Walilota Batam Amsakar Buka Jalan Kolaborasi Pemko Batam-IPDN, Perkuat Birokrasi dan SDM
BATAM – Membangun pemerintahan yang kuat tidak cukup hanya dengan menghadirkan program dan kebijakan. Di balik setiap pelayanan publik, ada aparatur yang dituntut mampu bekerja profesional, adaptif, berintegritas, sekaligus memahami kebutuhan masyarakat.
Kesadaran itulah yang menjadi salah satu benang merah pertemuan Wali Kota Batam Amsakar Achmad bersama jajaran Rektorat Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kantor Wali Kota Batam, Senin (5/10/2026).
Pertemuan yang diawali dengan silaturahmi tersebut perlahan berkembang menjadi pembicaraan tentang masa depan birokrasi dan sumber daya manusia (SDM) pemerintahan di Kota Batam.
Amsakar menyambut baik kedatangan Wakil Rektor IPDN Bidang Administrasi Arief M. Edie dan Wakil Rektor IPDN Bidang Hukum, Kerja Sama, dan Kepegawaian Bernhard Rondonuwu.
Bagi Amsakar, kehadiran IPDN bukan sekadar bagian dari dunia pendidikan pemerintahan.
Lebih dari itu, IPDN merupakan salah satu institusi penting dalam menyiapkan calon-calon pemimpin dan pamong praja yang akan bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Apalagi, Amsakar memiliki kedekatan akademik dengan IPDN. Ia merupakan alumnus program doktor ilmu pemerintahan IPDN. Latar belakang tersebut menjadi modal tersendiri untuk membuka ruang kolaborasi yang lebih luas antara Pemko Batam dan IPDN.
“IPDN memiliki peran yang sangat vital dalam mencetak calon pemimpin dan pamong praja yang profesional, andal, serta memiliki integritas tinggi,” ujar Amsakar.
Menurutnya, perkembangan pemerintahan saat ini menuntut aparatur untuk terus meningkatkan kapasitas. Birokrasi tidak boleh berjalan dengan pola lama ketika masyarakat bergerak semakin cepat dan kebutuhan pelayanan publik semakin kompleks.
Karena itu, kerja sama antara pemerintah daerah dan lembaga pendidikan pemerintahan perlu diarahkan pada sesuatu yang lebih substantif.
Bukan sekadar menempatkan praja untuk menjalani magang atau melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN), tetapi juga membuka ruang bagi riset pemerintahan, kajian kebijakan publik hingga pengembangan inovasi tata kelola pemerintahan.
Di titik inilah Batam ingin menjadikan kolaborasi tersebut sebagai ruang bertemunya teori dan praktik.
Praja IPDN memperoleh pengalaman langsung mengenai dinamika pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Sementara Pemko Batam dapat memperoleh perspektif akademik serta gagasan-gagasan baru untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.
Amsakar menegaskan, Pemko Batam terbuka untuk mendukung berbagai program akademik maupun pengabdian kepada masyarakat yang digagas IPDN.
Ia ingin pengetahuan yang diperoleh praja selama berada di lingkungan kampus tidak berhenti sebagai teori, tetapi dapat diterapkan dan memberikan manfaat nyata ketika mereka berada di tengah masyarakat.
“Kita ingin pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh di kampus dapat memberikan manfaat nyata ketika diterapkan di tengah masyarakat,” katanya.
Bagi sebuah kota dengan dinamika pembangunan seperti Batam, kebutuhan terhadap aparatur yang kompeten menjadi semakin penting.
Batam terus berkembang sebagai pusat ekonomi, industri, perdagangan dan investasi. Perubahan tersebut membawa konsekuensi terhadap pola pelayanan pemerintahan.
Masyarakat membutuhkan pelayanan yang semakin cepat, mudah, transparan dan responsif. Kondisi itu membutuhkan aparatur yang tidak hanya memahami aturan, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan.
Karena itu, penguatan SDM aparatur menjadi investasi penting bagi keberlanjutan pembangunan Batam.
Kolaborasi dengan IPDN diharapkan dapat menjadi salah satu jalan untuk memperkuat fondasi tersebut.
Jajaran Rektorat IPDN pun menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan Amsakar bersama jajaran Pemko Batam. IPDN menyatakan komitmennya untuk terus mengambil bagian dalam pembangunan Kota Batam.
Sejumlah ruang kerja sama pun terbuka, mulai dari program magang praja, riset kebijakan publik hingga pendampingan inovasi daerah.
Diskusi antara kedua pihak kemudian berlanjut pada peluang pengembangan kapasitas pamong praja dan penguatan tata kelola pemerintahan daerah.
Suasana pertemuan berlangsung hangat.
Dari sebuah kunjungan silaturahmi, muncul gagasan untuk membangun kerja sama yang lebih panjang dan strategis.
Pertemuan itu kemudian ditutup dengan penyerahan cenderamata dan foto bersama.
Namun, lebih dari sekadar seremoni, pertemuan tersebut membuka pesan penting: bahwa penguatan pemerintahan pada akhirnya bermuara pada manusia yang menjalankannya.
Dan bagi Batam, membangun SDM aparatur hari ini berarti menyiapkan birokrasi yang lebih siap menghadapi tantangan pemerintahan di masa depan.
(bs)
