7.321 Warga Natuna Terima Bantuan Pangan, Ansar Gaungkan Gerakan Stop Boros
KEPRI – Upaya menjaga ketahanan pangan di wilayah perbatasan terus diperkuat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Tak sekadar menyalurkan bantuan, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, juga mengajak masyarakat membangun kesadaran bersama untuk tidak menyia-nyiakan makanan.
Pesan itu mengemuka saat peluncuran Penyaluran Bantuan Pangan alokasi Februari–Maret 2026 di Kabupaten Natuna, Sabtu (4/4).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah konkret pemerintah dalam meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan yang memiliki tantangan tersendiri dalam akses dan distribusi pangan.
.
Didampingi Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, Ansar hadir bersama jajaran pemerintah daerah dan Forkopimda, menunjukkan kuatnya sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas pangan.
Sebelum penyaluran dimulai, rombongan terlebih dahulu meninjau Gudang Bulog Ranai. Langkah ini memastikan bahwa kualitas dan ketersediaan stok pangan benar-benar layak dan siap didistribusikan kepada masyarakat.
Program bantuan pangan kali ini menyasar 7.321 warga Natuna. Setiap penerima mendapatkan beras 10 kilogram per bulan serta minyak goreng 2 liter per bulan, yang disalurkan untuk periode dua bulan sekaligus.
Dengan demikian, setiap keluarga menerima total 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng.
Jumlah penerima tersebut meningkat signifikan dibandingkan periode sebelumnya, mencerminkan semakin luasnya jangkauan perlindungan sosial pemerintah.
Hal ini sekaligus menjadi indikator meningkatnya perhatian terhadap kebutuhan dasar masyarakat di wilayah perbatasan.
Namun bagi Ansar, bantuan bukanlah satu-satunya solusi.
Ia menegaskan pentingnya perubahan pola pikir dalam mengelola konsumsi pangan.
“Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat. Tapi yang tak kalah penting adalah bagaimana kita bijak dalam mengelola pangan dan tidak boros,” tegasnya.
Seruan “Stop Boros Pangan” pun digaungkan sebagai bagian dari gerakan bersama. Ansar mengingatkan bahwa ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan, tetapi juga oleh perilaku konsumsi masyarakat.
Ia juga mendorong Pemerintah Kabupaten Natuna untuk aktif menyosialisasikan gerakan tersebut hingga ke tingkat masyarakat, agar kesadaran menjaga pangan dapat tumbuh secara kolektif.
Di tingkat provinsi, total penerima bantuan pangan mencapai lebih dari 143 ribu orang, dengan Natuna menjadi salah satu wilayah prioritas. Kondisi geografis sebagai daerah perbatasan menjadikan intervensi pemerintah semakin penting untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.
Kegiatan yang dihadiri ratusan peserta ini berlangsung penuh antusiasme. Penyerahan bantuan secara simbolis kepada perwakilan masyarakat menjadi simbol hadirnya negara dalam menjamin kebutuhan dasar warganya.
Lebih dari sekadar distribusi bantuan, kegiatan ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan—berbasis kolaborasi, kepedulian, dan kesadaran bersama. (ron)
