Gubernur Ansar Perkuat Sinergi dengan Bea Cukai, dari FTZ hingga Pariwisata Kepri

KEPRI – Sebagai provinsi kepulauan yang berada di jalur perdagangan internasional, Kepulauan Riau memiliki karakteristik ekonomi dan geografis yang tidak bisa disamakan dengan daerah lain.

Status kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (FTZ), wilayah perbatasan, hingga tingginya mobilitas barang dan wisatawan membuat koordinasi lintas instansi menjadi kebutuhan yang tak bisa ditawar.
Hal itu menjadi salah satu pokok pembahasan ketika Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menerima silaturahmi dan audiensi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Provinsi Kepri Sodikin bersama Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Batam Agung Widodo beserta jajaran di Gedung Daerah Provinsi Kepri, Rabu (9/9/2026).

Pertemuan tersebut tidak sekadar membahas persoalan kepabeanan. Sejumlah isu strategis turut mengemuka, mulai dari implementasi FTZ, pengawasan pergerakan barang, distribusi kebutuhan pokok ke wilayah kepulauan dan perbatasan, hingga kesiapan Kepri menyambut peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara.

Bagi Ansar, sinergi pemerintah daerah dan Bea Cukai memiliki posisi penting dalam menjaga keseimbangan antara kemudahan aktivitas ekonomi dan pengawasan.

“Komunikasi dan koordinasi kita selama ini sangat baik, lancar dan bagus. Mudah-mudahan kerja sama kita bisa berkelanjutan,” ujar Ansar.

Pemprov Siapkan Lahan untuk Bea Cukai Tanjungpinang

Salah satu bentuk dukungan Pemprov Kepri terhadap penguatan kelembagaan Bea Cukai adalah penyediaan lahan bagi Bea Cukai Tanjungpinang.

Ansar mengatakan, pemerintah provinsi telah menyediakan lahan di kawasan Ibu Kota Provinsi Kepri di tepi laut. Lahan tersebut bahkan telah dilakukan penimbunan dan dinilai siap untuk dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan sarana dan prasarana Bea Cukai.

“Lahan sudah kita berikan, sudah ditimbun, sudah matang, tinggal dibangun saja. Mungkin nanti Pak Kanwil bisa meninjau ke sana,” kata Ansar.

Dukungan tersebut menunjukkan bahwa penguatan pelayanan kepabeanan dipandang sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur pemerintahan yang mendukung aktivitas ekonomi daerah.

FTZ Harus Dipahami, Kemudahan Jangan Disalahgunakan
Persoalan FTZ menjadi pembahasan penting dalam pertemuan tersebut.
Ansar mengingatkan bahwa Kepri memiliki karakteristik khusus karena terdapat kawasan pelabuhan bebas maupun kawasan ekonomi khusus.

Konsekuensinya, perlakuan terhadap barang maupun aktivitas perdagangan tidak selalu sama di seluruh wilayah.
“Kepri ini daerah yang punya privilege khusus.

Ada kawasan pelabuhan bebas, ada kawasan ekonomi khusus. Perlakuannya tentu berbeda sesuai aturan perundangan,” jelasnya.

Menurut Ansar, masih ada masyarakat yang memahami FTZ secara sederhana, seolah-olah seluruh wilayah Kepri mendapatkan perlakuan yang sama. Padahal, terdapat ketentuan dan batasan tertentu yang harus dipahami bersama.

Karena itu, komunikasi dan sosialisasi antara pemerintah, Bea Cukai dan masyarakat perlu terus diperkuat.
Di sisi lain, pengawasan juga harus berjalan beriringan dengan kemudahan yang diberikan.

Ansar mencontohkan kebutuhan masyarakat di pulau-pulau yang terkadang membutuhkan perlakuan khusus dalam distribusi barang.

Bea Cukai, menurutnya, dalam kondisi tertentu telah memberikan kelonggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Namun, kemudahan tersebut jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan di luar peruntukannya.

“Kalau memang kebutuhan penting masyarakat di pulau-pulau, Bea Cukai pada saat-saat tertentu memberikan kelonggaran. Tapi ada yang memanfaatkan itu tidak untuk kebutuhan di pulau itu saja, kemudian dibawa lagi ke tempat lain,” ujarnya.

