Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi di Sumatera, Mengapa Kepri Tak Mampu Gelar Porwil?

Oleh: Abas, Sekretaris Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI Kepri

Keputusan Kepulauan Riau (Kepri) mengundurkan diri sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) Sumatera menimbulkan tanda tanya besar di kalangan insan olahraga.

Banyak yang terkejut, bahkan kecewa. Sebab, alasan yang mengemuka adalah keterbatasan anggaran daerah.
Pertanyaannya, benarkah hanya karena anggaran?

Sebagai masyarakat yang mengikuti perkembangan olahraga daerah, saya melihat alasan tersebut terasa kurang memadai.

Apalagi jika melihat kondisi Kepri saat ini yang justru sedang berada dalam tren pertumbuhan ekonomi yang sangat baik.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi Kepri pada Triwulan I Tahun 2026 tumbuh 7,04 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Angka ini bukan hanya tinggi, tetapi juga menjadi yang tertinggi di Pulau Sumatera.

Pertumbuhan ekonomi tersebut tentu bukan muncul begitu saja. Kepri memiliki banyak keunggulan yang tidak dimiliki daerah lain.

Kepri memiliki sektor migas di Natuna dan Anambas yang menjadi salah satu penopang ekonomi nasional.

Kepri juga memiliki kawasan industri strategis di Batam, Bintan, dan Karimun yang terus menarik investasi dalam dan luar negeri.

Belum lagi sektor pariwisata yang perlahan bangkit dan kembali menunjukkan geliat positif. Nama Batam dan Bintan sudah dikenal hingga mancanegara sebagai destinasi wisata dan investasi.

Dengan berbagai potensi tersebut, sulit rasanya menerima begitu saja bahwa Kepri tidak mampu menjadi tuan rumah Porwil hanya karena persoalan anggaran.

Jika alasan pengunduran diri adalah efisiensi anggaran akibat berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat, maka kondisi serupa sebenarnya juga dialami hampir seluruh provinsi di Indonesia.

Namun tidak semua daerah kemudian menyerah terhadap agenda-agenda strategis yang telah direncanakan.

Justru di tengah keterbatasan itulah dibutuhkan kreativitas, komunikasi, dan kepemimpinan yang kuat untuk mencari solusi.

Porwil bukan sekadar pertandingan olahraga.

Porwil adalah panggung untuk menunjukkan kapasitas daerah. Porwil adalah kesempatan memperkenalkan potensi wisata, budaya, dan ekonomi kepada ribuan atlet, pelatih, ofisial, serta tamu dari berbagai provinsi di Sumatera.

Setiap hotel yang terisi, setiap restoran yang ramai, setiap kendaraan yang disewa, hingga setiap destinasi wisata yang dikunjungi akan memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat.

Karena itu, menjadi tuan rumah Porwil seharusnya tidak hanya dilihat sebagai beban anggaran, tetapi juga investasi daerah.

Kepri pernah membuktikannya.
Pada tahun 2011, Kepri sukses menjadi tuan rumah Porwil VIII Sumatera yang digelar di Batam dan Tanjungpinang.

Saat itu, ajang tersebut menjadi momentum pembangunan dan pembenahan berbagai fasilitas olahraga.

Banyak sarana olahraga yang hingga hari ini masih digunakan oleh atlet Kepri sebagai tempat latihan dan pembinaan.

Pengalaman itu semestinya menjadi modal berharga untuk kembali menyelenggarakan Porwil dengan lebih baik.

Yang menjadi pertanyaan, mengapa kali ini Kepri justru memilih mundur?

Saya melihat persoalan ini tidak bisa hanya dibebankan pada kondisi keuangan daerah.

Ada faktor lain yang perlu dievaluasi secara jujur dan terbuka.
Salah satunya adalah peran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepri.
Sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pembangunan olahraga, Dispora seharusnya menjadi motor utama dalam mempersiapkan penyelenggaraan Porwil.

Perencanaan, koordinasi, komunikasi lintas instansi, hingga penyusunan kebutuhan anggaran idealnya sudah dilakukan jauh-jauh hari sejak Kepri ditetapkan sebagai tuan rumah.
Porwil bukan agenda yang muncul mendadak.

Penunjukan tuan rumah dilakukan bertahun-tahun sebelumnya. Artinya ada waktu yang cukup panjang untuk menyusun strategi, melakukan lobi, serta membangun sinergi dengan berbagai pihak.

Karena itu, jika pada akhirnya alasan anggaran menjadi penyebab utama mundurnya Kepri, maka publik berhak bertanya: apa yang sudah dipersiapkan selama ini?

Selain itu, hubungan komunikasi antara Dispora Kepri dan KONI Kepri juga patut menjadi bahan evaluasi.

Olahraga prestasi tidak akan berkembang jika dua lembaga utama penggeraknya berjalan sendiri-sendiri.

Dibutuhkan komunikasi yang intens, terbuka, dan produktif.
Jika memang terdapat kendala anggaran, seharusnya ada forum bersama untuk mencari jalan keluar.

Pemerintah daerah, DPRD, KONI, cabang olahraga, dunia usaha, hingga pihak swasta bisa dilibatkan untuk membangun skema pendanaan yang lebih kreatif.

Di banyak daerah, pelaksanaan event olahraga besar tidak semata-mata bergantung pada APBD.

Sponsorship, dukungan BUMN, BUMD, dan sektor swasta sering kali menjadi bagian penting dalam pembiayaan kegiatan.

Kepri yang memiliki kawasan industri besar seharusnya memiliki peluang lebih luas untuk membangun kolaborasi tersebut.

Mundur dari status tuan rumah tentu bukan akhir dari segalanya. Namun keputusan ini meninggalkan kesan bahwa Kepri kehilangan momentum.
Momentum untuk menunjukkan kapasitas sebagai daerah maju.
Momentum untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.

Momentum untuk membangkitkan semangat olahraga.
Dan yang paling disayangkan, momentum untuk membangun kebanggaan daerah.

Di sisi lain, para atlet Kepri tetap berlatih. Mereka tetap berjuang membawa nama daerah di berbagai kejuaraan.

Mereka tidak pernah mundur dari target dan cita-citanya meski fasilitas serta dukungan yang diterima sering kali belum ideal.

Karena itu, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan olahraga juga semestinya menunjukkan semangat yang sama.

Keputusan mundur dari Porwil hendaknya menjadi bahan introspeksi bersama, bukan sekadar selesai dengan alasan anggaran.

Publik berhak mendapatkan penjelasan yang transparan. Atlet berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.

Dan masyarakat Kepri berhak melihat keseriusan pemerintah dalam membangun olahraga daerah.

Sebab pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya penyelenggaraan sebuah event olahraga, melainkan juga citra, kepercayaan, dan kebanggaan Kepulauan Riau sebagai salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terbaik di Indonesia.

Jika Kepri mampu tumbuh 7,04 persen dan menjadi yang tertinggi di Sumatera, maka seharusnya Kepri juga mampu menunjukkan keberanian yang sama dalam membangun olahraga.

Karena daerah yang besar bukanlah daerah yang selalu memiliki banyak uang, melainkan daerah yang mampu mengubah potensi menjadi prestasi, dan tantangan menjadi peluang.***