Judul: Komisi II DPR RI Apresiasi Kinerja Kepri, Ansar Paparkan Capaian Program Strategis Nasional
BATAM – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menerima Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, di Graha Kepri, Batam, Selasa (8/7/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas gubernur sebagai kepala daerah sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, jajaran kementerian, pemerintah daerah, serta instansi terkait.
.
Dalam paparannya, Gubernur Ansar menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus berkomitmen mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden melalui berbagai program pembangunan yang selaras dengan kebijakan nasional.
“Visi kami adalah mewujudkan Kepulauan Riau yang maju, makmur, dan merata. Seluruh program pembangunan daerah diarahkan untuk mendukung percepatan pelaksanaan program strategis nasional di Kepri,” ujar Ansar.
Ansar menjelaskan, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kepri menunjukkan perkembangan positif.
Hingga 23 Juni 2026, tingkat penerima manfaat telah mencapai 87,47 persen dengan dukungan 239 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani 594.278 penerima manfaat.
Selain itu, pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga terus berkembang. Dari total 407 koperasi yang telah terbentuk, sebanyak 271 koperasi telah memiliki lahan, sementara 136 lainnya masih dalam proses penyediaan lahan.
Pada sektor pendidikan, Program Sekolah Rakyat telah menampung 201 peserta didik yang tersebar di Kabupaten Natuna, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Kepulauan Anambas.
Sementara Program Kampung Nelayan Merah Putih mencatat sebanyak 124 lokasi usulan di Kepulauan Riau. Empat lokasi telah ditetapkan, yakni tiga di Kota Batam dan satu di Desa Cemaga Utara, Kabupaten Natuna. Sebanyak 82 lokasi telah selesai disurvei, sementara sisanya masih dalam proses survei dan verifikasi.
Di bidang reforma agraria, Ansar menyampaikan keberhasilan Kepri menjadi tuan rumah GTRA Summit 2023 yang menghasilkan penerbitan 10.688 sertifikat tanah.
Tahun 2026, potensi redistribusi tanah mencapai 13.325,85 hektare dengan target 3.680 bidang tanah.
Pemprov Kepri bersama pemerintah kabupaten/kota dan ATR/BPN juga terus mempercepat sinkronisasi penataan ruang melalui penyusunan RTRW dan RDTR guna mendukung investasi, pembangunan infrastruktur, serta pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
Tak hanya memaparkan perkembangan program nasional, Ansar juga menyampaikan sejumlah indikator ekonomi daerah yang menunjukkan tren positif.
Pertumbuhan ekonomi Kepri pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai 7,04 persen secara tahunan, tertinggi di Sumatera dan peringkat kelima nasional.
PDRB per kapita Kepri kini telah mencapai USD10.174, mendekati Brasil dan melampaui Thailand. Sementara realisasi investasi tahun 2025 tercatat sebesar Rp64,67 triliun atau mencapai 136 persen dari target RPJMD.
Di sektor pariwisata, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 2,02 juta orang atau meningkat 21,59 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri juga mencapai 80,53 poin, tertinggi di Sumatera dan berada di posisi ketiga nasional..
Kepri juga berhasil menekan angka kemiskinan menjadi 4,26 persen pada September 2025, menjadikannya provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Sumatera dan peringkat keempat nasional.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turut menurun dari 6,89 persen menjadi 6,87 persen pada Februari 2026.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengatakan kunjungan spesifik ini bertujuan memastikan pelaksanaan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berjalan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
“Kami ingin memastikan seluruh kebijakan pemerintah pusat dapat diimplementasikan secara efektif di daerah, termasuk pengelolaan dana transfer, penyelenggaraan pemerintahan, serta kebijakan di bidang pertanahan, tata ruang, dan kewilayahan,” ujarnya.
Menurut Rifqinizamy, secara umum pelaksanaan berbagai program prioritas nasional di Kepulauan Riau telah berjalan dengan baik.
Meski demikian, ia berharap pemerintah daerah terus melakukan penyempurnaan agar pelaksanaan program semakin optimal.
“Secara umum, kebijakan pembangunan nasional yang menjadi fokus kunjungan spesifik kami, khususnya di bidang pertanahan, tata ruang, dan kewilayahan, telah berjalan baik. Namun tentu masih ada beberapa hal yang perlu terus disempurnakan,” pungkasnya. (*/bs)
