Menjemput PAD dari BUMD, Strategi, Evaluasi, dan Harapan Baru

TANJUNGPINANG – Balairung Raja Ali Kelana di kantor Gubernir Kepri di Dompak, pagi itu terasa berbeda.

Di ruang yang sarat nilai sejarah itu, para pemangku kebijakan dan pengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berkumpul, membawa satu tujuan yang sama, merumuskan masa depan ekonomi daerah yang lebih transparan, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Rapat koordinasi bertajuk “Standarisasi Pelaporan dan Kinerja BUMD Menuju Efisiensi, Transparansi, dan Peningkatan PAD” menjadi ruang temu gagasan.

Di hadapan para direksi dan komisaris BUMD se-Kepulauan Riau, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menyampaikan pesan yang sederhana namun mendasar,tentang tata kelola yang baik dimulai dari data yang rapi dan dapat dipercaya.

“BUMD dituntut untuk meningkatkan kinerja yang terukur, profesional, inklusif, dan akuntabel,” ujarnya tegas. Bagi Nyanyang, laporan keuangan bukan sekadar angka, melainkan cerminan kesehatan sebuah perusahaan daerah. Ketika laporan disusun tepat waktu dan terstandar, pemerintah memiliki pijakan kuat untuk mengambil keputusan strategis.

Di tengah dinamika pembangunan, BUMD memang memegang peran ganda. Ia bukan hanya entitas bisnis, tetapi juga instrumen penting dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Karena itu, keberhasilan atau kegagalannya akan langsung terasa pada kemampuan daerah membiayai pembangunan.

Namun, jalan menuju ideal itu belum sepenuhnya mulus. Evaluasi sementara menunjukkan bahwa sejumlah BUMD di Kepulauan Riau masih menghadapi tantangan, terutama dalam mencapai target return on asset (ROA) yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.

Angka-angka itu, bagi Nyanyang, bukan sekadar indikator teknis, melainkan penentu arah kebijakan.

“Jika target tidak tercapai, maka kinerja pemerintah daerah juga ikut terdampak,” katanya, mengingatkan bahwa tanggung jawab ini tidak bisa dipikul sendiri, melainkan harus menjadi kerja kolektif lintas level pemerintahan.

Dari situ, benang merah rapat ini semakin jelas: pembenahan tidak bisa setengah-setengah.

Mulai dari tata kelola perusahaan, efisiensi operasional, hingga penguatan sumber daya manusia harus berjalan beriringan.

Prinsip good corporate governance menjadi fondasi yang tak bisa ditawar—transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas harus hadir dalam setiap lini pengelolaan.

Di sisi lain, tekanan fiskal daerah yang kian terasa membuat peran BUMD semakin krusial.

Ketika ruang anggaran semakin sempit sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat, BUMD diharapkan menjadi tulang punggung baru bagi pendapatan daerah.

“Menyehatkan BUMD adalah salah satu solusi utama,” tegas Nyanyang.

Nada optimisme sekaligus kehati-hatian mewarnai penutup arahannya. Hasil rapat koordinasi ini tidak akan berhenti sebagai wacana, tetapi akan menjadi dasar langkah konkret ke depan
termasuk kemungkinan restrukturisasi bagi BUMD yang dinilai belum optimal.

Di Balairung itu, harapan pun dirajut. Bahwa dari laporan yang lebih tertib dan transparan, akan lahir kebijakan yang lebih tepat.

Dan dari BUMD yang sehat, akan tumbuh kekuatan ekonomi daerah yang mampu menyejahterakan masyarakat Kepulauan Riau. (bs)