Perubahan SOTK Pemko Tanjungpinang Tak Pengaruhi Pengusaha Lokal
TANJUNGPINANG – Tertundanya pembentukan SOTK baru di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang, tidak menghambat pelayanan publik dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang harus dikerjasamakan kepada pihak ketiga atau pelaku usaha jasa lainnya.
Sebab hingga saat ini belum ada kontrak pengadaan barang dan jasa yang bersumber pada Perubahan APBD Kota Tanjungpinang Tahun 2026.
Sementara, seluruh pekerjaan berdasarkan kontrak kerja yang bersumber dari APBD Tahun 2026 anggarannya telah tersedia dan dapat dilaksanakan.
Mengenai pembayaran pekerjaan pengadaan barang atau jasa, tentunya dapat terpenuhi jika pekerjaan selesai 100 persen. Sedangkan pekerjaan kontruksi, pembayarannya dilaksanakan sesuai kontrak. Bisa sekaligus, atau secara bertahap.
Untuk kegiatan, atau pekerjaan yang dianggarkan dalam APBD murni 2026 seluruh dapat dilaksanakan, dan tentunya juga dapat dibayarkan sebagaimana mestinya. Karena penganggarannya telah tersedia.
“Mengenai pembayaran pekerjaan, tentunya disesuaikan dengan ketentuan penatausahaan keuangan daerah. Hingga pelaku usaha pengadaan barang, jasa, dan kontruksi tidak perlu mengkhawatirkan tertundanya penerapan SOTK baru akan menyebabkan banyak usaha gulung tikar,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Teguh Susanto, Senin (9/11/2026).
Hal tersebut disampaikannya untuk menjawab adanya kekhawatiran sejumlah pelaku usaha pengadaan barang dan jasa, terhadap keberlangsungan usahanya akibat tertundanya penerapan SOTK baru.
Tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikan pembayaran terhadap suatu pekerjaan, sambung Teguh, tidak otomatis terhapus pada akhir tahun anggaran.
“Jika ada kendala seperti tidak tercapainya target pendapatan daerah, yang menyebabkan pembayaran suatu pekerjaan tertunda, pemerintah tetap memiliki kewajiban untuk memenuhinya. Tidak otomatis terhapus pada akhir tahun. Sepanjang ada bukti-bukti pendukung, pemerintah dapat menganggarkannya kembali. Pemerintah kota berkomitmen memenuhi setiap kewajiban, dengan mengedepankan tertib administrasi, kepastian hukum, dan kehati-hatian dalam pengelolaan APBD,” ungkap Teguh. (*/Abas)
Editor : Martunas
