Optimalkan Potensi Maritim untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah
TANJUNGPINANG – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong pemerintah daerah (Pemda) kepulauan agar mengoptimalkan potensi kemaritiman sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
Saat ini, ada empat provinsi yang secara administratif menyandang penamaan sebagai daerah kepulauan yakni Provinsi Kepulauan Riau (Ibukota: Tanjungpinang), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Ibukota: Pangkalpinang), Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara.
Disampaikannya, potensi maritim sangat besar baik itu yang diatas laut, di tengah, maupun di dasar laut bawah laut. Hal ini disampaikannya baru-baru ini di Maluku.
Menurutnya, kekayaan sumber daya laut merupakan modal strategis yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Di Maluku, dari sisi maritimnya sangat menjanjikan prospeknya, baik yang ada di atas laut maupun di bawahnya seperti ikan, mutiara dan lain-lain, sehingga pengelolaannya harus lebih baik supaya bisa ada pendapatan lebih baik lagi.
Ribka menjelaskan, sektor kemaritiman memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Pengelolaan sumber daya kelautan yang optimal tercatat menyumbang lebih dari 15 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
“Karena itu, Maluku yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dinilai memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor tersebut secara berkelanjutan,” ucapnya dikutip dari situs resmi kementerian ini, Rabu (17/6/2026).
Ribka juga menyoroti sejumlah capaian ekonomi daerah yang menunjukkan tren positif. Kabupaten Maluku Barat Daya, misalnya, mencatat pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV tahun 2025 sebesar 12,41 persen, sedangkan Kota Ambon tumbuh 5,71 persen, melampaui rata-rata nasional.
Capaian tersebut menjadi indikasi bahwa potensi ekonomi Maluku dapat terus dikembangkan melalui penguatan sektor-sektor unggulan, khususnya kemaritiman.
Selain itu, Ribka juga menekankan pentingnya menggerakkan sektor swasta dan dunia usaha agar aktivitas ekonomi di daerah semakin dinamis. Menurutnya, pembangunan tidak dapat bertumpu pada birokrasi semata, melainkan memerlukan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan.
“Kami harapkan mesin-mesin birokrasi maupun swasta ini juga perlu kita hidupkan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Ribka turut mengapresiasi sinergi yang telah terbangun antara Pemda dan unsur Forkopimda dalam menjaga stabilitas wilayah. Ia berharap kolaborasi tersebut terus diperkuat guna mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan di Maluku.
“Mohon dukungannya dari Forkopimda terus juga melakukan membantu Pak Gubernur dan teman-teman jajaran supaya kondisi kita di Maluku bisa terjaga dengan baik,” pungkasnya. (*/Martunas)
Editor : Abas
