23 Tahun Bunda Tanah Melayu
Oleh: Robby Patria,Dosen SEJARAH FKIP UMRAH
Lingga kini menanggung birokrasi yang terlalu gemuk, ekonomi yang berjalan paling lambat, dan investasi raksasa yang tersangkut urusan lahan. Persoalannya bukan lagi apa yang salah, tetapi siapa yang mau mendengar.
Ada satu kursi yang kosong di Gedung Nasional Dabo, Sabtu, 10 Oktober 2026. Dialog refleksi 23 tahun Kabupaten Lingga sedang memasuki bagian yang paling ditunggu sesi tanya jawab.
Tokoh masyarakat mulai bertanya soal keuangan APBD yang kian sempit, soal lahan warga yang masih terkurung di dalam konsesi perkebunan sawit.
Di tengah pertanyaan itulah Asisten II Pemkab Lingga Zainal Abidin meninggalkan ruangan.
Mungkin ada urusan lain yang mendesak. Tetapi bagi warga yang datang membawa pertanyaan, kursi kosong itu terasa seperti metafora yang terlalu tepat tentang hubungan pemerintah dan rakyatnya hari ini.
Mari mulai dari angka APBD Lingga kini berkisar Rp700 miliar, jauh menyusut dari masa sekitar satu dekade lalu ketika kabupaten ini pernah mengelola anggaran hingga Rp1 triliun. Dari kue yang mengecil itu, lebih dari 53 persen habis untuk belanja pegawai.
Artinya sederhana dari setiap Rp100 uang daerah, Rp53 sudah terpakai untuk gaji sebelum satu meter jalan diaspal atau satu puskesmas dibenahi.
Padahal pemerintah pusat membatasi belanja pegawai paling tinggi 30 persen dari APBD, sesuai amanat UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, dan seluruh daerah ditargetkan memenuhi batas itu paling lambat 5 Januari 2027.
Sepertinya Pemda di Indonesia belum dapat menerapkan UU tersebut dengan tegas pelbagai alasan salah satunya dana transfer pusat ke daerah berkurang jauh.
Lingga tidak sendirian, Kemendagri mencatat 367 kabupaten masih di atas ambang batas tersebut. Tetapi berada di kerumunan yang sama-sama sakit bukanlah obat.
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah tetap kerdil. Lingga hidup dari kiriman Jakarta, dan ketika kiriman itu menyusut, ruang fiskal ikut tercekik.
Pelajaran dari dua Korea
Dalam dialog itu saya mengutip Why Nations Fail (edisi Indonesia: Mengapa Negara Gagal) karya Daron Acemoglu dan James A. Robinson, dua dari tiga peraih Nobel Ekonomi 2024.
Contoh mereka yang paling terkenal adalah Semenanjung Korea. Satu bangsa, satu bahasa, satu sejarah panjang, lalu dibelah garis.
Korea Selatan kini menjadi raksasa teknologi, dengan pemimpin yang dipilih lewat pemilu dan dapat diganti oleh rakyatnya.
Korea Utara tetap terkunci dalam kemiskinan, dengan kekuasaan yang diwariskan dari ayah ke anak dalam satu keluarga.
Pesan buku itu sederhana tetapi tajam yakni yang membedakan kemakmuran dan kegagalan bukan geografi, bukan budaya, melainkan institusi.
Institusi yang inklusif membuka partisipasi, menjamin kepastian hak, dan membuat penguasa bisa dimintai pertanggungjawaban.
Institusi yang ekstraktif melayani segelintir orang dan menutup telinga dari yang lain.
Tentu Lingga bukan Korea Utara. Tetapi lihatlah tetangga kita sama-sama Melayu, sama-sama dikelilingi laut, sama-sama berada di provinsi yang sama.
Mengapa Bintan dan Karimun bisa tumbuh hampir dua kali lebih cepat? Jawabannya tidak bisa dicari hanya di peta.
Apa yang harus dilakukan
Pertama, pemerintah daerah harus berani terbuka. Buka postur APBD secara utuh kepada publik, susun peta jalan yang jujur untuk menurunkan belanja pegawai menuju 30 persen, dan jelaskan apa yang dikorbankan serta apa yang dipertahankan.
Kedua, selesaikan urusan lahan dengan serius. Bentuk tim terpadu yang melibatkan BPN, kejaksaan, kepolisian, dan masyarakat pemilik lahan.
Kepastian hukum adalah karpet merah yang sesungguhnya bagi investor, jauh lebih penting daripada seremoni penandatanganan.
Ketiga, DPRD Lingga harus kembali ke khitahnya sebagai lembaga pengawas, bukan sekadar mitra yang ikut mengangguk.
Fungsi anggaran dan pengawasan bukan formalitas; itulah satu-satunya mekanisme rakyat untuk memeriksa kekuasaan di antara dua pemilu.
Keempat, ruang dialog seperti di Gedung Nasional Dabo harus dirawat, bukan ditinggalkan. Kritik warga bukan ancaman. Ia adalah data paling jujur yang bisa diterima pemerintah secara gratis.
Lingga tidak pernah kekurangan sejarah. Ia adalah Bunda Tanah Melayu, pusat kerajaan yang pernah disegani.
Yang kurang hari ini adalah kesediaan untuk tetap duduk di kursi, mendengar sampai pertanyaan terakhir, lalu bekerja menjawabnya. ***
