PWI Kepri Siap Kawal Transformasi Polri di Bawah Kapolri Suyudi Ario Seto

TANJUNGPINANG — Pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memasuki babak baru. Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto resmi dipercaya memimpin Korps Bhayangkara setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026), menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Di tengah momentum tersebut, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepulauan Riau menyatakan siap mendukung sekaligus mengawal agenda transformasi Polri yang dibawa Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

Komitmen itu disampaikan Ketua PWI Kepri Saibansah Dardani, yang juga Ahli Pers Dewan Pers, bersama Ketua Dewan Pakar PWI Kepri Ramon Damora.
Bagi PWI Kepri, pembenahan kepolisian tidak hanya menjadi urusan internal institusi.

Agenda yang menyentuh pelayanan publik, penegakan hukum, pengawasan, sumber daya manusia, transparansi hingga kedekatan polisi dengan masyarakat memiliki kaitan langsung dengan kepentingan publik.

Karena itu, pers dipandang memiliki ruang penting dalam mengawal proses tersebut melalui pemberitaan yang berimbang, berbasis fakta, sekaligus tetap menjalankan fungsi kontrol sosial.

“Kami PWI Kepri siap mendukung program Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Bagi pers, Polri yang semakin profesional, transparan, akuntabel, dan dekat dengan masyarakat merupakan bagian penting dalam menciptakan ruang publik yang sehat dan terlindungi,” kata Saibansah Dardani.

Namun dukungan tersebut, menurut Saibansah, tidak boleh dimaknai sebagai berkurangnya fungsi kontrol media terhadap institusi kepolisian.

Justru sebaliknya. Pers tetap memiliki tanggung jawab untuk mengawasi, mengkritisi, serta menyampaikan informasi kepada masyarakat secara independen dan proporsional.

“Dukungan itu harus ditempatkan dalam kerangka kemitraan yang sehat. Pers tetap menjalankan fungsi kontrol dan memberikan informasi kepada masyarakat secara independen. Ketika ada program yang berpihak pada kepentingan masyarakat, tentu kita dukung dan kawal pelaksanaannya,” ujarnya.

Kemitraan Sehat, Kontrol Tetap Berjalan
Ramon Damora menilai hubungan Polri dan pers akan menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan transformasi kepolisian ke depan.

Menurutnya, agenda pembenahan Polri akan lebih bermakna apabila masyarakat dapat melihat dampaknya secara langsung, terutama melalui pelayanan yang lebih terbuka, penegakan hukum yang berkeadilan, serta mekanisme pengawasan yang dapat dipercaya.

“Program Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto perlu mendapat dukungan semua pihak, termasuk pers. Semangat memperkuat pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, pengawasan, transparansi, dan kedekatan polisi dengan masyarakat merupakan agenda yang menyentuh langsung kepentingan publik,” kata Ramon.

Ia menegaskan, pers bukan sekadar menjadi saluran informasi kegiatan institusi. Media juga memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan pengalaman, kebutuhan, kritik, maupun persoalan yang dirasakan masyarakat.

“Pers tidak hanya memberitakan apa yang dilakukan institusi, tetapi juga menyampaikan suara masyarakat. Karena itu, hubungan Polri dan pers harus dibangun dalam semangat keterbukaan, profesionalitas, dan kepentingan publik,” ujarnya.

Pernyataan tersebut sejalan dengan arah kepemimpinan baru Polri yang menempatkan kedekatan dengan masyarakat sebagai salah satu perhatian utama.

Dalam pemaparan di hadapan Komisi III DPR RI, Suyudi mengusung gagasan “Polisi Bersama Masyarakat” dan menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam orientasi pelaksanaan tugas kepolisian.

Usai dilantik, Suyudi juga menyampaikan bahwa langkah awal kepemimpinannya akan diawali dengan konsolidasi internal serta evaluasi terhadap program yang telah berjalan.

Program yang masih relevan akan dilanjutkan, sementara bagian yang membutuhkan pembenahan akan diperbaiki..

Tujuh Agenda Transformasi
Dalam proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI sebelum pelantikan, Suyudi memaparkan agenda transformasi yang menjadi arah kebijakan kepemimpinannya.
Materi yang disampaikan mencakup pembenahan kelembagaan, sumber daya manusia dan rekrutmen, pelayanan publik, penegakan hukum, pengawasan, akuntabilitas anggaran, serta transformasi digital.

Pada aspek kelembagaan, pembenahan diarahkan pada struktur organisasi yang lebih efektif serta penguatan satuan kewilayahan….

Polres didorong menjadi satuan operasional yang kuat, sementara Polsek diperkuat sebagai ujung tombak yang lebih dekat dengan masyarakat.
Sektor sumber daya manusia juga menjadi perhatian, mulai dari proses rekrutmen, pendidikan, penempatan, pengembangan karier, peningkatan kompetensi hingga kesejahteraan personel.

Sementara pelayanan publik diarahkan agar semakin mudah diakses, cepat, transparan, terukur dan inklusif. Penegakan hukum juga ditekankan agar dilakukan secara proporsional, transparan dan berbasis pembuktian.

Penguatan pengawasan dan akuntabilitas anggaran menjadi bagian lain dari agenda transformasi, disusul pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat sistem kerja dan pelayanan kepolisian.

Bagi PWI Kepri, berbagai agenda tersebut akan memiliki arti penting ketika dapat diterjemahkan sampai ke tingkat pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dari Program Menjadi Pengalaman Masyarakat

Transformasi sebuah institusi pada akhirnya tidak hanya diukur dari banyaknya program yang disusun, tetapi juga dari perubahan yang dirasakan masyarakat.

Di sinilah pers memiliki posisi strategis.
Media dapat menyampaikan capaian dan inovasi yang dilakukan kepolisian, tetapi pada saat yang sama juga menyampaikan keluhan warga ketika pelayanan belum berjalan sebagaimana mestinya.

Model hubungan seperti inilah yang diharapkan PWI Kepri dapat terbangun antara pers dan Polri di bawah kepemimpinan Suyudi Ario Seto.

Bukan hubungan yang sekadar saling memuji, tetapi kemitraan yang tetap memberikan ruang bagi keterbukaan, kritik, klarifikasi dan koreksi.

Dengan demikian, dukungan pers terhadap transformasi Polri tetap berjalan seiring dengan fungsi kontrol media.

Bagi PWI Kepri, kepentingan masyarakat menjadi titik temu dari dua institusi yang memiliki peran berbeda tersebut: Polri menjalankan tugas menjaga keamanan, menegakkan hukum dan melayani masyarakat, sedangkan pers menjalankan fungsi informasi, edukasi dan kontrol sosial.

Pada akhirnya, keberhasilan agenda transformasi Polri akan sangat bergantung pada bagaimana kebijakan diterjemahkan menjadi pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Dan dari Kepulauan Riau, PWI Kepri menyatakan kesiapan untuk berada dalam ruang tersebut mendukung program yang berpihak kepada kepentingan publik, sekaligus tetap mengawal pelaksanaannya secara profesional, kritis, berimbang dan berdasarkan fakta. (*/bs)