DPRD Batam Matangkan Ranperda Hak Keuangan, Konsultasi dengan Sejumlah Lembaga Disiapkan
BATAM – Penyusunan sebuah peraturan daerah tidak sekadar merangkai pasal demi pasal. Di baliknya, ada proses panjang untuk memastikan setiap ketentuan memiliki landasan hukum yang kuat, selaras dengan aturan di atasnya, serta dapat diterapkan secara tepat.
Hal inilah yang tengah dilakukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Batam.
Melalui rapat yang digelar Jumat (6/11/2026), Pansus kembali mendalami substansi rancangan regulasi tersebut. Pembahasan tidak hanya menyentuh materi aturan, tetapi juga memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketua Pansus Muhammad Syafe’i, S.T., M.M., memimpin langsung rapat tersebut. Sejumlah anggota Pansus turut hadir, yakni Djoko Mulyono, S.H., M.H., Safari Ramadhan, S.Pdi, Haji Sulaiman, dan Mangihut Rajagukguk, S.E., M.M.
Dalam pembahasan kali ini, Pansus melibatkan unsur Pemerintah Kota Batam melalui Bagian Hukum dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Batam yang dipimpin Kepala Bagian Keuangan, Zulkarnain, S.Sos.
Kehadiran perangkat daerah tersebut menjadi bagian penting untuk memperkaya pembahasan, terutama dalam memberikan masukan teknis mengenai pengelolaan dan penganggaran keuangan DPRD.
Menjaga Keselarasan Aturan
Salah satu perhatian utama Pansus adalah memastikan materi Ranperda tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Menurut Muhammad Syafe’i, sinkronisasi perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari regulasi pemerintah pusat, peraturan di tingkat provinsi, hingga peraturan daerah dan Peraturan Wali Kota (Perwako).
Langkah tersebut menjadi penting karena Ranperda yang sedang dibahas merupakan bagian dari penyesuaian terhadap perubahan regulasi.
“Sinkronisasi peraturan ini tentu sangat penting, mengingat Perda ini kita revisi salah satunya untuk menyesuaikan dengan perubahan peraturan, terutama peraturan yang lebih tinggi,” ungkapnya.
Bagi Pansus, keselarasan regulasi merupakan fondasi agar produk hukum yang dihasilkan tidak menimbulkan persoalan dalam penerapannya. Dengan demikian, ketentuan mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan maupun anggota DPRD nantinya memiliki pijakan hukum yang jelas.
Pendalaman Materi dan Konsultasi
Pematangan Ranperda juga dilakukan melalui pendalaman materi bersama pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan substansi aturan.
Masukan dari Bagian Hukum, BPKAD, serta Bagian Keuangan Sekretariat DPRD diharapkan dapat membantu Pansus melihat berbagai aspek secara lebih komprehensif. Terutama mengenai kesesuaian ketentuan dengan mekanisme administrasi, pengelolaan keuangan, dan penganggaran.
Selain pembahasan internal dan koordinasi bersama perangkat daerah, Pansus juga tengah menyusun agenda konsultasi dengan sejumlah lembaga terkait.
Konsultasi tersebut diharapkan dapat memberikan tambahan referensi, masukan, serta penguatan terhadap materi Ranperda sebelum pembahasannya memasuki tahapan lebih lanjut.
Langkah ini menunjukkan bahwa penyusunan regulasi membutuhkan kehati-hatian dan keterlibatan berbagai pihak agar setiap ketentuan yang dirumuskan benar-benar sesuai dengan kebutuhan serta koridor hukum.
Menghasilkan Produk Hukum yang Tepat
Melalui rangkaian pembahasan, sinkronisasi, pendalaman, dan konsultasi, Pansus berharap Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Batam dapat disusun secara menyeluruh.
Tujuan akhirnya bukan semata-mata menghasilkan perubahan aturan, melainkan memastikan regulasi tersebut memiliki dasar hukum yang kuat, selaras dengan ketentuan yang berlaku, serta dapat menjadi pedoman yang tepat dalam mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan maupun anggota DPRD Kota Batam.
Dengan proses pembahasan yang cermat, Ranperda ini diharapkan dapat menjadi produk hukum daerah yang berkualitas dan memberikan kepastian dalam pelaksanaannya. (adv,)
