Batam Kebut Digitalisasi Layanan Publik, PAD Jadi Target Utama
Batam – Transformasi digital kian menjadi denyut utama pembangunan Kota Batam.
Hal ini tergambar dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2026 yang dibuka langsung oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, di Harris Hotel Batam Centre, Senin (27/4/2026).
Forum ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan ruang strategis untuk merumuskan arah masa depan digitalisasi Batam melalui penyusunan roadmap Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) periode 2026–2030.
Di tengah dinamika kota industri dan jasa, digitalisasi menjadi kunci untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif.
Dalam sambutannya, Amsakar menegaskan bahwa era pemerintahan modern tidak lagi memberi ruang bagi sistem konvensional yang lambat dan rentan. Digitalisasi, menurutnya, bukan sekadar pilihan, tetapi kebutuhan mendesak.
“TP2DD harus menghadirkan kebijakan yang konkret dan implementatif. Transformasi digital harus berdampak langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah,” ujarnya.
Batam sendiri dinilai memiliki modal kuat. Selain masyarakat yang relatif melek teknologi, infrastruktur digital juga terus berkembang.
Hal ini menjadikan visi smart city bukan sekadar wacana, tetapi target realistis yang bisa dicapai dalam waktu terukur.
Sejumlah inovasi telah berjalan, mulai dari penggunaan tapping box hingga transaksi non-tunai di berbagai sektor.
Namun, Amsakar menilai langkah tersebut masih perlu diperluas, terutama pada sektor retribusi parkir dan pengelolaan persampahan dua sektor yang dinilai memiliki potensi kebocoran jika tidak dikelola secara modern.
“Ke depan, tidak boleh lagi ada pekerjaan manual yang berulang. Semua harus berbasis teknologi agar lebih aman, nyaman, dan akuntabel,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batam, Raja Azmansyah, menjelaskan bahwa HLM TP2DD tahun ini difokuskan pada penyusunan peta jalan digitalisasi tahap kedua.
Target besar yang ingin dicapai adalah terwujudnya sistem pembayaran pajak dan retribusi dalam satu kanal terpadu pada tahun 2030.
Menurutnya, integrasi sistem antarorganisasi perangkat daerah (OPD) menjadi fondasi utama dalam menciptakan ekosistem digital yang solid.
Upaya ini juga akan diperkuat melalui revisi regulasi daerah terkait pajak dan retribusi yang saat ini tengah menjadi prioritas pembahasan legislatif.
Kegiatan ini turut ditandai dengan penandatanganan nota komitmen bersama sebagai simbol keseriusan Pemerintah Kota Batam dalam mengakselerasi digitalisasi. Selain itu, apresiasi juga diberikan kepada para narasumber yang berkontribusi dalam penguatan kebijakan, di antaranya perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau dan Bank Riau Kepri Syariah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Suhar, serta jajaran pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
Dengan langkah terstruktur dan komitmen yang semakin kuat, Batam menegaskan posisinya sebagai kota yang siap melompat lebih jauhmenuju ekosistem pemerintahan digital yang terintegrasi, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik. (bs)
