Belajar Demokrasi dari Gedung DPRD, Ketua DPRD Kamaluddin Ajak Mahasiswa UNIBA Pahami Peran dan Fungsi Legislatif

BATAM – Memahami hukum tata negara tidak cukup hanya dengan membaca buku, menghafal pasal, ataupun mendengarkan penjelasan dosen di ruang perkuliahan.

Ada pengalaman lain yang tidak kalah penting, yakni melihat secara langsung bagaimana sistem pemerintahan dan lembaga negara bekerja dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Pengalaman itulah yang diperoleh mahasiswa mata kuliah Hukum Tata Negara Universitas Batam (UNIBA) ketika melakukan kunjungan kuliah lapangan ke Kantor DPRD Kota Batam, Selasa (10/11/2026).

Kunjungan yang berlangsung sekitar pukul 09.30 WIB tersebut menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengenal lebih dekat fungsi, tugas, serta mekanisme kerja lembaga legislatif di tingkat daerah.

Rombongan mahasiswa didampingi dosen pembimbing Dr. Agus Siswanto Siagian, S.H., M.H., dan diterima langsung Ketua DPRD Kota Batam Haji Muhammad Kamaluddin bersama Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Batam H. Ahmad Surya, S.H., di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kota Batam.

Suasana pertemuan berlangsung hangat dan interaktif. Tidak sekadar menjadi agenda kunjungan kelembagaan, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan sebagai ruang berbagi pengetahuan antara pimpinan legislatif dan kalangan akademisi.

Mengawali pertemuan, Kamaluddin menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh rombongan. Ia mengapresiasi inisiatif mahasiswa yang ingin memperdalam pemahaman mengenai Hukum Tata Negara melalui pembelajaran langsung di lingkungan lembaga legislatif.

Menurutnya, kunjungan lapangan merupakan bagian penting dari proses pendidikan. Mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teoritis, tetapi juga dapat menyaksikan bagaimana teori yang dipelajari di bangku kuliah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Mengenal Tiga Fungsi Utama DPRD
Dalam kesempatan tersebut, Kamaluddin memberikan penjelasan mengenai tiga fungsi utama DPRD, yakni fungsi legislasi atau pembentukan peraturan daerah (Perda), fungsi anggaran (budgeting), dan fungsi pengawasan (controlling).

Ketiga fungsi tersebut merupakan bagian penting dari peran DPRD dalam sistem pemerintahan daerah.
Melalui fungsi legislasi, DPRD bersama kepala daerah membahas dan memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah. Produk hukum daerah yang dihasilkan diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan.

Sementara fungsi anggaran dijalankan melalui pembahasan dan persetujuan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam fungsi ini, DPRD memiliki peran penting untuk membahas arah kebijakan anggaran agar penggunaan keuangan daerah dapat mendukung program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun fungsi pengawasan dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan juga menjadi bagian dari upaya menjaga agar program pemerintah dan pelayanan publik dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Penjelasan tersebut memberikan gambaran kepada mahasiswa bahwa DPRD bukan sekadar lembaga yang menyelenggarakan rapat atau membahas kebijakan.

Di balik aktivitas persidangan, terdapat tanggung jawab kelembagaan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Keputusan DPRD Tidak Ditentukan Satu Orang

Hal menarik lainnya yang disampaikan Kamaluddin adalah mengenai prinsip kolektif kolegial dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan DPRD.

Ia menjelaskan, keputusan DPRD tidak ditentukan secara sepihak oleh ketua ataupun satu orang anggota.

Setiap keputusan kelembagaan harus melalui mekanisme pembahasan dan pengambilan keputusan bersama sesuai tata tertib serta ketentuan yang berlaku.
“Dalam pengambilan keputusan, DPRD ini bersifat kolektif kolegial.

Keputusan ditetapkan melalui mekanisme rapat dan forum resmi DPRD, dengan rapat paripurna sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi,” ungkap Kamaluddin.

Prinsip tersebut menjadi salah satu gambaran penting bagi mahasiswa dalam memahami praktik demokrasi di lembaga legislatif.

