APBD Batam 2027 Harus Berdampak Nyata, Amsakar Jawab Catatan Fraksi DPRD
BATAM – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2027 memasuki tahapan penting.
Pemerintah Kota Batam memberikan tanggapan dan jawaban atas berbagai pandangan, masukan serta catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kota Batam.
Jawaban tersebut disampaikan Wali Kota Batam Amsakar Achmad dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam, Rabu (7/10/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Batam Haji Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua I Haji Aweng Kurniawan, Wakil Ketua II Budi Mardiyanto SE MM dan Wakil Ketua III Muhammad Yunus Muda SE.
Paripurna turut dihadiri jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh adat Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemko Batam.
Rapat tersebut merupakan tahapan lanjutan setelah seluruh fraksi DPRD Kota Batam menyampaikan pemandangan umum terhadap Ranperda APBD dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 yang diajukan Pemerintah Kota Batam.
Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin mengatakan, sesuai mekanisme pembahasan APBD, pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan dan jawaban atas berbagai pandangan fraksi.
“Sesuai mekanisme yang berlaku dalam penyusunan Perda APBD, setelah pemandangan fraksi-fraksi, maka hari ini kita akan mendengarkan jawaban dan tanggapan Wali Kota Batam atas pemandangan umum berkenaan,” ujar Kamaluddin.
Selanjutnya, Wali Kota Amsakar Achmad menyampaikan jawaban Pemerintah Kota Batam terhadap seluruh pandangan fraksi.
Dalam pidatonya, Amsakar menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Batam atas berbagai masukan, saran dan catatan yang diberikan.
Menurutnya, seluruh pandangan tersebut menjadi bahan penting dalam menyempurnakan Ranperda APBD 2027 dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, arah kebijakan KUA-PPAS serta kemampuan keuangan daerah.
Namun, ada satu prinsip yang menjadi penekanan Amsakar: APBD tidak boleh hanya berbicara mengenai serapan anggaran, tetapi harus menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
“Keberhasilan APBD diukur dari kualitas hasil yang diberikan kepada masyarakat,” tegas Amsakar.
Infrastruktur, Banjir dan Sampah Jadi Perhatian
Menjawab berbagai pandangan fraksi, Amsakar menegaskan pemerataan pembangunan infrastruktur tetap menjadi salah satu prioritas pemerintah pada 2027.
Pembangunan tidak hanya diarahkan ke kawasan mainland, tetapi juga wilayah hinterland. Penentuan prioritas mempertimbangkan urgensi, kondisi lapangan, kebutuhan masyarakat, kesiapan perencanaan, kualitas konstruksi, aspek keselamatan, kemampuan keuangan daerah hingga keberlanjutan pemeliharaan.
Sejumlah pembangunan yang diarahkan pada 2027 meliputi peningkatan ruas jalan, pembangunan jembatan, unit sekolah baru, ruang kelas baru serta berbagai infrastruktur dasar dan aksesibilitas.
Sementara persoalan banjir dan persampahan akan ditangani secara terpadu.
Untuk penanganan banjir, Pemko Batam menyiapkan pendekatan melalui pembangunan dan pemeliharaan drainase, normalisasi, pengendalian sedimentasi dan sampah, perlindungan daerah resapan, sistem pompa, pengendalian kawasan rawan banjir, penataan ruang hingga koordinasi lintas kewenangan.
“Penanganan banjir diarahkan melalui pembangunan dan pemeliharaan drainase, normalisasi dan pengendalian sedimentasi serta sampah, perhatian terhadap daerah resapan, sistem pompa, pengendalian kawasan rawan banjir, tata ruang, dan koordinasi lintas kewenangan,” papar Amsakar.
Di sektor persampahan, pemerintah akan memperkuat pengelolaan dari hulu hingga hilir. Langkah tersebut mencakup pengurangan dan pemilahan sampah, pengangkutan, pengembangan TPS 3R hingga pengelolaan akhir.
Pemko juga mengarahkan pembangunan lanjutan landfill TPA, TPS 3R serta penguatan pengangkutan sampah di sembilan kecamatan.
Pendidikan dan Kesehatan Tetap Prioritas
Di bidang pendidikan, Amsakar memastikan pemerataan akses harus berjalan seiring dengan peningkatan mutu.
Sejumlah program yang disiapkan antara lain bantuan dan beasiswa bagi siswa tidak mampu, penyediaan seragam sekolah bagi siswa baru SD dan SMP negeri maupun swasta, beasiswa mahasiswa termasuk mahasiswa hinterland, pembangunan ruang kelas baru, pengadaan mebel dan peralatan pendidikan serta peningkatan kompetensi guru.
