Siap-siap Pelaku UMKM di Kepri, Pemerintah Diminta Libatkan dalam Program Makan Bergizi Gratis Pelajar
BATAM- Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) siap-siap bersaing untuk menyuplai makan dan minuman bergizi bagi pelajar di Kepulauan Riau. UMKM nantinya, bisa menyediakan makan dan minuman bergizi bagi pelajar, dengan menu berbeda-beda setiap harinya.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta Pemerintah bisa melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam program makan siang bergizi gratis. Hal ini penting, guna meningkatkan perekonomian kelas menenangah yang mengalami penurunan belakangan ini.
“Pemerintah bisa mengombinasikan program makan siang bergizi gratis untuk siswa guna meningkatkan gizi anak, sekaligus menggerakan ekonomi UMKM. Libatkan para pelaku UMKM dalam rantai pasok makan bergizi gratis,” kata Said Abdullah, baru-baru ini, dilansir jawapos.com
“Langkah ini akan berdampak multiplayer ekonomi, sebab sektor UMKM akan menyerap produk-produk petani dan peternak. Apalagi sektor UMKM menopang tenaga kerja terbesar di Indonesia,” sambungnya.
Said mengutarakan, menurunnya kelas menengah akan menjadi ancaman bagi Indonesia atas posisinya saat ini di upper middle income country. Sementara, menurunnya daya beli akan menjadi sumbangan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Di dalam negeri, kita menghadapi penurunnya kelas menengah dan konsumsi rumah tangga,” ujar Said.
Said pun menyebut, perekonomian Tiongkok yang menjadi mitra dagang terbesar Indonesia mengalami penurunan. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Tiongkok 2025 dikisaran 4,5 persen, perkiraan ini lebih rendah dari prediksi pertumbuhan Tiongkok di tahun 2024 sebesar 4,8 persen.
“Jika perekonomian Tiongkok makin melambat karena produk ekspor globalnya terpukul, maka dampaknya juga akan terasa terhadap produk ekspor Indonesia ke Tiongkok,” papar Said.
Oleh karena itu, Said mengimbau pemerintah perlu menyiapkan strategi dalam rangka menjaga perekonomian dalam negeri pada 2025.
“Pemerintah perlu menyiapkan mitigasi resiko atas menurunnnya perekonomian Tiongkok, semisal mencari negara lain sebagai pengganti ekspor ke Tiongkok yang menurun,” pungkasnya. (*)
Editor: Abas