Gubernur Ansar Pimpin Upacara Hari Otonomi Daerah ke-30, Tegaskan Sinergi untuk Pembangunan Berkelanjutan
TANJUNGPINANG, katasiber – Semangat desentralisasi kembali digaungkan dalam peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 yang digelar di halaman Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Senin (27/4).
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, memimpin langsung jalannya upacara yang berlangsung khidmat, sekaligus menjadi ruang refleksi atas perjalanan panjang otonomi daerah di Indonesia.
Peringatan tahun ini tidak sekadar seremoni, tetapi menjadi momentum strategis untuk menegaskan kembali arah kebijakan pemerintahan yang lebih efektif, responsif, dan berpihak kepada masyarakat.
Di tengah dinamika pembangunan yang semakin kompleks, otonomi daerah dipandang tetap relevan sebagai fondasi utama dalam mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Ansar membacakan sambutan tertulis Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Kolaborasi ini dinilai sebagai kunci dalam memastikan pembangunan nasional berjalan berkelanjutan dan merata.
Mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita,” peringatan kali ini menggarisbawahi peran strategis otonomi daerah sebagai instrumen percepatan pembangunan. Melalui kewenangan yang dimiliki daerah, pemerintah diharapkan mampu mempercepat pemerataan, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
“Otonomi daerah adalah instrumen dalam mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh tanah air,” demikian kutipan sambutan Mendagri yang dibacakan Gubernur Ansar.
Namun demikian, perjalanan otonomi daerah tidak lepas dari berbagai tantangan.
Dalam sambutan tersebut disoroti sejumlah persoalan, mulai dari belum optimalnya integrasi perencanaan dan penganggaran, birokrasi yang belum sepenuhnya berorientasi pada hasil, hingga masih tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat.
Selain itu, ketimpangan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih serta belum optimalnya kolaborasi antarwilayah, khususnya di daerah tertinggal, terluar, dan terpencil, juga menjadi perhatian serius.
Menjawab tantangan tersebut, pemerintah daerah didorong untuk terus memperkuat kualitas layanan dasar sekaligus meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi dinamika global.
Upaya ini mencakup penguatan sektor pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, hingga pengembangan kewirausahaan guna membuka lebih banyak lapangan kerja.
Lebih jauh, Mendagri mengingatkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus tetap berada dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Keseimbangan antara kemandirian daerah dan kepentingan nasional menjadi prinsip utama yang harus dijaga..
Di akhir sambutan, seluruh pemerintah daerah diimbau untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dengan demikian, setiap rupiah anggaran yang digunakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Melalui peringatan ini, Kepri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan adaptif, demi mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah. (bs)
