Kepri Raih Predikat Kinerja Penuh, Perkuat Peran Mentor Pengadaan di Wilayah Perbatasan
JAKARTA – Pengadaan barang dan jasa pemerintah bukan sekadar urusan administrasi dan proses tender.
Di balik setiap paket pengadaan, terdapat kepentingan masyarakat dan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menghasilkan manfaat.
Semangat itulah yang terus didorong Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai daerah kepulauan sekaligus wilayah perbatasan, Kepri membutuhkan tata kelola pengadaan yang tidak hanya patuh terhadap aturan, tetapi juga mampu menjawab tantangan geografis dan kebutuhan pembangunan yang beragam.
Upaya tersebut mendapat pengakuan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Pemprov Kepri meraih penghargaan Provinsi dengan Kinerja Penuh atas kontribusinya dalam penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Penghargaan tersebut diterima Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura dalam rangkaian Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Tahun 2026 di Plaza Gedung LKPP, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Penghargaan diberikan sebagai apresiasi atas kinerja Pemprov Kepri yang dinilai proaktif dalam pengadaan sekaligus berperan mendukung dan membimbing UKPBJ kabupaten/kota di wilayah Kepulauan Riau.
Bagi Kepri, penghargaan tersebut bukan hanya sebuah pencapaian administratif. Lebih dari itu, predikat tersebut memperlihatkan adanya peran provinsi sebagai mentor bagi daerah di bawahnya dalam membangun sistem pengadaan yang semakin matang.
Peran itu menjadi penting karena Kepri memiliki tujuh kabupaten/kota dengan karakteristik wilayah yang berbeda.
Ada Natuna dan Kepulauan Anambas yang berada di kawasan perbatasan, sementara Batam, Bintan dan Tanjungpinang berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan.
Perbedaan karakter tersebut tentu menghadirkan tantangan tersendiri dalam pengelolaan belanja pemerintah.
Karena itu, penguatan kapasitas UKPBJ menjadi bagian penting agar proses pengadaan di setiap daerah dapat berjalan efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
Dalam Rapat Koordinasi UKPBJ 2026 yang mengusung tema “Pengadaan Tanpa Batas”, paradigma tersebut kembali ditegaskan.
Pengadaan pemerintah kini dituntut bergerak lebih jauh, dari sekadar memenuhi prosedur menuju bagaimana belanja pemerintah mampu menghasilkan kualitas dan dampak nyata bagi masyarakat.
Kepala LKPP Sarah Sadiqa menekankan bahwa transformasi pengadaan perlu dilakukan melalui kolaborasi, inovasi dan pemanfaatan teknologi digital.
Namun, seluruh perubahan tersebut tetap harus berdiri di atas fondasi integritas, transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi.
Salah satu pendekatan yang terus dikembangkan adalah pengadaan strategis melalui konsolidasi paket. Langkah tersebut dapat menciptakan efisiensi anggaran sekaligus meningkatkan efektivitas belanja pemerintah.
Di tengah kebutuhan pembangunan yang terus meningkat, efisiensi menjadi semakin penting.
Anggaran yang berhasil dihemat melalui proses pengadaan yang tepat dapat membuka ruang bagi pemerintah untuk memperluas manfaat pembangunan di sektor lainnya.
Kepri menjadi salah satu dari lima pemerintah provinsi yang mendapatkan apresiasi atas kontribusinya dalam mendukung dan membimbing UKPBJ kabupaten/kota hingga mampu mencapai tingkat kematangan Proaktif.
Bagi Pemprov Kepri, capaian tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan tata kelola tidak boleh berhenti di tingkat provinsi.
Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menyampaikan apresiasi kepada LKPP atas penghargaan tersebut.
Ia menilai capaian itu menjadi dorongan bagi Pemprov Kepri untuk terus memperbaiki kinerja pengadaan barang dan jasa.
“Terima kasih kepada LKPP atas penghargaan yang diberikan kepada Provinsi Kepulauan Riau. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan tata kelola pengadaan barang dan jasa di daerah,” ujar Nyanyang.
Menurutnya, prestasi tersebut diharapkan dapat menjadi energi positif bagi seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kepri.
“Kita berharap prestasi ini tidak hanya berhenti di tingkat provinsi, tetapi juga menular kepada tujuh kabupaten dan kota di Kepulauan Riau. Mulai dari Natuna di utara sebagai beranda perbatasan Indonesia hingga Batam, Bintan, Tanjungpinang dan daerah lainnya,” katanya.
Harapan tersebut menggambarkan bahwa penguatan pengadaan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu bergerak dalam satu ekosistem agar kualitas belanja daerah semakin merata..
Ke depan, Pemprov Kepri juga mendorong perubahan peran UKPBJ. Unit pengadaan diharapkan tidak hanya hadir ketika proses tender atau pengadaan dimulai, tetapi sudah terlibat sejak tahap perencanaan.
Dengan demikian, UKPBJ dapat berkembang menjadi mitra strategis pimpinan dalam memastikan kebutuhan pemerintah dirancang secara tepat, efisien dan berorientasi pada hasil.
Di wilayah perbatasan seperti Kepri, peran tersebut menjadi semakin penting. Tata kelola pengadaan yang kuat bukan hanya menjaga proses belanja pemerintah tetap sesuai aturan, tetapi juga memastikan pembangunan dapat menjangkau masyarakat di pulau-pulau dan kawasan terluar.
Predikat Kinerja Penuh yang diraih Kepri akhirnya bukan sekadar penghargaan. Ia menjadi penanda bahwa tata kelola pengadaan mulai diarahkan pada kerja yang lebih kolaboratif, profesional dan berorientasi hasil.
Dari Jakarta, pesan itu dibawa pulang ke Kepulauan Riau: pengadaan tanpa batas bukan berarti tanpa aturan, melainkan bagaimana aturan, teknologi, kolaborasi dan integritas dapat bergerak bersama untuk menghadirkan belanja pemerintah yang lebih berkualitas dan pembangunan yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. (bs)
