Pangkoarmada I Hadiri Taklimat Presiden RI kepada Pati TNI-Polri di Istana Negara
JAKARTA – Panglima Komando Armada I (Pangkoarmada I) Laksamana Muda TNI Haris Bima Bayuseto, S.E., M.Si., M.Tr.Opsla., menghadiri Taklimat Presiden Republik Indonesia kepada Perwira Tinggi (Pati) TNI dan Polri yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 800 pejabat tinggi TNI dan Polri. Pertemuan ini menjadi bagian dari pembekalan pimpinan TNI dan Polri dalam memperkuat koordinasi, soliditas serta kesiapsiagaan dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan dan keamanan negara.
Dalam kegiatan tersebut, Pangkoarmada I hadir bersama sejumlah pejabat utama TNI Angkatan Laut, termasuk Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., serta jajaran pimpinan TNI lainnya.
Presiden RI Prabowo Subianto dalam arahannya memberikan pembekalan kepada para Perwira Tinggi TNI dan Polri mengenai pentingnya menjaga soliditas serta profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai bagian dari alat pertahanan dan keamanan negara.
Pembekalan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat kesiapsiagaan TNI dan Polri dalam menghadapi berbagai tantangan strategis, sekaligus memastikan pelaksanaan tugas tetap berorientasi pada kepentingan nasional serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kehadiran Pangkoarmada I dalam taklimat tersebut menunjukkan komitmen Koarmada I untuk terus mendukung kebijakan pimpinan TNI serta memperkuat sinergi antarsatuan.
Sebagai salah satu komando utama TNI Angkatan Laut, Koarmada I memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan wilayah perairan Indonesia, khususnya di kawasan barat Indonesia.
Sinergi dan koordinasi dengan seluruh unsur TNI dan Polri menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan dan keamanan nasional.
Melalui kegiatan taklimat tersebut, diharapkan soliditas dan komunikasi antara pimpinan TNI dan Polri semakin kuat, sehingga seluruh jajaran dapat menjalankan tugas secara profesional, terkoordinasi dan responsif dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.(*/bs)
