Dari Meja Koordinasi ke Piring Anak Negeri, Batam Bersiap Menguatkan Program Makan Bergizi Gratis
BATAM — Makanan bergizi di atas meja anak-anak bukan sekadar urusan menu. Di balik sepiring makanan, ada persoalan kesehatan, pendidikan, ekonomi keluarga, hingga masa depan generasi yang sedang tumbuh.
Pesan itulah yang menjadi bagian penting dalam komitmen Pemerintah Kota Batam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas nasional.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan kesiapan pemerintah daerah menyelaraskan kebijakan dan langkah teknis untuk memastikan program tersebut dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Komitmen itu disampaikan Amsakar saat mengikuti Rapat Koordinasi Pemantauan dan Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan MBG secara virtual, Kamis (13/8/2026).
Bagi Batam, rakor tersebut menjadi momentum untuk memastikan kebijakan pemerintah pusat dapat diterjemahkan ke dalam langkah konkret di tingkat daerah.
“Pemerintah Kota Batam siap menyelaraskan kebijakan daerah untuk mendukung tata kelola Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Amsakar.
Menurutnya, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh tersedianya makanan. Ada rangkaian proses yang harus dipastikan berjalan dengan baik, mulai dari pendataan penerima manfaat, penyediaan bahan pangan, pengolahan, distribusi, pengawasan kualitas gizi hingga pertanggungjawaban program.
Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting.
Melalui rakor tersebut, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat menyatukan persepsi mengenai pelaksanaan MBG sesuai amanat Perpres Nomor 115 Tahun 2025.
Memastikan Makanan Sampai kepada yang Berhak
Di balik program berskala nasional, terdapat tantangan di lapangan yang membutuhkan ketelitian pemerintah daerah.
Amsakar meminta organisasi perangkat daerah (OPD) teknis segera menindaklanjuti arahan pemerintah pusat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pemetaan data penerima manfaat.
Data yang akurat menjadi fondasi agar makanan bergizi benar-benar diterima oleh kelompok sasaran.
Selain itu, kesiapan rantai pasok pangan juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan bahan pangan, termasuk mendorong keterlibatan penyedia pangan lokal.
Pengawasan fasilitas pendukung juga tidak kalah penting.
Program yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat tersebut membutuhkan kesiapan sarana dan prasarana agar pelaksanaannya tidak berhenti pada konsep, tetapi benar-benar berjalan di lapangan.
Amsakar menekankan bahwa seluruh tahapan tersebut harus disiapkan dengan matang.
“Melalui rakor ini, kita menyatukan persepsi agar pelaksanaannya, mulai dari pendistribusian, pengawasan kualitas gizi, hingga akuntabilitas, dapat berjalan optimal dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya anak-anak kita,” katanya.
Bukan Hanya Soal Makan
Program MBG juga membawa dimensi yang lebih luas bagi Batam.
Ketika bahan pangan lokal masuk ke dalam rantai pasok program, peluang ekonomi bagi pelaku usaha daerah ikut terbuka.
UMKM, petani, peternak, nelayan, maupun penyedia bahan pangan lokal berpotensi mengambil bagian sesuai kebutuhan dan ketentuan program.
Dengan begitu, sepiring makanan bergizi tidak hanya berbicara tentang asupan bagi anak-anak. Di belakangnya terdapat aktivitas ekonomi yang melibatkan banyak pihak.
Perputaran kebutuhan bahan pangan dapat menjadi ruang bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang, sekaligus memperkuat ekosistem pangan daerah.
Inilah yang membuat sinergi menjadi penting.
Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri. Pemerintah pusat memiliki kebijakan dan kerangka program, sementara daerah memiliki peran penting dalam memastikan implementasi sesuai karakteristik wilayah.
Di Batam, koordinasi tersebut diharapkan mampu menjembatani kebijakan nasional dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Komitmen yang Harus Dikawal Bersama
Amsakar menyadari bahwa program berskala besar membutuhkan pengawasan yang konsisten.
Ketepatan sasaran, kualitas gizi,
keamanan pangan, kelancaran distribusi, hingga akuntabilitas harus menjadi bagian dari pengawalan bersama.
Karena itu, Pemko Batam mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi dan tidak bekerja secara parsial.
“Dengan koordinasi yang kuat dan persiapan yang matang, Pemko Batam berkomitmen memastikan pelaksanaan Program MBG di daerah berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Amsakar.
Komitmen tersebut pada akhirnya menempatkan MBG bukan hanya sebagai agenda pemerintah, tetapi sebagai kerja bersama.
Sebab, ketika makanan bergizi hadir bagi anak-anak, yang sedang dibangun bukan hanya kesehatan mereka hari ini. Lebih jauh, program tersebut menyentuh investasi jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia.
Dari ruang rapat koordinasi hingga meja makan anak-anak, perjalanan program itu masih panjang.
Batam memilih memastikan setiap tahapnya dipersiapkan dengan baik—agar kebijakan nasional benar-benar berujung pada manfaat yang dirasakan masyarakat. (bs)