Persoalan peredaran rokok ilegal dan barang tertentu yang rawan disalahgunakan juga menjadi perhatian. Ansar mendorong pengawasan bersama agar fasilitas dan kebijakan khusus yang dimiliki Kepri benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian daerah.

Natuna dan Anambas Butuh Skema Distribusi yang Adaptif

Persoalan distribusi barang menjadi semakin penting ketika pembahasan diarahkan ke wilayah perbatasan seperti Natuna dan Kepulauan Anambas.

Jarak geografis dan kondisi kepulauan membuat biaya logistik serta ketersediaan barang menjadi tantangan tersendiri.

Pemprov Kepri, kata Ansar, berencana berkomunikasi dengan Menteri Perdagangan untuk mencari ruang kebijakan yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan barang tertentu di wilayah perbatasan.

Pemerintah daerah saat ini tengah menginventarisasi sejumlah kebutuhan, termasuk bawang putih, bawang merah dan komoditas lainnya.

“Kita akan mencoba bicara dengan Pak Menteri supaya diberikan ruang untuk impor barang-barang tertentu,” kata Ansar.

Kebijakan tersebut tetap harus dibarengi pengawasan dan perhitungan terhadap ketersediaan barang serta stabilitas harga.

Namun, Ansar juga melihat persoalan distribusi dari sisi sebaliknya. Kapal yang membawa barang ke Natuna dan Anambas idealnya tidak kembali dalam kondisi kosong.

Artinya, pemerintah juga perlu memastikan terdapat komoditas lokal yang dapat dibawa keluar untuk dipasarkan ke wilayah lain.

“Kalau kapal datang membawa barang impor kemudian pulang kosong, tentu pengusaha akan berhitung. Karena itu kita juga harus memastikan komoditas ekspor dari Natuna dan Anambas tersedia,” ujarnya.

Dengan pola tersebut, arus perdagangan di wilayah perbatasan diharapkan tidak hanya menjadi jalur masuk barang, tetapi juga membuka peluang bagi produk daerah untuk menembus pasar yang lebih luas.

Pariwisata Tumbuh, Pasokan Barang Harus Mengikuti

Agenda pariwisata turut menjadi perhatian dalam audiensi tersebut.
Kepri menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara hingga 3 juta orang.

Target tersebut tentu akan meningkatkan permintaan terhadap berbagai kebutuhan, mulai dari pangan, transportasi, akomodasi hingga jasa pendukung pariwisata.

Karena itu, Ansar menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan permintaan dan ketersediaan pasokan.

“Demand meningkat, supply harus kita jaga. Kalau pasokan terbatas, harga bisa meningkat,” katanya.

Pemerintah provinsi terus mendorong penguatan produksi pangan daerah, operasi pasar dan pengendalian distribusi untuk menjaga stabilitas harga.

Ketersediaan pangan juga menjadi faktor penting dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di wilayah kepulauan dan perbatasan yang memiliki tantangan distribusi lebih besar.

Keberadaan Tol Laut yang melayani sejumlah wilayah secara berkala juga harus didukung dengan sistem stok yang baik.

Dengan demikian, kebutuhan masyarakat tetap dapat dipenuhi ketika terdapat jeda antarpelayaran.
Pintu Masuk Wisatawan Harus Tinggalkan Kesan Positif
Bagi Ansar, pengalaman wisatawan tidak dimulai ketika mereka tiba di hotel atau destinasi wisata.

Kesan pertama justru terbentuk sejak wisatawan melewati pintu masuk daerah.

Karena itu, ia meminta dukungan Bea Cukai untuk memastikan pelayanan di pelabuhan dan pintu masuk wisatawan berlangsung cepat, tertib dan profesional.

“Kita mesti pastikan kita bisa layani dengan baik, cepat. Jangan mempersulit turis, kecuali turis yang memang membawa barang-barang haram, itu wajib kita antisipasi,” tegasnya.

Menurut Ansar, pelayanan yang baik akan ikut menentukan citra Kepri di mata wisatawan internasional.

Sebaliknya, persoalan kecil di pintu masuk dapat berkembang menjadi cerita negatif ketika wisatawan kembali ke negaranya.

Karena itu, Pemprov Kepri juga akan membenahi persoalan porter dan taksi di sejumlah pintu masuk wisatawan, terutama di luar Batam.

