Jeritan Hati Pemilik Pangkalan Gas 3 Kg di Tanjungpinang, Tolong Ditinjau Ulang HET 8 Tahun Silam
TANJUNGPINANG, (katasiber.id) – Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Pemko Tanjungpinang sebaiknya peka dengan jeritan hati pemilik pangkalan gas elpiji 3 Kg yang ada di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri.
Sebab, keluhan-keluhan terkait biaya operasional yang terus membengkak tanpa adanya penyesuaian harga selama 8 tahun terakhir ini terus menyeruak dari seluruh sudut kota.
Karena itulah, suara penolakan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) gas LPG 3 kilogram sebesar Rp18.000 yang dinilai sudah kedaluwarsa terus mengalir deras dari wilayah Tanjungpinang Timur.
Wilayah dengan konsentrasi penduduk yang padat ini membuat pangkalan-pangkalan lokal harus menahan beban operasional ekstra demi mengamankan pasokan energi bersubsidi bagi warga komplek.
Kondisi pelik tersebut dirasakan langsung oleh pengelola Pangkalan LPG 3 Kg resmi “Aim Gas” yang berlokasi di Perumahan Griya Permata Baru Blok C No. 10, Jalan Mangga/Dve Purbo, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur.
Beroperasi di area hunian yang padat, pangkalan ini setiap pekannya menjadi andalan utama bagi ratusan rumah tangga sasaran di area sekitar.
“Sebagai pangkalan resmi di lingkungan perumahan, kami berkomitmen penuh melayani warga dan menjaga harga tetap sesuai aturan pemerintah, yaitu Rp18.000 per tabung. Namun jika jujur melihat pengeluaran operasional hari ini, angka HET peninggalan masa lalu itu sudah sangat tidak layak bagi kami,” ungkap perwakilan pengelola Pangkalan Aim Gas saat ditemui di lokasi pangkalannya, tadi.
Pihak pangkalan menjelaskan bahwa biaya merawat kelangsungan usaha di area perumahan kini kian membengkak. Mulai dari ongkos angkut, akomodasi transportasi lansiran dari agen, hingga biaya penyusutan fasilitas tempat penyimpanan tabung baja terus merangkak naik mengikuti laju inflasi Kota Tanjungpinang selama bertahun-tahun.
Seluruh beban operasional tersebut terpaksa mengikis margin keuntungan pangkalan yang kian hari kian menipis.
Selain kendala finansial, pangkalan di area komplek seperti ini juga memikul beban kerja administratif yang semakin rumit. Kewajiban melakukan validasi digital kartu identitas (KTP/KK) melalui sistem Subsidi Tepat milik Pertamina menyedot waktu dan tenaga ekstra saat melayani antrean warga di halaman rumah.
“Kami sangat mendukung program subsidi tepat sasaran agar distribusinya rapi. Namun, proses input data digital dan mengelola antrean warga perumahan ini membutuhkan dedikasi waktu yang luar biasa. Sangat tidak sebanding jika margin pendapatan kami dipatok mati pada regulasi lama yang tidak pernah dievaluasi oleh pemerintah daerah,” keluhnya.
Stagnasi harga di tingkat pangkalan resmi ini berbanding terbalik dengan fenomena harga di pasar bebas. Akibat terhimpitnya ekosistem pangkalan, harga gas melon di tingkat warung pengecer atau konsumen akhir di luar pangkalan sering kali lepas kendali hingga menembus kisaran Rp22.000 sampai Rp25.000 per tabung karena panjangnya rantai distribusi hilir.
Melalui rangkaian peliputan ini, pengelola Pangkalan “Aim Gas” di Kelurahan Batu IX menaruh harapan besar agar Pemerintah Kota Tanjungpinang bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) segera mengambil langkah strategis.
Evaluasi dan penyesuaian HET ke angka yang rasional dan adil dinilai menjadi satu-satunya cara agar pangkalan resmi tetap sehat secara bisnis, sekaligus memastikan pasokan energi untuk rakyat kecil tetap berjalan aman tanpa kendala.
Karena itu, di saat program Berbenah di Semua Lini sedang digalakkan di Kota Tanjungpinang, sebaiknya keluhan pemilik pangkalan gas 3 Kg ini juga mendapat perhatian.
Para pemilik pangkalan gas 3 Kg di Tanjungpinang tidak berdaya soal penetapan HET baru. Mereka hanya bisa mengadu dan berharap ada kebijakan baru agar HET disesuaikan dengan kondisi biaya yang mereka tanggung saat ini. Semoga ada harapan baru untuk mereka. (*/Martunas)
Editor : Abas
