Pemko Tanjungpinang Upayakan Hibah dan Bansos Lebih Ringkas dan Tepat Sasaran
TANJUNGPINANG – Pemerintah Kota Tanjungpinang terus berupaya menyempurnakan mekanisme pemberian dana hibah dan bantuan sosial (bansos) agar lebih efektif, sederhana, dan tepat sasaran.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Lanjutan Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang, Selasa (10/11/2026).
Rapat yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) tersebut berlangsung di Ruang Rapat Raja Haji Fisabilillah Lantai 2, Kantor Wali Kota Tanjungpinang. Kegiatan dihadiri Kepala Bagian Hukum, Lia Adhayatni, bersama sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait.
Pembahasan difokuskan pada penyesuaian sejumlah ketentuan teknis dalam rancangan peraturan wali kota, khususnya menyangkut mekanisme pengajuan, persyaratan, proses verifikasi, hingga penetapan penerima bantuan hibah dan bansos.
Penyempurnaan aturan ini diarahkan agar proses pemberian bantuan dapat berjalan lebih ringkas, jelas, dan tidak menimbulkan hambatan birokrasi yang tidak diperlukan.
Dengan demikian, masyarakat maupun lembaga yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh kepastian mengenai mekanisme dan tahapan pengajuan bantuan.
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Tanjungpinang, Lia Adhayatni, menjelaskan bahwa pembahasan rancangan perubahan peraturan ini merupakan bagian dari upaya menyelaraskan ketentuan yang berlaku dengan kebutuhan pelaksanaan di lapangan.
Menurutnya, aspek teknis perlu ditata kembali agar prosedur pemberian hibah dan bansos tidak berbelit-belit, tetapi tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip kehati-hatian, serta akuntabilitas penggunaan anggaran.
“Yang kita dorong melalui penyesuaian aturan ini adalah bagaimana mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial bisa lebih sederhana, jelas, dan mudah dipahami, baik oleh masyarakat maupun perangkat daerah yang melaksanakan. Jangan sampai ada tahapan birokrasi yang tidak diperlukan sehingga justru menghambat proses pelayanan,” jelasnya.
Ia menegaskan, penyederhanaan mekanisme bukan berarti menghilangkan persyaratan maupun prosedur yang telah ditetapkan. Setiap pemberian bantuan tetap harus melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari pemeriksaan kelengkapan administrasi, kesesuaian persyaratan, hingga ketepatan penerima bantuan.
“Prinsipnya, kita ingin prosesnya lebih efektif tanpa mengabaikan aturan. Penerima hibah dan bantuan sosial harus benar-benar memenuhi kriteria, sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran dan penggunaan anggarannya dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
Melalui pembahasan lanjutan ini, Pemerintah Kota Tanjungpinang berharap rancangan perubahan peraturan wali kota tersebut dapat menghasilkan pedoman pelaksanaan yang lebih operasional, memberikan kepastian prosedur bagi seluruh pihak, serta mendukung tata kelola pemberian hibah dan bantuan sosial yang transparan, tertib, dan akuntabel.
Selanjutnya, rancangan peraturan tersebut akan disempurnakan berdasarkan hasil pembahasan bersama perangkat daerah dan instansi terkait sebelum memasuki tahapan berikutnya sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.(*/Abas)
Editor : Sutana
