Tim Cakalang Hadir di Pulau-Pulau Batam, Amsakar Pangkas Birokrasi Administrasi Kapal Nelayan

BATAM – Bagi nelayan di wilayah hinterland Batam, mengurus dokumen kapal bukan perkara sederhana. Jarak antarpulau, keterbatasan akses transportasi dan banyaknya tahapan administrasi membuat sebagian nelayan harus berulang kali datang ke wilayah perkotaan untuk melengkapi dokumen.

Persoalan itulah yang coba dipangkas Pemerintah Kota Batam melalui Tim Percepatan Administrasi Kapal Nelayan Gratis (Tim Cakalang).

Tim lintas instansi tersebut resmi diluncurkan Wali Kota Batam Amsakar Achmad di Kampung Nelayan Merah Putih, Kelurahan Kasu, Kecamatan Belakang Padang, Selasa (22/9/2026).

Peluncuran Tim Cakalang ditandai dengan penyerahan SK Wali Kota Batam Nomor 387 Tahun 2026 tentang pembentukan tim tersebut.

Kehadirannya diharapkan membawa pelayanan administrasi kapal lebih dekat kepada nelayan, terutama mereka yang tinggal di pulau-pulau hinterland.

Amsakar menegaskan, pelayanan publik harus hadir menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Karena itu, Tim Cakalang tidak boleh berhenti sebatas seremoni peluncuran.

“Substansi pembangunan itu ada tiga: mengadakan yang belum ada, meningkatkan yang sudah ada, dan memberdayakan yang membutuhkan. Hari ini kita hadir melaksanakan ketiganya,” ujar Amsakar.

Menurut dia, salah satu persoalan yang perlu segera diselesaikan adalah panjangnya rantai administrasi yang harus dilalui nelayan untuk mendapatkan dokumen kapal, termasuk dokumen yang berkaitan dengan akses pembelian BBM bersubsidi.

Melalui Tim Cakalang, pemerintah berupaya membawa pelayanan tersebut langsung ke pulau-pulau.

“Kita hadir memotong rantai birokrasi yang rumit agar nelayan mudah mendapatkan BBM bersubsidi,” katanya.
Tak Lagi Harus Bolak-Balik ke Kota
Kepala Dinas Perikanan Kota Batam, Yudi Admajianto, mengungkapkan masih banyak kapal nelayan di Batam yang belum memiliki dokumen resmi.

Dari 7.224 kapal berkapasitas 0–5 Gross Ton (GT), baru sekitar 898 kapal yang memiliki dokumen rekomendasi pembelian BBM resmi dari BPH Migas.
Kondisi tersebut tidak terlepas dari proses administrasi yang sebelumnya harus dilalui nelayan melalui sejumlah instansi.

Mulai dari pengurusan surat tukang di kelurahan atau kecamatan, E-Pas Kecil di KSOP Batam dan Tanjungbalai Karimun, Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui PTSP, E-BKP di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, hingga surat rekomendasi dari Dinas Perikanan..

Bagi nelayan yang tinggal di pulau-pulau, rangkaian proses tersebut tentu membutuhkan waktu, biaya dan tenaga.
Kini, pemerintah mencoba mengubah pola pelayanan itu.

“Tim Cakalang menggabungkan seluruh unsur terkait untuk turun langsung ke pulau-pulau. Nelayan tidak perlu lagi jauh-jauh mengurus dokumen ke kota,” ujar Yudi.

Sepanjang 2026, Tim Cakalang dijadwalkan turun enam kali ke sejumlah wilayah hinterland, di antaranya Pulau Kasu, Pulau Terong, Bulang dan Galang.
Pemerintah menargetkan hingga Desember 2026 dapat diterbitkan sebanyak 1.500 surat rekomendasi bagi nelayan.

Pulau Kasu menjadi salah satu contoh bagaimana konsep pelayanan jemput bola tersebut dijalankan.