Sebab, dalam sistem perwakilan rakyat, proses pengambilan keputusan membutuhkan pembahasan, pertimbangan, serta kesepakatan melalui mekanisme kelembagaan.

Dengan demikian, setiap keputusan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan pandangan satu individu, tetapi merupakan hasil proses yang melibatkan unsur-unsur DPRD sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagi mahasiswa hukum tata negara, pemahaman mengenai prinsip kolektif kolegial ini menjadi bekal untuk melihat bagaimana demokrasi dijalankan dalam praktik, termasuk bagaimana perbedaan pandangan dapat dibahas melalui forum resmi.

Dari Ruang Diskusi Menuju Ruang Paripurna

Pertemuan tidak hanya diisi dengan pemaparan materi. Para mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan mengajukan berbagai pertanyaan mengenai mekanisme pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, hingga pengawasan DPRD.

Interaksi tersebut membuka ruang bagi mahasiswa untuk menggali lebih jauh proses kerja lembaga legislatif, termasuk bagaimana sebuah kebijakan dibahas sebelum menjadi keputusan resmi.

Setelah sesi diskusi, rombongan mahasiswa diajak melihat langsung ruang sidang utama DPRD Kota Batam, tempat berlangsungnya rapat paripurna.

Di ruangan tersebut, mahasiswa dapat mengenal lebih dekat suasana persidangan, fasilitas rapat, serta tempat para anggota DPRD menjalankan salah satu tugas kelembagaannya dalam membahas dan mengambil keputusan.

Kunjungan ke ruang paripurna memberikan pengalaman tersendiri. Apa yang selama ini dipelajari melalui teori mengenai lembaga perwakilan rakyat kini dapat dilihat secara langsung dalam lingkungan kerja DPRD.

Pengalaman tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa proses demokrasi memiliki mekanisme dan tata aturan yang harus dipatuhi.

Setiap pembahasan dan keputusan memiliki tahapan yang menjadi bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Rangkaian kunjungan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama.
Mahasiswa Diharapkan Kritis dan Peduli Pemerintahan
Kamaluddin berharap kegiatan edukatif seperti ini dapat terus dilakukan oleh perguruan tinggi sebagai salah satu sarana memperluas wawasan generasi muda, khususnya mahasiswa hukum.

Menurutnya, mahasiswa perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai sistem ketatanegaraan, fungsi lembaga pemerintahan, serta praktik demokrasi di tingkat daerah.

Ia juga mendorong mahasiswa untuk terus meningkatkan pengetahuan, mengembangkan sikap kritis, dan memiliki kepedulian terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan daerah.

Generasi muda, kata dia, tidak cukup hanya menjadi penonton dalam perjalanan pembangunan. Mereka perlu membekali diri dengan pengetahuan dan pemahaman agar kelak mampu mengambil bagian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kunjungan mahasiswa UNIBA tersebut menjadi contoh bagaimana lembaga legislatif dapat menjadi ruang pembelajaran terbuka bagi dunia pendidikan.

Di tengah perkembangan Kota Batam yang semakin dinamis, pemahaman generasi muda terhadap tata kelola pemerintahan menjadi hal penting.

Sebab, pembangunan daerah tidak hanya membutuhkan kebijakan dan program pemerintah, tetapi juga masyarakat yang memahami hak, kewajiban, serta mekanisme demokrasi.

Melalui pengalaman belajar langsung di Gedung DPRD, mahasiswa diharapkan semakin memahami bahwa demokrasi bukan sekadar konsep yang tertulis dalam buku perkuliahan. Demokrasi hidup melalui proses dialog, perbedaan pendapat, pengawasan, serta pengambilan keputusan yang dijalankan berdasarkan aturan.

Dari ruang rapat pimpinan hingga ruang sidang paripurna, para mahasiswa mendapatkan gambaran bahwa lembaga legislatif memiliki tanggung jawab besar dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Pada akhirnya, pendidikan hukum tata negara bukan hanya tentang memahami bagaimana negara dan pemerintahan dibentuk, tetapi juga bagaimana seluruh mekanisme tersebut dijalankan secara demokratis, transparan, dan bertanggung jawab demi kepentingan rakyat. (adv)