Ini Kado dari Pemprov Kepri Untuk Masyarakat di 80 Tahun Kemerdekaan RI

KEPRI – Sejumlah capaian prestisius berhasil diraih Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di masa kepemimpinan Ansar Ahmad dan Nyanyang Haris Pratamura.

Capaian yang menjadi kado di 80 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

Capaian prestisius itu tentunya menjadi bukti keseriusan Gubernur Ansar Ahmad dan Wagub Nyanyang Haris Pratamura bersama kabinetnya dalam upaya menjadikan Kepulauan Riau yang maju, makmur dan merata, sekaligus mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Lalu apa saja capaian prestisius Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di 80 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ini?

Listrik Ibukota Kecamatan Menyala 24 Jam

Agustus 2025 menjadi sejarah bagi Kepulauan Riau karena seluruh ibukota kecamatan di provinsi ini. Minggu, 10 Agustus 2025, Gubernur Ansar Ahmad meresmikan peningkatan jam nyala listrik dari 14 jam menjadi 24 jam di ibukota Kecamatan Pulau Panjang, Kabupaten Natuna.

Peresmian itu sekaligus menandai tidak ada lagi kecamatan di Kepri yang listriknya menyala paruh waktu.

Sebanyak 70 kecamatan yang da di Kepulauan Riau telah dialiri listrik sepanjang waktu, sehari 24 jam.

Kemajuan sistem kelistrikan PLN di Kepri yang pada 2021 hanya berjumlah 96 sistem meningkat menjadi 114 sistem di tahun 2024.

Lama jam nyala 24 jam bertambah dari 30 menjadi 36 sistem, sementara sistem nyala 14 jam bertambah dari 65 menjadi 78 sistem.

Bersisa 85 pulau non-PLN yang hanya menikmati listrik 5 jam per hari, serta 37 pulau berpenghuni yang belum berlistrik sama sekali.

Secara keseluruhan, rasio elektrifikasi Kepri telah mencapai 99,10 persen pada 2024, dengan total 12.764 rumah tangga penerima manfaat Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) sejak 2021.

“Listrik adalah nyawa bagi pembangunan. Dengan listrik yang menyala 24 jam, aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik bisa berjalan optimal. Ini akan mempercepat kemajuan daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Gubernur Ansar.

Pemprov Kepri bersama PLN menargetkan pemerataan listrik melalui Program Kepri Terang hingga 2027 mendatang.

Bebas Sinyal

Dalam rentang lima tahun terakhir Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau fokus kepada peningkatan infrastruktur digital.

Hingga Juli 2025, kawasan dengan kategori Merdeka Sinyal di daerah 3T dan Non 3T namun tertinggal di Kepri berjumlah 149 titik. Terdapat 124 kawasan tergolong lemah sinyal dan 22 tergolong sebagai area blankspot.

Pemprov Kepri melalui Dinas Kominfo telah mendata kawasan tergolong lemah sinyal dan bankspot untuk dituntaskan.

Jumat, 25 Juli 2025, Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura dan Kadis Kominfo Hendri Kurniadi mewakili Pemprov Kepri beraudiensi dengan Kementrian Komunikasi dan Digital di Jakarta Pusat.

Audiensi itu berdampak positif terhadap penuntasan permasalahan kawasan lemah sinyal dan blankspot di Kepri.

Komdigi segera berkoordinasi dengan BAKTI Komdigi untuk menindaklanjuti rencana penambahan Base Transceiver Station (BTS) di Kepri.

Dalam waktu dekat ini akan digelar pembasan lanjutan antara Promprov Kepri, Komdigi dan BAKTI Komdigi untuk menindaklanjuti hal tersebut.

5 Besar Nasional Pelaksanaan Program MBG

Hingga pertengahan Agustus 2025 ini, capaian program MBG di Kepri telah mencapai 23 persen dari total target 516.419 orang.

Pelaksanaan Program Prioritas Presiden Prabowo di Kepri ini jauh di atas capaian nasional yang baru berada di angka 9 persen, sekaligus menempatkan Provinsi Kepulauan Riau dalam 5 besar di tanah air.

