Tanjungpinang Perkuat Pengendalian Inflasi, Wali Kota Lis: Pengawasan Harga Harus Konsisten
TANJUNGPINANG – Wali Kota Tanjungpinang, H. Lis Darmansyah, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat saat mengikuti Rapat Pengendalian Inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Rabu (19/3/2025), di Aula Kantor Walikota Tanjungpinang, Senggarang.
Wali Kota Lis hadir bersama Wakil Wali Kota H. Raja Ariza dan Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Elfianzi Sandri. Sejumlah perwakilan perangkat daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) turut mengikuti agenda ini.
Rapat yang berlangsung secara luring tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan diikuti oleh seluruh pemerintah daerah se-Indonesia. Dalam arahannya, Tito menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah untuk menekan potensi lonjakan harga bahan pokok.
Ia juga meminta kepala daerah melakukan langkah konkret pengendalian inflasi, mulai dari penguatan koordinasi lintas sektor hingga memastikan distribusi dan pasokan pangan tetap terjaga.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Lis menegaskan bahwa Pemko Tanjungpinang terus memprioritaskan pengawasan harga kebutuhan pokok meski inflasi daerah masih pada level aman.
“Kami sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri. Inflasi Tanjungpinang memang terkendali, namun kita tidak boleh lengah. Pengawasan harga harus konsisten, dan kondisi ekonomi masyarakat wajib terus dipantau agar stabil,” ujar Lis.
Ia menambahkan bahwa Pemko Tanjungpinang akan memperkuat koordinasi dengan FKPD dan OPD teknis untuk memastikan rantai pasok berjalan baik serta intervensi pasar dilakukan secara tepat sasaran.
Lis juga menekankan pentingnya penggunaan data harga yang akurat sebagai dasar kebijakan. Menurutnya, kebijakan pengendalian inflasi hanya dapat berjalan efektif jika didukung komunikasi dan kolaborasi yang solid antar-instansi.
Dengan langkah tersebut, Pemko Tanjungpinang berharap stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga dan masyarakat terlindungi dari gejolak harga yang dapat berdampak pada kesejahteraan. (ADV)
