Menjaga Batam Tetap Kondusif, Amsakar Perkuat Sinergi Pemerintah dan Pengadilan

BATAM – Pembangunan sebuah kota tidak hanya membutuhkan anggaran dan program kerja.

Di balik pertumbuhan ekonomi, geliat industri, serta aktivitas masyarakat yang semakin dinamis, ada satu hal yang tak kalah penting: situasi daerah yang aman, tertib dan memiliki kepastian hukum.
Hal itulah yang menjadi perhatian Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, saat menerima kunjungan kerja Kepala Pengadilan Negeri (PN) Batam yang baru, Arizal Anwar, bersama mantan Kepala PN Batam, Tiwik, di Kantor Wali Kota Batam, Senin (10/8/2026).

Pertemuan tersebut bukan sekadar agenda silaturahmi. Di dalamnya tersirat pesan penting tentang bagaimana pemerintah daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terus menjaga komunikasi serta membangun kerja sama dalam menghadapi dinamika Batam.

Bagi Amsakar, hubungan yang harmonis antarlembaga merupakan modal penting untuk memastikan berbagai kebijakan pemerintah berjalan dengan baik.

Ia mengapresiasi hubungan yang selama ini terjalin antara Pemerintah Kota Batam dan unsur Forkopimda.

“Alhamdulillah, kalau di Batam hubungan dengan Forkopimda sangat baik. Apa yang menjadi program dan kebijakan Pemko dapat berjalan dengan baik. Capaian makro Batam sejauh ini juga sangat memuaskan,” ujar Amsakar.

Kota Industri dengan Dinamika Tinggi
Batam memiliki karakter yang berbeda dibandingkan banyak daerah lainnya. Sebagai kota industri dan kawasan strategis, aktivitas ekonomi berlangsung hampir sepanjang waktu.

Masyarakatnya juga datang dari berbagai latar belakang. Heterogenitas tersebut menjadi kekuatan sekaligus menghadirkan dinamika tersendiri yang membutuhkan pengelolaan secara bersama.

Koordinasi dengan aparat penegak hukum dan seluruh unsur Forkopimda menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Batam ini masyarakatnya heterogen. Tentu ada dinamika yang harus kita hadapi. Namun, dengan sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dapat kita jaga,” kata Amsakar.

Kondisi Batam yang aman dan kondusif pada akhirnya tidak hanya memberikan rasa nyaman bagi masyarakat. Stabilitas juga menjadi salah satu faktor penting bagi keberlangsungan investasi dan kegiatan ekonomi.

Pelaku usaha membutuhkan kepastian. Masyarakat membutuhkan rasa aman. Pemerintah membutuhkan dukungan seluruh lembaga agar pembangunan dapat berjalan sesuai arah yang telah ditetapkan.

Di sinilah keberadaan Pengadilan Negeri Batam memiliki posisi penting.
Menjaga Kepastian Hukum
Pertemuan dengan Kepala PN Batam yang baru juga menjadi kesempatan untuk membangun komunikasi sejak awal.

Bagi pemerintah daerah, hubungan kelembagaan yang baik dengan institusi penegak hukum dapat memperkuat koordinasi dalam berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, keamanan, hingga kepastian hukum.

Amsakar berharap hubungan baik antara Pemko Batam dan PN Batam terus terjaga.

Menurutnya, sinergi tersebut penting untuk menciptakan kepastian hukum, menjaga keamanan serta mendukung iklim investasi dan kenyamanan masyarakat.

Kepastian hukum menjadi salah satu fondasi penting bagi kota yang sedang bergerak menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.

Tanpa kepastian, investasi akan sulit berkembang. Tanpa rasa aman, aktivitas masyarakat dan dunia usaha juga dapat terganggu.

Karena itu, pembangunan Batam tidak cukup hanya diukur melalui angka pertumbuhan ekonomi dan besarnya investasi.

Ada faktor lain yang harus dijaga secara bersamaan, yakni stabilitas sosial, keamanan dan kepastian hukum.

Hibah Harus Terukur
Dalam pertemuan tersebut, Amsakar juga menjelaskan kebijakan Pemko Batam mengenai pemberian hibah daerah kepada instansi vertikal.
Ia menegaskan, pemberian hibah dilakukan berdasarkan kebutuhan riil instansi penerima dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Hibah diberikan untuk mendukung kebutuhan operasional instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik. Namun, prosesnya tetap dilakukan secara terukur dan disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.
Penjelasan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan pemahaman bahwa setiap kebijakan anggaran memiliki dasar dan pertimbangan.

“Jangan ditafsirkan yang aneh-aneh. Pemberian hibah sejauh ini murni karena instansi tersebut memang membutuhkan dan APBD kita masih memungkinkan untuk membantu,” tegas Amsakar.

Bagi pemerintah daerah, kemampuan menjaga keseimbangan antara kebutuhan berbagai instansi dan kapasitas fiskal menjadi bagian penting dalam mengelola anggaran.

Setiap rupiah yang dikeluarkan harus memberikan manfaat dan mendukung pelayanan kepada masyarakat.
Sinergi untuk Batam yang Lebih Kondusif

Pergantian pimpinan di sebuah institusi merupakan hal yang biasa dalam pemerintahan. Namun, kesinambungan hubungan kelembagaan harus tetap dijaga.

Kunjungan Kepala PN Batam yang baru menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi tersebut.

Arizal Anwar kini mengemban tanggung jawab sebagai Kepala PN Batam. Sementara kehadiran mantan Kepala PN Batam, Tiwik, dalam pertemuan itu menjadi bagian dari suasana silaturahmi dan kesinambungan hubungan antarlembaga.

Bagi Batam, sinergi semacam ini menjadi semakin penting di tengah perkembangan kota yang terus bergerak.
Pertumbuhan industri, investasi, perdagangan, pariwisata dan mobilitas masyarakat membawa peluang sekaligus tantangan.

Pemerintah membutuhkan dukungan aparat penegak hukum. Aparat membutuhkan koordinasi dengan pemerintah daerah. Dunia usaha membutuhkan kepastian, sedangkan masyarakat membutuhkan keamanan dan pelayanan yang baik.

Semua kepentingan itu bertemu dalam satu kebutuhan yang sama: Batam yang aman, tertib dan kondusif.

Dari ruang pertemuan di Kantor Wali Kota Batam itu, pesan yang dibangun Amsakar cukup jelas.

Pembangunan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri.

Sinergi pemerintah daerah dengan Forkopimda harus terus diperkuat agar berbagai kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif, keamanan tetap terjaga, dan masyarakat maupun pelaku usaha memperoleh kepastian.

Pada akhirnya, Batam bukan hanya membutuhkan pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi. Kota ini juga membutuhkan kepercayaan.

Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, kepercayaan dunia usaha terhadap iklim investasi, dan kepercayaan bahwa hukum hadir untuk memberikan kepastian.

Semua itu hanya dapat dibangun melalui komunikasi, koordinasi dan sinergi yang konsisten.

Dan bagi Amsakar, hubungan harmonis antara Pemko Batam dan Forkopimda adalah salah satu fondasi penting untuk menjaga perjalanan Batam menuju kota yang semakin maju, aman dan berdaya saing. (bs)