Setakat ini di Kepri terdapat 127 unit dari 253 total kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau juga disebut Dapur MBG.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad bersama Wagub Nyanyang yang bertindak selaku Ketua Pokja MBG Kepri telah menentukan sejumlah langkah strategis untuk memaksimalkan pelaksanaan Program MBG di Kepulauan Riau.

Kembalinya Status Internasional Bandara RHF Tanjungpinang

Bandara RHF Tanjungpinang Resmi Kembali Berstatus Bandara Internasional

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2025 menjadi angin segar bagi kemajuan Kepulauan Riau.

Kepmen Perhubungan ini mengembalikan status internasional untuk Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang yang sempat turun status sebagai bandara domestik.

Perubahan status Bandara RHF ini diyakini akan berdampak positif terhadap peningkatan perekonomian dan pariwisata.

Kopdes Merah Putih Percontohan Nasional

Provinsi Kepulauan Riau patut bangga dengan terpilihnya Koperasi Desa Merah Putih Kuala Sempang, Kabupaten Bintan, sebagai mockup percontohan nasional.

Kopdes Merah Putih Kuala Sempang mewakili Kepri sebagai koperasi yang memiliki ekosistem modern berbasis kolaborasi.

Kopdes Merah Putih Kuala Sempang masuk daftar 103 dari 80.081 Kopdes/Kel Merah Putih di Indonesia yang ditetapkan sebagai mockup percontohan nasional ditetapkan Satgas Kopdes/Kel Nasional pada 7 Juli 2025 lalu.

Penataan Tahap 3 Pulau Penyegat

Di tahun 2025 ini, Pemprov Kepri bersama Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Kepri melaksanakan proyek lanjutan penataan kawasan Pulau Penyengat, Tanjungpinang.

Proyek penataan tahun ini merupakan tahap ketiga dari kegiatan yang diawali pada tahun 2022.

Penataan tahap 3 ini akan dilaksanakan berbagai pembangunan secara kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi Kepri dan Kota Tanjungpinang, mencakup penataan halaman Balai Adat, pembangunan lanskap, ruang cerita dan galeri seni, serta penataan dan pembangunan jalan sepanjang 2 kilometer.

Penataan tahap 3 ini akan melengkapi pembangunan infrastruktur serta fasilitas penunjang lainnya di Pulau Pusat Peradaban Kebudayaan Melayu ini. Menjadikan Penyengat lebih tertata, nyaman, dengan kekhasan budaya Melayu yang kental.

BPJS Ketenagakerjaan untuk Nelayan dan Petani

Program bantuan BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan Pemprov Kepri di tahun 2025 ini telah mencakup 31.304 penerima dengan total anggaran Rp6,31 miliar.

Jumlah nelayan bekerja mandiri yang dikaver BPJS Ketenagakerjaan ini terus meningkat sejak program digulirkan pada tahun 2021.

Selain itu, Pemprov Kepri juga memberikan perlindungan bagi petani dengan menanggung biaya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Program bantuan bagi petani di Kepri telah menjangkau 9.200 penerima manfaat.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, program ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan sosial dan rasa aman bagi pekerja sektor informal, khususnya petani dan nelayan.

Sekdaprov Adi Prihantara menambahkan, capaian kinerja Pemrpov Kepri itu menandai hadirnya pemerintah di tengah masyarakat.

Sekda Adi menyebut capaian itu tidak lepas dari peran serta berbagai pihak – pemangku kebijakan, stakeholder, serta masyarakat Kepulauan Riau.

Dukungan dari berbagai pihak, khususnya masyarakat dikatakan Adi akan memberi daya gedor bagi Pemerintah Kepulauan Riau untuk bekerja secara maksimal untuk kemajuan Provinsi Kepri tercinta.

“Semoga Provinsi Kepulauan Riau semakin baik dan sejahtera,” ungkapnya.

“Selamat merayakan HUT RI ke-80. Semoga kita terus bersatu, sejahtera, dan semakin maju,” tutupnya.(*)