Sebanyak 50 nelayan penerima bantuan di wilayah itu langsung difasilitasi untuk penerbitan dokumen kapal di lokasi pada hari yang sama…l

Dengan pola tersebut, nelayan tidak perlu meninggalkan aktivitas melaut hanya untuk mengurus dokumen di pusat kota.

Bukan Hanya Dokumen, Nelayan Juga Diperkuat

Kehadiran Tim Cakalang di Pulau Kasu tidak berdiri sendiri. Pada kesempatan yang sama, Pemko Batam juga menyerahkan bantuan 100 unit mesin ketinting kepada nelayan Kota Batam.

Bantuan tersebut memiliki nilai sekitar Rp500 juta dan disalurkan melalui pokok pikiran Wakil Ketua I DPRD Kota Batam Aweng Kurniawan kepada nelayan di Kecamatan Belakang Padang.

Amsakar berpesan agar bantuan tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas melaut dan meningkatkan produktivitas.

“Bantuan yang diberikan harus digunakan sebaik-baiknya. Jangan hanya disimpan. Manfaatkan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan keluarga,” pesannya.

Selain mesin ketinting, kegiatan juga diwarnai penyerahan santunan Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp42 juta kepada ahli waris nelayan.

Ada pula bantuan kuota internet gratis dari XL Axiata untuk 10 titik lokasi serta penandatanganan komitmen bersama pelayanan nelayan.

Rangkaian dukungan tersebut menunjukkan bahwa perhatian terhadap masyarakat pesisir tidak hanya diarahkan pada peningkatan sarana produksi, tetapi juga perlindungan sosial dan akses pelayanan.

Mendekatkan Pemerintah ke Pulau-Pulau

Bagi Amsakar, pembangunan Batam tidak boleh hanya berpusat di kawasan perkotaan. Masyarakat di pulau-pulau juga harus mendapatkan akses pelayanan dan program pembangunan yang sama..

Karena itu, sejumlah program Pemko Batam juga diarahkan untuk memperkuat sumber daya manusia dan jaring pengaman sosial masyarakat.
Di antaranya seragam sekolah gratis, peningkatan bantuan bagi lansia menjadi Rp400 ribu per orang, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan dan pekerja rentan, serta beasiswa perguruan tinggi bagi anak-anak hinterland dan keluarga kurang mampu.

“Langkah ini selaras dengan agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya poin keenam untuk membangun dari kelurahan dan desa.

Di Batam, kita butuh energi bersama untuk melompat lebih cepat,” kata Amsakar.

Ia mengajak seluruh pihak untuk membangun energi bersama agar masyarakat hinterland tidak tertinggal dalam arus pembangunan Batam.

“Mari kita fokus memberi solusi dan memperkuat SDM anak-anak kita agar siap mengisi arus pembangunan Batam ke depan,” ujarnya.

Di Pulau Kasu, pesan itu diterjemahkan dalam bentuk pelayanan yang datang langsung ke tengah masyarakat.

Tim Cakalang membawa sejumlah meja pelayanan, dokumen dan petugas dari berbagai instansi lebih dekat ke nelayan. Birokrasi yang sebelumnya mengharuskan nelayan bergerak dari satu kantor ke kantor lain, kini diupayakan dipangkas melalui pelayanan terpadu di pulau.

Bagi nelayan, langkah sederhana itu memiliki arti besar.

Sebab, ketika dokumen kapal lebih mudah diperoleh, akses terhadap layanan pemerintah, termasuk rekomendasi pembelian BBM bersubsidi, juga menjadi lebih terbuka.

Pada akhirnya, Tim Cakalang bukan sekadar tim administrasi. Kehadirannya menjadi bagian dari upaya Pemko Batam memastikan pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat hingga ke pulau-pulau terluar.

Dari Pulau Kasu, pemerintah mencoba menunjukkan bahwa pelayanan publik tidak harus menunggu masyarakat datang ke kota.

Pemerintah yang datang mendekat, mendengar persoalan, lalu menghadirkan solusi di tempat masyarakat berada. (bs)