Kualitas Masyarakat dan Kelembagaan, Supremasi Hukum dan Stabilitas Keamanan dalam Kerangka Pembangunan Riau – Indonesia
Oleh : Firman Jaya Daeli

KETUA Dewan Pembina Puspolkam Indonesia Firman Jaya Daeli bertemu dan berdiskusi bersama dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau Irjen Pol. Herry Heryawan.
Pertemuan diskusi berlangsung pada hari Minggu, tanggal 26 April 2026, di Rumah Dinas Jabatan Kapolda, di Pekanbaru, Riau.
Pertemuan diskusi bersama Kapolda Irjen Pol. Herry Heryawan, berlangsung setelah Firman Jaya Daeli bertemu diskusi bersama dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau Dr. Sutikno, S.H., M.H. yang didampingi oleh Wakil Kajati (Wakajati) Riau lama Edi Handojo dan Wakil Kajati Riau baru Adhi Prabowo.
Sehari sebelumnya, Firman Jaya Daeli menjadi Pembicara dalam sebuah Lokakarya di Pekanbaru, Riau – bersama dengan Pembicara lain, yaitu Prof. Dr. Vince Ratnawati, S.E., M.Si., Ak., CA. (Guru Besar Universitas Riau/UNRI) dan Dr. Albert M. Patty.
Menurut Firman Jaya Daeli yang juga mantan Komisi Politik dan Komisi Hukum DPR-RI serta Anggota DPR-RI dan Anggota MPR-RI – ada sejumlah ide, gagasan, program, kebijakan Kapolda Riau Irjen Pol. Herry Heryawan yang bermakna dan berdampak.
Salah satu di antaranya adalah Green Policing, dan lain-lain. Ada dan Hadir sebuah atau serangkaian figur Kepemimpinan yang relevan, visioner, dan misioner.
Kapolda Riau Irjen Pol. Herry Heryawan adalah Perwira Tinggi Polri berpangkat Jenderal Bintang Dua, lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1996.
Pernah menjabat sejumlah jabatan struktural di lingkungan institusi Polri. Utamanya jabatan dengan spesialisasi bidang Reserse dan Densus 88 Anti Terorisme.
Sebelum menjadi Kapolda Riau, Irjen Pol. Herry Heryawan adalah Staf Khusus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI.
Kajati Riau Dr. Sutikno, S.H., M.H. didampingi oleh Wakil Kajati (Wakajati) Riau lama Edi Handojo dan Wakil Kajati Provinsi Riau Adhi Prabowo – bertemu diskusi lama dengan Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia Firman Jaya Daeli.
Pertemuan diskusi berlangsung sembari lunch. Berlangsung pada hari Minggu, tanggal 26 April 2026, di Pekanbaru, Riau. Ada juga sejumlah Asisten dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di lingkungan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau yang hadir dan mendampingi Kajati bersama Wakil Kajati.
Jaksa Agung RI Prof. Dr. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.H. telah mengangkat dengan jabatan promosi Kajati Riau Sutikno menjadi Kajati Provinsi Jawa Barat (Jabar).
Juga mengangkat dengan jabatan promosi Wakil Kajati Riau lama Edi Handojo menjadi Direktur I pada Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intelijen) Kejaksaan Agung – setara dengan Jenderal Bintang Dua. Wakil Kajati Riau baru Adhi Prabowo sebelumnya menjabat Wakil Kajati Provinsi Maluku.
Firman Jaya Daeli yang juga mantan Tim Perumus UU Kepolisian, UU Kejaksaan, UU Kehakiman, UU Pertahanan Negara, UU Pemerintahan Daerah, UU MA, UU MK, UU KY, UU KPK – sebelumnya menyampaikan Pemikiran sebagai Pembicara dalam sebuah Lokakarya, pada hari Sabtu, tanggal 25 April 2026, di Pekanbaru, Riau.
Tema Utama Lokakarya adalah : “Ideologi Pancasila, Sistem Konstitusi, Kapasitas dan Tata Kelola Kelembagaan, dan Kualitas Kerjasama Strategis Kelembagaan dan Komunitas”.
Kegiatan Lokakarya dihadiri dan diikuti oleh sejumlah Pimpinan, Pengurus, Aktifis dari beberapa latarbelakang kalangan. Berdialog mengenai Peradaban Keindonesiaan dalam konteks Kebangkitan dan Kemajuan Riau dan Kawasan.

Peran Masyarakat, Komunitas, dan Kelembagaan merupakan serangkaian yang penting dan strategis. Kualitas kerjasama merupakan sebuah agenda yang berkelanjutan dan berdampak.
Firman Jaya Daeli yang juga pernah diundang menjadi Pembicara sebagai Dosen Tamu di Sespemmen dan Sespimti Lemdiklat POLRI, Sesko TNI AL, Sesko TN AU, dan Lemhannas RI – bertemu dan berdiskusi bersama dengan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Riau Dr. Jhon Armedi Pinem, S.T., M.T. Hadir dan membersamai juga, antara lain Dr. Albert M. Patty dan Prof. Dr. Vince Ratnawati, S.E., Ak., CA. Perihal Pemerintahan dan Otonomi Daerah – bermakna ketika senantiasa dan semakin dibangun.
Intinya adalah relasi antara kehadiran Otonomi Daerah dengan sebuah Sistem dan Struktur Pemerintahan Daerah yang reformatif dan transformatif. Utamanya pada percepatan, perluasan, dan peningkatan Perlindungan dan Pelayanan pada Masyarakat (Publik).
Inti Kekuatan Bangsa dan Negara terletak dan berbasis utama pada kualitas kemajuan, keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan Rakyat (Masyarakat) Indonesia Raya.***


