.
Dalam dua bulan terakhir, pasokan minyak goreng subsidi dari Perum Bulog mengalami keterbatasan, membuat koperasi, pedagang kecil, hingga pelaku UMKM kesulitan memperoleh stok dengan harga sesuai ketentuan pemerintah.
Bagi banyak keluarga, MinyaKita bukan sekadar minyak goreng. Produk bersubsidi itu menjadi penopang kebutuhan sehari-hari sekaligus membantu pelaku usaha kecil menjaga biaya produksi tetap terjangkau. Ketika pasokan tersendat, dampaknya langsung terasa hingga ke dapur rumah tangga dan usaha kuliner skala kecil.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUPP) Kabupaten Bintan, Asy Syukri, mengatakan selama ini pasokan MinyaKita di Bintan sangat bergantung pada Bulog dengan harga distribusi Rp14.500 per liter.
Harga tersebut memungkinkan pedagang menjual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter.
Namun dalam dua bulan terakhir, pasokan tersebut tidak lagi berjalan normal.
Kondisi itu dirasakan hampir di seluruh wilayah Bintan. Di Desa Malang Rapat, kebutuhan sekitar 400 liter setiap bulan yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengecer sekaligus mendukung program sosial Jumat Berkah mendadak tidak terpenuhi.
Di Desa Busung, Koperasi Merah Putih bahkan harus membeli minyak goreng dari distributor umum dengan margin yang sangat tipis demi menjaga keberlangsungan usaha 18 pelaku UMKM di kawasan Gurun.
Sementara itu, koperasi di Pengudang, Kuala Sempang hingga Kijang Kota juga menghadapi persoalan serupa. Pasokan yang terbatas membuat mereka kesulitan memenuhi permintaan masyarakat..
Melihat kondisi tersebut, muncul sebuah gagasan yang dinilai dapat menjadi solusi jangka panjang. Ketua Koperasi Merah Putih Desa Kuala Sempang bersama pemerintah desa menyatakan kesiapan untuk menjadi Distributor Pertama (D1) MinyaKita di Kabupaten Bintan.
Langkah ini diharapkan mampu memutus ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah sekaligus menjadikan distribusi minyak goreng subsidi lebih cepat, merata, dan mudah diawasi.
Asy Syukri menyambut baik inisiatif tersebut. Menurutnya, hingga saat ini Kabupaten Bintan belum memiliki Distributor 1 MinyaKita sehingga seluruh kebutuhan masih bergantung pada pasokan Bulog.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah sebenarnya telah beberapa kali memfasilitasi pengajuan badan usaha untuk menjadi D1, namun hingga kini belum membuahkan hasil.
Karena itu, apabila Koperasi Desa Merah Putih mampu memperoleh lisensi sebagai Distributor 1, maka koperasi tersebut dapat menjadi penyangga utama distribusi MinyaKita bagi seluruh koperasi dan pedagang di Kabupaten Bintan.
“Kami siap memfasilitasi seluruh proses dan persyaratan yang dibutuhkan. Dengan adanya Distributor 1 di Bintan, distribusi akan lebih mudah diawasi dan kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara lebih optimal,” ujar Asy Syukri.
Ia juga menegaskan bahwa langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong agar berbagai produk subsidi pemerintah disalurkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Perum Bulog Cabang Tanjungpinang, Arief Alhadihaq, mengakui adanya keterbatasan stok MinyaKita dalam beberapa bulan terakhir.
Menurutnya, Bulog terpaksa menerapkan skala prioritas dalam penyaluran karena ketersediaan stok belum berada pada kapasitas maksimal.
“Kami berharap ke depan stok kembali normal sehingga kebutuhan Koperasi Merah Putih dapat dipenuhi sesuai kebutuhannya,” ujarnya.
Harapan kini bertumpu pada lahirnya Distributor 1 MinyaKita di Kabupaten Bintan. Jika rencana tersebut terealisasi, koperasi tidak hanya berperan sebagai penyalur, tetapi juga menjadi simpul utama distribusi pangan bersubsidi yang lebih mandiri.
Lebih dari sekadar mengatasi kelangkaan minyak goreng, langkah ini menjadi gambaran bagaimana koperasi dapat tampil sebagai penggerak ekonomi rakyat.
Ketika rantai distribusi semakin pendek dan pasokan lebih terjamin, masyarakat memperoleh manfaat, UMKM tetap bertahan, dan cita-cita menghadirkan ekonomi kerakyatan yang kuat pun semakin mendekati kenyataan. (bs)
