Ansar Jadi Responden Perdana Sensus Ekonomi 2026, Awali Ikhtiar Membangun Kepri Berbasis Data Akurat
f-ist
TANJUNGPINANG – Pagi itu, suasana kediaman Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad tampak sedikit berbeda. Sejumlah petugas Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau datang membawa misi penting: memulai Sensus Ekonomi 2026 yang akan memotret denyut nadi perekonomian daerah hingga pelosok.
Ansar pun menjadi responden pertama di Provinsi Kepulauan Riau, sebuah simbol bahwa pembangunan yang baik selalu diawali dengan data yang benar.
Didampingi Kepala BPS Provinsi Kepulauan Riau Toto Haryanto Silitonga beserta jajaran, proses pendataan berlangsung di kediaman gubernur di Tanjungpinang, Senin (15/6).
Setelah wawancara selesai, sebuah stiker Sensus Ekonomi 2026 ditempelkan sebagai penanda bahwa proses pendataan telah dilakukan.
Momentum tersebut sekaligus menjadi ajakan terbuka kepada seluruh masyarakat Kepulauan Riau untuk ikut berpartisipasi aktif menyukseskan sensus yang akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026.
Di balik proses pendataan yang terlihat sederhana, tersimpan peran strategis bagi arah pembangunan ekonomi daerah.
Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi fondasi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Pendataan kali ini tidak hanya menyasar perusahaan besar atau pelaku usaha formal, tetapi juga usaha rumahan, UMKM, pedagang keliling, hingga pelaku ekonomi digital yang memperoleh penghasilan melalui berbagai platform media sosial.
Perubahan pola ekonomi masyarakat yang semakin berkembang membuat cakupan sensus semakin luas. Kreator konten, penjual daring, hingga pekerja ekonomi digital kini menjadi bagian penting dalam peta ekonomi nasional yang harus tercatat secara resmi.
Kepala BPS Provinsi Kepulauan Riau Toto Haryanto Silitonga menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bertujuan memperbarui basis data usaha di Kepulauan Riau yang sebelumnya tercatat sekitar 197 ribu unit.
Melalui pendataan terbaru ini, BPS ingin mengetahui perkembangan usaha yang masih aktif, usaha baru yang tumbuh, hingga perubahan struktur ekonomi masyarakat yang terus bergerak dinamis.
“Yang didata bukan hanya unit usaha, tetapi juga rumah tangga. Dari pimpinan tertinggi hingga masyarakat umum, seluruh pelaku ekonomi akan menjadi bagian dari pendataan ini,” ujarnya.
Untuk menjaga kualitas hasil sensus, BPS juga mengadopsi berbagai inovasi berbasis teknologi.
Salah satunya melalui aplikasi digital FASIH yang memungkinkan seluruh proses pendataan dipantau secara langsung melalui dashboard monitoring secara real time.
Selain itu, diterapkan pula program SPSS atau Satu Pegawai Satu SLS, di mana setiap pegawai BPS bertanggung jawab mengawal satu wilayah pendataan agar kualitas dan target pekerjaan dapat tercapai secara optimal.
Bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, keberhasilan sensus bukan sekadar memenuhi agenda nasional, melainkan investasi jangka panjang dalam menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Karena itulah, Gubernur Ansar Ahmad mengajak seluruh warga menerima petugas sensus dengan terbuka dan memberikan informasi secara jujur, lengkap, serta akurat.
Menurutnya, kualitas data akan menentukan kualitas perencanaan pembangunan di masa depan, mulai dari pengembangan UMKM, penciptaan lapangan kerja, investasi, hingga pemerataan kesejahteraan masyarakat.
“Saya mengajak seluruh masyarakat Kepulauan Riau untuk berpartisipasi aktif menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Terimalah petugas sensus yang datang dan berikan data yang benar serta lengkap, karena data yang akurat akan menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih baik bagi daerah dan masyarakat,” tegas Ansar.
Mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, ribuan rumah tangga dan pelaku usaha di seluruh Kepulauan Riau akan didatangi petugas sensus.
Setiap jawaban yang diberikan masyarakat akan menjadi kepingan penting dalam menyusun potret ekonomi daerah.
Pada akhirnya, Sensus Ekonomi bukan hanya tentang angka dan statistik. Ia adalah cermin kehidupan masyarakat, yang akan menjadi pijakan pemerintah dalam merancang pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan ekonomi di masa mendatang. (bs)