Ansar menginginkan sistem yang lebih tertib, mulai dari identitas porter, mekanisme pemanggilan hingga tarif yang transparan.

“Kita coba tertibkan itu. Karena kalau pintu masuknya tidak tertib, jadi omongan jelek orang nanti di negaranya masing-masing,” ujarnya.

Untuk membahas persoalan tersebut secara lebih menyeluruh, Pemprov Kepri berencana melibatkan berbagai pihak, termasuk Bea Cukai, Angkasa Pura dan pengelola pelabuhan.

Bea Cukai Tegaskan Komitmen Kolaborasi

Kepala Kanwil DJBC Kepri Sodikin menyampaikan apresiasi terhadap dukungan Pemprov Kepri.
Ia menjelaskan, Kanwil DJBC Kepri memiliki wilayah kerja di seluruh Provinsi Kepri, kecuali Batam. Sementara pelaksanaan tugas kepabeanan di Batam berada di bawah KPU Bea dan Cukai Batam.

Bea Cukai, kata Sodikin, tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga memiliki peran dalam memberikan fasilitasi perdagangan dan mendukung perekonomian melalui fungsi kepabeanan, cukai, perpajakan serta regulasi kementerian dan lembaga sesuai kewenangannya.

“Kami harap ke depan sinergi dan kolaborasi terjalin dengan baik, semata-mata untuk memberikan kontribusi dan dukungan ekonomi serta kesejahteraan kepada masyarakat Kepri,” katanya.

Sementara itu, Kepala KPU Bea dan Cukai Batam Agung Widodo menegaskan bahwa Batam memiliki karakteristik tersendiri sebagai kawasan FTZ.

Karena itu, pelaksanaan tugas kepabeanan di Batam tidak hanya mengacu pada ketentuan kepabeanan secara umum, tetapi juga mempertimbangkan ketentuan khusus yang berlaku di kawasan perdagangan bebas.

Koordinasi dengan Pemprov Kepri selama ini, menurut Agung, telah berjalan baik, terutama dalam pembahasan kebutuhan barang serta administrasi pemasukan dan pengeluaran barang dari kawasan FTZ.

“Kami harap komunikasi dan koordinasi tersebut terus diperkuat sehingga berbagai persoalan yang muncul dapat diselesaikan secara cepat dan tepat,” ujarnya.

Satu Rumah untuk Membangun Kepri
Bagi Ansar, seluruh pembahasan tersebut pada akhirnya bermuara pada satu kepentingan: memastikan pertumbuhan ekonomi Kepri berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa pembangunan Kepri tidak boleh hanya bertumpu pada Batam, Tanjungpinang dan Bintan. Daerah lain seperti Karimun, Natuna dan Anambas juga memiliki potensi yang harus terus dikembangkan.

Kolaborasi antarlembaga menjadi kunci untuk menghubungkan seluruh potensi tersebut.

“Kita semua berada di satu rumah yang sama demi membangun Kepri. Saya berharap seluruh jajaran Bea Cukai di Kepri menjadi yang terbaik di Indonesia,” kata Ansar.

Pertemuan itu turut dihadiri Tim Percepatan Pembangunan Provinsi Kepri Sarafuddin Aluan, Kepala Bappeda Kepri Aries Fhariandi, Kepala Dinas Pertanian, Kesehatan Hewan dan Tanaman Pangan Kepri Rika Azmi, Kepala Dinas Pariwisata Kepri Hasan, serta jajaran Kanwil DJBC Kepri dan KPU Bea dan Cukai Batam.

Di tengah posisi Kepri sebagai beranda Indonesia di kawasan perbatasan dan salah satu pintu perdagangan internasional, sinergi tersebut menjadi semakin strategis. FTZ membutuhkan kemudahan, tetapi kemudahan membutuhkan pengawasan.

Pariwisata membutuhkan wisatawan, tetapi wisatawan membutuhkan pelayanan dan pasokan yang terjamin.
Di titik itulah kolaborasi Pemprov Kepri dan Bea Cukai menjadi penting: menjaga agar keistimewaan kawasan tidak hanya menjadi fasilitas ekonomi, tetapi benar-benar menjadi mesin pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau. (bs)