Amsakar Tegaskan Perubahan APBD Batam 2026 Fokus pada Pelayanan dan Kesejahteraan
BATAM – Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Amsakar saat memberikan tanggapan dan jawaban Pemerintah Kota (Pemko) Batam atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Batam terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Rabu (2/9/2026).
Amsakar mengapresiasi berbagai masukan dan catatan strategis yang disampaikan DPRD. Menurutnya, seluruh masukan tersebut menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan anggaran daerah.
Ia menegaskan, pengelolaan Perubahan APBD 2026 akan dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan mengutamakan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengawasan keuangan, Pemko Batam menyepakati penguatan digitalisasi perpajakan, pemutakhiran data objek pajak, serta ekstensifikasi yang dilakukan secara terukur tanpa semata-mata menaikkan tarif,” ujar Amsakar.
Dalam perubahan APBD, target pajak daerah meningkat sebesar 7,21 persen. Optimalisasi tersebut antara lain didukung potensi piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta penerimaan dari reklame videotron.
Peningkatan pendapatan tersebut, kata Amsakar, tetap diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan publik, khususnya pada sektor persampahan, parkir, dan kesehatan.
Belanja Diprioritaskan untuk Kebutuhan Masyarakat
Dari sisi belanja, Pemko Batam mengarahkan anggaran pada program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Fokusnya meliputi pemenuhan pelayanan dasar, penciptaan lapangan kerja, hingga pengentasan kemiskinan.
Amsakar menyebut Pemko Batam juga melakukan efisiensi terhadap belanja yang dinilai kurang prioritas, termasuk belanja seremonial dan belanja pegawai yang mengalami penurunan 1,46 persen.
Sementara itu, belanja barang dan jasa meningkat 14,86 persen. Kenaikan tersebut diarahkan untuk mendukung operasional pelayanan publik dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Pemko Batam juga menekan belanja yang bersifat seremonial serta melakukan efisiensi pada belanja pegawai yang turun 1,46 persen.
Sementara itu, kenaikan belanja barang dan jasa sebesar 14,86 persen diarahkan untuk mendukung operasional pelayanan publik dan BLUD,” katanya.
Di sektor infrastruktur, kenaikan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar 20,98 persen diprioritaskan untuk penanganan banjir secara terpadu dari hulu hingga hilir.
Selain penanganan banjir, anggaran tersebut juga diarahkan untuk pengelolaan sampah, peningkatan keselamatan lalu lintas, serta perbaikan kualitas jalan.
Pemko Batam turut menyiapkan dukungan penanggulangan bencana melalui penyediaan logistik, perencanaan yang lebih matang, serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan tanggap bencana.
Pendidikan, Kesehatan hingga Perlindungan Sosial
Perhatian terhadap sektor sosial juga menjadi bagian penting dalam Perubahan APBD 2026.
Pemko Batam berkomitmen memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan serta memastikan kesiapan fasilitas kesehatan dalam mendukung Universal Health Coverage (UHC).
Program beasiswa, bantuan sosial bagi lanjut usia, serta jaminan kesehatan bagi pekerja rentan juga akan terus dilanjutkan.
Amsakar menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial. Karena itu, pemerintah akan menggunakan data terpadu berbasis nama dan alamat atau by name by address yang valid dan mutakhir.
“Keberlanjutan program beasiswa, bantuan sosial bagi lanjut usia, serta jaminan kesehatan bagi pekerja rentan juga menjadi bagian dari prioritas.
Seluruh bantuan sosial akan diarahkan agar tepat sasaran dengan menggunakan data terpadu berbasis nama dan alamat (by name by address) yang valid dan mutakhir,” ujarnya.
Di sisi ekonomi, Pemko Batam mendorong peningkatan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan vokasi dan sertifikasi..
Pendampingan terhadap pelaku UMKM serta digitalisasi pelayanan juga terus diperkuat.
Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menyiapkan operasi pasar dan melakukan pemantauan terhadap rantai pasok pangan.
Waspadai Tekanan Fiskal
Pemko Batam juga mengantisipasi kemungkinan penurunan dana transfer dari pemerintah pusat melalui koordinasi aktif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Koordinasi lintas instansi turut diperkuat untuk menangani persoalan yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, seperti banjir, peredaran narkoba, judi daring, tarif listrik, dan pengangguran.
Sementara terkait BUMD dan investasi daerah, rencana penyertaan modal sebesar Rp20 miliar kepada Bank Riau Kepri (BRK) Syariah akan terlebih dahulu melalui kajian komprehensif mengenai risiko dan manfaat ekonominya.
Pemko Batam juga mengevaluasi penurunan dividen BRK Syariah sebesar 22,07 persen yang dipengaruhi penurunan laba pada 2025 serta porsi kepemilikan saham.
Evaluasi tersebut menjadi pertimbangan sebelum penyertaan modal baru direalisasikan.
Amsakar kembali menegaskan, seluruh masukan DPRD Batam akan menjadi acuan dalam menyempurnakan Ranperda Perubahan APBD 2026.
“Seluruh masukan dari DPRD menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah agar Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan berkeadilan bagi masyarakat,” tegasnya. (bs)
