Seluruh Fraksi DPRD Kepri Setuju Ranperda Peternakan dan Kesehatan Hewan Disahkan
TANJUNGPINANG – Upaya memperkuat ketahanan pangan dan mendorong kemandirian sektor peternakan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memasuki babak baru. Seluruh fraksi di DPRD Kepri sepakat agar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Persetujuan bulat tersebut menjadi sinyal kuat bahwa sektor peternakan dan kesehatan hewan perlu mendapat perhatian serius melalui regulasi yang lebih terarah.
Terlebih, Kepri sebagai daerah kepulauan memiliki tantangan tersendiri dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
Kesepakatan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kepri yang berlangsung di Balairung Raja Khalid Hitam, Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (9/11/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kepri Dewi Kumalasari Ansar bersama Wakil Ketua II Afrizal Dahlan.
Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura.
Juru Bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Wahyu Wahyudin, menyampaikan bahwa regulasi tersebut merupakan instrumen strategis untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di daerah.
Menurutnya, keberadaan Perda tidak hanya berkaitan dengan pengaturan sektor peternakan, tetapi juga memiliki dampak penting terhadap ketahanan pangan serta peningkatan kualitas produk olahan hasil peternakan.
“Pada dasarnya, kami semua menyetujui agar Perda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri ini dapat disahkan,” ujar Wahyu.
Ia berharap regulasi tersebut mampu menjadi fondasi dalam membangun ekosistem peternakan yang lebih baik, produktif, dan memiliki daya saing.
Pandangan senada disampaikan Juru Bicara Fraksi Golkar, Mustamin Bakri. Ia menilai Perda ini penting untuk mendorong kemandirian sektor peternakan sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Provinsi Kepri.
Menurut Mustamin, pengelolaan peternakan tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan produksi. Aspek keamanan pangan, kesehatan hewan, dan kelestarian lingkungan juga harus menjadi perhatian utama.
Di samping itu, regulasi tersebut diharapkan mampu menciptakan iklim investasi sektor peternakan yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.
“Untuk itu, kami meminta Pemerintah Provinsi Kepri agar terus mendorong implementasi Perda ini sehingga dapat berjalan dengan baik,” ungkap Mustamin.
Dukungan terhadap penetapan Ranperda tersebut juga disampaikan Fraksi Gerindra, PDI Perjuangan, NasDem, Demokrasi Nurani Indonesia, serta Kebangkitan Nasional.
Persetujuan seluruh fraks
i ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi Kepri untuk memperkuat kebijakan pembangunan sektor peternakan secara menyeluruh.
Sebagai wilayah kepulauan yang memiliki ketergantungan terhadap pasokan berbagai kebutuhan pangan dari luar daerah, penguatan sektor peternakan menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan daerah memenuhi kebutuhan masyarakat.
Melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan memiliki landasan hukum yang lebih kuat dalam mengembangkan peternakan, meningkatkan pengawasan kesehatan hewan, menjamin keamanan produk hasil ternak, serta mendorong keterlibatan dunia usaha.
Namun, persetujuan politik di DPRD tentu menjadi langkah awal. Tantangan berikutnya adalah memastikan Perda dapat diterapkan secara konsisten dan memberikan manfaat nyata bagi peternak maupun masyarakat.
Dengan dukungan seluruh fraksi DPRD Kepri, regulasi ini diharapkan tidak sekadar menjadi produk hukum daerah, tetapi juga menjadi pijakan untuk membangun sektor peternakan yang mandiri, sehat, berkelanjutan, dan berdaya saing di Kepulauan Riau. (bs)
