Sekdaprov Misni Perkuat Strategi Pengendalian Inflasi Kepri Lewat Capacity Building TPID di Jawa Barat
JABAR, katasiber – Upaya menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah terus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Melalui penguatan kapasitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Pemprov Kepri mendorong lahirnya strategi yang lebih adaptif dan kolaboratif dalam menghadapi dinamika inflasi yang terus berkembang.
Komitmen tersebut terlihat saat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Misni, menghadiri kegiatan Capacity Building TPID se-Provinsi Kepulauan Riau yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Kamis (21/5).
Kegiatan ini menjadi ruang pembelajaran strategis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat koordinasi pengendalian inflasi daerah.
Capacity building yang dilaksanakan bersama Bank Indonesia itu diikuti jajaran TPID Provinsi Kepri, pemerintah kabupaten dan kota, BUMD, hingga pelaku usaha.
Jawa Barat dipilih sebagai lokasi kegiatan karena dinilai sukses menjaga stabilitas inflasi dan berhasil meraih TPID Award 2025 wilayah Jawa-Bali.
Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh pemaparan mengenai strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Tidak hanya diskusi di ruang pertemuan, para peserta juga diajak melakukan kunjungan lapangan guna melihat langsung praktik terbaik pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan di Jawa Barat.
Sekdaprov Kepri Misni menegaskan, pengendalian inflasi memerlukan sinergi kuat lintas sektor dan lintas wilayah. Menurutnya, tantangan inflasi tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dunia usaha, dan masyarakat.
“Pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan tetap terjaga,” ujar Misni.
Sebagai daerah kepulauan, Kepri memiliki tantangan tersendiri terutama dalam distribusi logistik dan stabilitas pasokan pangan antarwilayah.
Karena itu, menurut Misni, penting bagi Kepri untuk belajar dari daerah yang telah berhasil menerapkan sistem pengendalian inflasi yang efektif.
Ia berharap berbagai praktik baik dan inovasi yang dipelajari dari Jawa Barat dapat diadaptasi sesuai karakteristik wilayah Kepulauan Riau, terutama dalam menjaga kelancaran distribusi pangan serta memperkuat kerja sama antardaerah.
“Kami berharap melalui capacity building ini, TPID Kepri dapat memperoleh banyak praktik baik dan inovasi yang bisa diterapkan di daerah, terutama dalam menjaga distribusi pangan dan memperkuat kerja sama antardaerah,” tambahnya.
Selain menjadi forum peningkatan kapasitas, kegiatan tersebut juga diwarnai dengan penandatanganan kerja sama antardaerah (KAD) guna mendukung stabilitas pasokan komoditas pangan strategis antarwilayah.
Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat rantai pasok pangan sekaligus mengantisipasi gejolak harga yang kerap dipengaruhi faktor distribusi dan cuaca..
Pemprov Kepri sendiri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat langkah pengendalian inflasi secara adaptif dan berkelanjutan. Stabilitas harga dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi daerah di tengah tantangan global yang dinamis.
Melalui penguatan koordinasi TPID dan kerja sama lintas daerah, Kepri optimistis mampu menjaga stabilitas ekonomi serta menciptakan ketahanan pangan yang lebih kuat bagi masyarakat di seluruh wilayah kepulauan. (bs)
