Di Toapaya Bintan, Pasokan Gas Melon Terjaga Meski HET Tak Lagi Manusiawi
BINTAN – Di bawah rindangnya pohon mangga di kawasan Toapaya Selatan, Kabupaten Bintan, Marlon Sitorus berdiri di samping tumpukan tabung hijau tiga kilogram yang siap diantarkan ke rumah-rumah warga.
Mengenakan rompi hitam andalannya, raut wajah pria ini menyimpan cerita panjang tentang sebuah perjuangan ekonomi yang luput dari pandangan pemerintah daerah.
Marlon adalah pemilik Pangkalan LPG 3 Kg resmi yang beroperasi di wilayah RT 02/RW 03, Kelurahan Toapaya Selatan, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan.
Berbeda dengan pangkalan di pusat Kota Tanjungpinang yang areanya serba dekat, Marlon harus berhadapan dengan karakteristik wilayah Bintan yang luas, berjarak, dan semi-perdesaan.
Setiap hari, ia memikul tanggung jawab besar memastikan dapur warga di Toapaya tetap mengepul. Namun, pengorbanan tenaga dan waktu yang ia curahkan kini terasa kian hambar.
Penyebabnya tunggal: Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dipatok sebesar Rp18.000 per tabung dinilai sudah sangat menyiksa dan tidak lagi manusiawi bagi para penyalur kecil di tingkat bawah.
“Aturan harga Rp18.000 ini seolah memaksa kami hidup di masa lalu. Biaya hidup, harga sembako, hingga ongkos bensin untuk operasional di Bintan ini sudah melompat jauh dibandingkan sepuluh tahun lalu ketika aturan ini dibuat. Tapi bagi kami, waktu seperti berhenti. Kami harus bertahan dengan sisa keuntungan yang nyaris tidak kelihatan,” tutur Marlon saat menceritakan keluh kesahnya di antara deretan tabung gas.
Tantangan terbesar yang dihadapi Marlon bukan sekadar masalah angka di atas kertas, melainkan beratnya beban logistik fisik.
Mengingat lokasinya yang berada di Kabupaten Bintan, proses bongkar muat tabung baja yang berat, lansiran jarak jauh, hingga perawatan fasilitas penyimpanan membutuhkan ketahanan fisik ekstra.
Belum lagi, aturan wajib input data KTP pembeli secara digital lewat sistem Subsidi Tepat menuntutnya untuk teliti membagi waktu antara pekerjaan kasar dan administrasi.
Seluruh rantai kelelahan fisik dan waktu tersebut ironisnya harus dibayar dengan margin yang tergerus habis oleh inflasi. Kondisi stagnasi harga ini memicu anomali di lapangan.
Di saat Marlon bersikeras menjaga kejujuran dengan menjual Rp18.000 sesuai plang resmi, harga di tingkat pengecer atau warung-warung pelosok Bintan justru sering melambung tak terkendali karena mata rantai distribusi sekunder yang tak mendapat kepastian harga.
Marlon tidak muluk-muluk. Lewat usaha kecilnya ini, ia hanya mengetuk pintu hati Pemerintah Kabupaten Bintan dan instansi terkait agar mau melihat langsung realita keringat para pemilik pangkalan di lapangan.
Evaluasi HET ke angka yang lebih rasional bukan lagi sekadar urusan mencari untung, melainkan tentang kelayakan hidup para penjamin energi rakyat di pelosok daerah agar tidak gulung tikar tergilas zaman. (*/Red)
