Wali Kota Amsakar Minta Komoditas Penyumbang Inflasi Jadi Fokus Penanganan Bersama
BATAM – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan pentingnya penggunaan data yang objektif dan akurat sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pengendalian inflasi dan pembangunan ekonomi daerah.
Penegasan itu disampaikannya saat menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan pencanangan Sensus Ekonomi 2026, di Ruang Raja Haji Fisabilillah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (19/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Amsakar mengungkapkan bahwa inflasi Kota Batam saat ini berada di angka 3,99 persen, lebih tinggi dibandingkan target inflasi nasional yang berada pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen. Kondisi itu dinilai perlu menjadi perhatian bersama seluruh pemangku kepentingan agar stabilitas harga tetap terjaga.
Ia meminta setiap instansi terkait fokus terhadap komoditas-komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi, seperti emas perhiasan, tarif angkutan udara, beras, daging ayam ras, dan makanan jadi.
Menurut Amsakar, pemerintah daerah harus segera mengambil langkah konkret terhadap faktor-faktor yang dapat dikendalikan di tingkat lokal.
Sementara untuk persoalan yang berkaitan dengan kebijakan nasional, seperti tarif angkutan udara, diperlukan dukungan pemerintah pusat agar beban masyarakat Batam dapat ditekan.
“Hal-hal yang bisa kita intervensi di daerah harus segera diupayakan.
Sedangkan untuk kebijakan yang menjadi kewenangan pusat, kita berharap ada perhatian khusus terhadap Batam sehingga biaya hidup masyarakat dapat lebih terkendali,” ujarnya.
Selain isu inflasi, Amsakar juga menyoroti data pertumbuhan ekonomi Batam pada triwulan I tahun 2026 yang tercatat nol persen.
Menurutnya, angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Ia menilai sejumlah indikator ekonomi justru menunjukkan tren positif, mulai dari meningkatnya kunjungan wisatawan, pertumbuhan investasi yang terus membaik, hingga stabilitas dunia usaha dan ketenagakerjaan yang tetap terjaga.
Karena itu, Pemerintah Kota Batam akan menggelar rapat koordinasi bersama BP Batam, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bea Cukai untuk melakukan pendalaman terhadap data ekonomi secara menyeluruh.
Amsakar menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kepentingan untuk mengubah data, melainkan memastikan data yang digunakan benar-benar menggambarkan kondisi sebenarnya sehingga kebijakan yang diambil dapat tepat sasaran.
“Bekerja tanpa data yang akurat ibarat berjalan dalam gelap tanpa arah. Data yang valid menjadi fondasi utama dalam menyusun kebijakan yang efektif dan berpihak kepada masyarakat,” tegasnya.
.Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Rony Wijidarto, menjelaskan bahwa stabilitas inflasi merupakan salah satu indikator penting yang menjadi perhatian investor sebelum menanamkan modal di suatu daerah.
Menurutnya, tingginya daya beli masyarakat Batam yang ditopang sektor industri menyebabkan arus barang dari luar daerah terus meningkat.
Di sisi lain, keterbatasan lahan pertanian membuat Batam masih bergantung pada pasokan pangan dari daerah lain sehingga rentan terhadap gejolak harga.
Ia menambahkan bahwa inflasi diukur berdasarkan perubahan harga, bukan sekadar tingkat harga.
Oleh sebab itu, menjaga stabilitas harga, terutama di pasar tradisional, menjadi langkah penting untuk mengendalikan laju inflasi.
Rony juga mengungkapkan bahwa emas perhiasan masih menjadi penyumbang inflasi terbesar di Batam dalam tiga tahun terakhir.
Kondisi tersebut sekaligus menggambarkan tingginya daya beli masyarakat. Selain itu, kelompok makanan jadi seperti nasi campur dan nasi goreng juga secara konsisten masuk dalam daftar lima besar penyumbang inflasi.
Melalui HLM TPID dan pencanangan Sensus Ekonomi 2026 ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, BPS, BP Batam, serta seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam menjaga stabilitas harga, meningkatkan kualitas data statistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Batam yang lebih sehat, inklusif, dan berkelanjutan. (bs)
