Pertumbuhan Ekonomi Menguat, Batam Susun Arah Pembangunan Lewat Musrenbang
BATAM, katasiber – Di sebuah ruang pertemuan di Grand Mercure Batam Centre, Kamis pagi (5/3/2026), para pemangku kepentingan berkumpul. Suasana diskusi terasa serius namun penuh harapan.
Di sinilah arah pembangunan Kota Batam beberapa tahun ke depan mulai dirancang melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, membuka forum tersebut dengan pesan yang tegas: perencanaan pembangunan tidak boleh sekadar menjadi dokumen formal.
Bagi Amsakar, Musrenbang adalah ruang penting untuk menyatukan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah.
“Musrenbang ini menjadi forum penting untuk memastikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, forum ini menjadi titik temu antara pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, hingga tokoh masyarakat. Dari sinilah berbagai gagasan, kritik, dan saran dihimpun untuk menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2027.
Batam dan Tantangan Kota Kepulauan
Sebagai kota yang berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka, Batam memiliki posisi strategis dalam peta perdagangan dan ekonomi kawasan.
Namun, keunggulan geografis tersebut juga membawa tantangan tersendiri. Dengan luas wilayah sekitar 1.020,28 kilometer persegi yang terdiri dari 454 pulau serta jumlah penduduk sekitar 1,29 juta jiwa, pemerataan pembangunan menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah kota.
Peningkatan konektivitas antarwilayah, penyediaan layanan publik, hingga penguatan infrastruktur menjadi bagian penting dari agenda pembangunan yang terus didorong.
Amsakar menegaskan bahwa penyusunan RKPD 2027 harus selaras dengan kebijakan pembangunan nasional sekaligus memperkuat visi Batam sebagai kota madani yang inovatif, berkelanjutan, dan berbudaya. Di saat yang sama, Batam juga terus diposisikan sebagai pusat investasi dan pariwisata yang kompetitif di kawasan regional.
Ekonomi Tumbuh, Kesejahteraan Meningkat
Di tengah dinamika ekonomi global, Batam menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup positif. Pada 2024, pertumbuhan ekonomi kota ini tercatat sebesar 6,69 persen dan meningkat menjadi 6,76 persen pada 2025.
Capaian tersebut menjadi indikator bahwa iklim investasi di Batam tetap terjaga, sekaligus mencerminkan peran sektor industri, perdagangan, dan jasa yang terus bergerak.
Perbaikan juga terlihat dari penurunan angka kemiskinan. Pada 2024 tingkat kemiskinan berada di angka 4,85 persen, kemudian turun menjadi 3,81 persen pada 2025 dengan jumlah penduduk miskin sekitar 68 ribu jiwa.
“Capaian ini menjadi indikasi bahwa berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat mulai menunjukkan hasil,” kata Amsakar.
Di bidang pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Batam juga mengalami peningkatan dari 83,32 pada 2024 menjadi 83,80 pada 2025—menempatkan Batam sebagai daerah dengan IPM tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau.
Program Prioritas untuk Warga
Melalui perencanaan pembangunan hingga 2027, Pemerintah Kota Batam menyiapkan sejumlah program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Beberapa di antaranya meliputi peningkatan layanan air bersih, penanganan banjir, program pengobatan gratis bagi warga ber-KTP Batam, hingga pinjaman modal tanpa bunga bagi pelaku UMKM.
Di sektor pendidikan dan sosial, pemerintah juga melanjutkan program seragam sekolah gratis bagi siswa baru, bantuan untuk lanjut usia, pelatihan tenaga kerja, serta pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi termasuk masyarakat di wilayah hinterland.
Sementara itu, di sektor transportasi publik, pengembangan layanan Trans Batam terus dilakukan untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dan memperkuat konektivitas kota.
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Dalam forum Musrenbang tersebut, Pemerintah Kota Batam juga merilis rapor kinerja perangkat daerah tahun 2025. Evaluasi ini menjadi salah satu cara pemerintah memastikan pelayanan publik terus meningkat.
Lima organisasi perangkat daerah dengan capaian nilai tertinggi antara lain Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan nilai 87,53, disusul Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan nilai 86,80.
Kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) memperoleh nilai 85,98, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dengan nilai 85,59, serta Sekretariat Daerah (Setdako) dengan nilai 84,79.
Evaluasi tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Di akhir sambutannya, Amsakar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga semangat kolaborasi dalam membangun Batam.
“Marilah kita bersatu hati dan bersama-sama mewujudkan Batam yang semakin maju dan sejahtera,” ujarnya.
Melalui forum Musrenbang, Batam bukan hanya merancang program pembangunan. Lebih dari itu, kota ini sedang menata masa depannya—dengan harapan setiap kebijakan benar-benar berpijak pada kebutuhan warganya. (bs)
