PPM Lingga Desak Pemerintah Daerah Urus Legalitas Penambangan Timah Rakyat di Singkep
LINGGA- Ketua OKP Pemuda Panca Marga (PPM) Kabupaten Lingga Desak pemerintah daerah untuk mengurus legalitas pertambangan timah rakyat di Pulau Singkep.
Pertambangan timah rakyat merupakan dalah solusi untuk pemerintah daerah menciptakan lapangan pekerjaan dari potensi yang dimiliki pulau Singkep.
“Kondisi masyarakat saat ini terus terpuruk lapangan pekerjaan minim, sedangkan potensi timah di Singkep melimpah, namun sayangnya tidak bisa dimanfaatkan karena perizinan,” kata Darwis, Selasa (6/5/2025).
Legalitas pertambangan timah rakyat telah digesa sejak lama, namun hingga saat ini belum memberikan hasil kepada masyarakat.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad pernah mengatakan bersama Pemkab Lingga mengusulkan WPR di Kabupaten Lingga ek Kementerian ESDM.
“Namun hingga saat ini belum mendapatkan hasilnya. Kita berharap OPD terkait dapat mendukung upaya tersebut,” sebutnya.
Darwis menjelaskan, saat ini telah ada KSU timah rakyat di Singkep. Dengan dasar ini dapat di bentuk asosiasi/himpunan tambang timah rakyat. Dasar ini dapat dibawa untuk mengajukan legalitas pertambangan timah rakyat hingga memiliki legalitas atau payung hukum yang jelas.
“PT Timah TBK atau pihak swasta dapat dijadikan bapak angkat. Dengan legalitas yang jelas maayarakat penambang dapat nyaman beraktivitas akhirnya secara langsungperekonomian masyarakat dapat meningkat,” terangnya.
Pertambangan di timah di Pulau Singkep memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik aspek sosial maupun ekonomi. Masyarakat Singkep telah memiliki pengalaman yang cukup panjang di bidang pertambangan timah, sehingga telah menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari.
“Pertambangan di Singkep berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial maupun ekonomi. Masyarakat Singkep telah berpengalaman cukup panjang dibidang pertambangan, sehingga sudah menjadi budaya dan sumber penghasilan,” imbuhnya (Tir)
