Ketua DPRD Batam Terima Aspirasi Mahasiswa, Tegaskan Komitmen Kawal Isu Lingkungan dan Krisis Air
BATAM – Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, menerima langsung aksi Mahasiswa Batam yang menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Batam, Kamis (18/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, ia menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan, baik terkait isu nasional maupun persoalan daerah.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 10.15 WIB itu diikuti sekitar 15 mahasiswa. Mereka membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan terkait krisis lingkungan, persoalan air bersih, hingga penolakan terhadap aktivitas yang dinilai merusak kawasan pesisir Batam.
Setelah berorasi selama kurang lebih 30 menit di depan gedung DPRD, massa aksi kemudian diarahkan ke ruang serbaguna untuk melanjutkan audiensi bersama anggota dewan.
Dalam forum dialog tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari desakan pengesahan RUU Perampasan Aset, evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga persoalan mendasar di Batam seperti kerusakan lingkungan, krisis air bersih, tenaga kerja lokal, pengelolaan sampah, dan banjir.
Menanggapi hal itu, Kamaluddin menjelaskan bahwa berbagai persoalan yang dihadapi Batam saat ini tidak terlepas dari tingginya pertumbuhan penduduk yang berdampak langsung pada meningkatnya kebutuhan layanan dasar dan infrastruktur kota.
Ia menyebutkan, volume sampah harian di Batam mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Jika sebelumnya berada di kisaran 700 ton per hari, kini jumlahnya telah mencapai sekitar 1.300 ton per hari.
“Ketika jumlah penduduk bertambah, maka volume sampah juga ikut meningkat. Persoalan air juga sama. Saat ini pelanggan sudah mencapai sekitar 360 ribu kepala keluarga, sementara sebagian instalasi yang ada sudah mengalami kerusakan.
Perbaikannya membutuhkan dana dan waktu,” ujar Kamaluddin.
Ia menambahkan, sebagai kawasan strategis nasional, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk membatasi arus masuk penduduk ke Batam.
Kota ini, kata dia, diproyeksikan pemerintah pusat sebagai salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga terus menarik migrasi dari berbagai daerah.
“Batam ini dipersembahkan untuk Indonesia. Pemerintah pusat ingin Batam menjadi lokomotif ekonomi nasional. Karena itu kami tidak bisa membatasi pertumbuhan penduduk yang datang ke Batam,” katanya.
Kamaluddin memastikan seluruh aspirasi mahasiswa akan diteruskan kepada Pemerintah Kota Batam serta instansi terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.
DPRD, lanjutnya, akan berperan sebagai jembatan antara masyarakat, mahasiswa, dan pemerintah dalam mencari solusi berbagai persoalan daerah.
“Saya akan menyampaikan seluruh tuntutan kawan-kawan mahasiswa kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam,” tegasnya.
Melalui audiensi tersebut, DPRD Kota Batam berharap ruang dialog antara mahasiswa dan pemerintah dapat terus terjaga sebagai bagian dari upaya bersama menjawab tantangan pembangunan di Kota Batam. (bs)