Sementara sektor kesehatan diarahkan untuk memastikan pencapaian Universal Health Coverage (UHC) tidak berhenti pada angka kepesertaan, tetapi diikuti peningkatan kualitas pelayanan.
“Fokus perhatian diarahkan pada pemenuhan target UHC serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RSUD Embung Fatimah,” kata Amsakar.
Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap ketersediaan tenaga kesehatan, obat dan alat kesehatan, kecepatan pelayanan, layanan rujukan serta pemerataan akses pelayanan kesehatan.
Dorong UMKM dan Serapan Tenaga Kerja Lokal
Penguatan ekonomi masyarakat juga menjadi bagian penting dari arah APBD 2027.
Amsakar mengatakan Pemko Batam akan menyelaraskan peningkatan keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Program yang diarahkan meliputi pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja, peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro dan kecil, pemberdayaan industri serta pembinaan dan fasilitasi perizinan berusaha bagi UMKM.
Untuk memperkuat investasi sekaligus memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat, Pemko Batam juga terus membangun sinergi dengan BP Batam dan dunia usaha.
Kerja sama tersebut diarahkan pada kepastian investasi, kemudahan perizinan, pelayanan, penyediaan infrastruktur serta pengembangan industri.
Menurut Amsakar, investasi harus memberikan multiplier effect bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, keterlibatan tenaga kerja lokal, kemitraan dengan UMKM serta transfer pengetahuan dan keterampilan.
Bahkan, menjawab pandangan Fraksi Hanura-PSI-PKN, Amsakar mengungkapkan Pemko Batam telah meneken Nota Kesepahaman bersama 30 perusahaan besar di Batam dan APINDO untuk merealisasikan penyerapan minimal 20 persen tenaga kerja lokal.
Perlindungan Sosial Berbasis Data
Pemko Batam juga memastikan perlindungan sosial tetap menjadi perhatian dalam APBD 2027.
Sejumlah program diarahkan untuk membantu masyarakat, antara lain subsidi bunga pinjaman 0 persen bagi usaha mikro ber-KTP Batam, bantuan sosial bagi lansia, perlindungan pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan, subsidi sembako untuk pengendalian inflasi, pendampingan usaha perikanan dan pertanian serta dukungan sarana dan prasarana bagi nelayan dan pembudidaya ikan.
Amsakar menegaskan seluruh program tersebut harus berbasis data.
Verifikasi, kriteria penerima, pengawasan dan evaluasi manfaat menjadi bagian penting agar program pemerintah benar-benar tepat sasaran.
Pemerintah juga menekankan bahwa indikator kinerja APBD 2027 harus jelas, terukur dan transparan serta berorientasi pada output maupun outcome.
“Yang kita inginkan bukan sekadar anggaran terserap, tetapi program yang menghasilkan manfaat dan perubahan nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Pemerataan hingga Hinterland
Dalam penyusunan APBD 2027, Pemko Batam juga berkomitmen menjaga ruang fiskal agar belanja operasional tidak mengurangi ruang bagi pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Pemerataan pembangunan menjadi perhatian, sehingga kebijakan anggaran tidak hanya berpusat di kawasan perkotaan.
Wilayah hinterland juga mendapat perhatian melalui pembangunan infrastruktur dasar, transportasi publik, konektivitas dan akses terhadap pelayanan pemerintahan.
Amsakar berharap pembahasan Ranperda APBD 2027 antara eksekutif dan legislatif dapat berlangsung secara konstruktif dan terbuka.
“Kami berharap proses pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 dapat berlangsung secara konstruktif, terbuka, efektif, dan tepat waktu, sehingga menghasilkan APBD yang realistis, taat ketentuan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu mempercepat pencapaian prioritas pembangunan Kota Batam sebagaimana telah diarahkan dalam KUA Tahun Anggaran 2027,” harapnya.
Usai menyampaikan pidato, Amsakar menyerahkan jawaban tertulis Pemerintah Kota Batam kepada pimpinan DPRD.
Selanjutnya, pembahasan Ranperda APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2027 akan dilanjutkan melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Berbagai hal yang masih membutuhkan pendalaman, termasuk angka, rincian kegiatan maupun penyesuaian teknis, akan dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme pembahasan APBD.
Tahapan ini menjadi bagian penting untuk memastikan APBD Batam 2027 tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan dan penganggaran, tetapi benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Batam. (bs)
