Kekurangan Dokter, Pemprov Kepri Gandeng Pemda dan DPRD Jamin Beasiswa Dokter Spesialis
TANJUNGPINANG, katasiber – Upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menyediakan beasiswa pendidikan dokter spesialis dan subspesialis mendapat dukungan penuh dari seluruh pemerintah daerah dan DPRD se-Kepri.
Dukungan itu diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Bantuan Biaya Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis yang digelar di Aula Wan Seri Beni, Tanjungpinang, Jumat (12/9).
Penandatanganan dilakukan langsung oleh para bupati/wali kota bersama ketua DPRD masing-masing daerah, dan disaksikan oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad serta Ketua DPRD Provinsi Kepri Iman Sutiawan.
Kehadiran pimpinan daerah dan legislatif se-Kepri menandai kuatnya komitmen bersama dalam mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan, khususnya di wilayah kepulauan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan tenaga dokter spesialis.
Dalam arahannya, Gubernur Ansar menegaskan pentingnya kerja sama ini sebagai bentuk jaminan keberlanjutan layanan kesehatan dasar hingga layanan pendukung di rumah sakit.
Ia menjelaskan bahwa proses seleksi peserta beasiswa telah dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
“Pagi ini kita akan menandatangani kerja sama untuk menjamin penganggaran dan proses seleksinya. Kita sudah berkomunikasi intens bersama Kementerian Kesehatan dan Menteri Dikti, mudah-mudahan nanti semua berjalan lancar. Sumbernya sebagian kita ambil dari PNS agar tidak mengganggu layanan rutin di rumah sakit, sebagian lagi kita ambil dari fresh graduate yaitu dokter-dokter yang sudah tamat tapi belum mendapatkan tempat. Kita berikan ruang mereka untuk ikut seleksi ini, dan kita prioritaskan untuk anak-anak daerah setempat agar mereka betah,” ujar Ansar.
Ansar menambahkan, selama ini salah satu persoalan besar dalam penyediaan layanan kesehatan di Kepri adalah kesinambungan kehadiran tenaga dokter spesialis, terutama di pulau-pulau.
Karena banyak tenaga dokter non-lokal yang setelah beberapa tahun mengabdi justru mengajukan pindah, sehingga layanan tidak berjalan maksimal.
Oleh karena itu, skema beasiswa bagi putra-putri daerah diharapkan dapat menghasilkan dokter spesialis yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berkomitmen untuk mengabdi di kampung halamannya sendiri.
“Hal ini merupakan wujud komitmen kita bersama dalam meningkatkan kapasitas dan pemerataan layanan kesehatan di seluruh penjuru negeri melalui dukungan pengembangan SDM kesehatan yang berkelanjutan, guna pemenuhan kebutuhan pelayanan dokter spesialis dan subspesialis di Provinsi Kepulauan Riau,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada kementerian terkait, mulai dari Kementerian Kesehatan, Menko PMK, BKN, hingga Kementerian PAN-RB yang selama ini sudah terlibat dalam diskusi. Meski status tenaga P3K masih terkendala aturan, Ansar berharap ke depan dapat ada keputusan yang memungkinkan mereka juga diakomodasi dalam program ini.
Dengan dukungan penuh dari seluruh pemerintah daerah dan DPRD se-Kepri, program beasiswa dokter spesialis ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam memastikan masyarakat di pulau-pulau terpencil pun mendapatkan layanan kesehatan yang layak. (Jlu)
