Erlita Bawa Pulang Arahan Pusat, Penguatan PKK hingga Posyandu Jadi Agenda Batam
BATAM – Penguatan kelembagaan menjadi salah satu kunci agar program pemberdayaan masyarakat tidak berhenti pada tataran kebijakan.
Dari pusat hingga daerah, tata kelola yang jelas dibutuhkan agar setiap program benar-benar menyentuh masyarakat.
Pesan itu menjadi salah satu poin penting yang dibawa Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Batam, Erlita Amsakar, setelah menghadiri Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranas, TP-PKK, dan Tim Pembina Posyandu se-Indonesia Bagian Barat di Jakarta Selatan, Senin (21/9/2026).
Pertemuan tersebut mempertemukan unsur pemerintah dan lembaga terkait untuk membahas bagaimana Dekranas, TP-PKK, dan Tim Pembina Posyandu di daerah dapat memiliki tata kelola yang semakin kuat, terarah dan berkelanjutan.
Bagi Erlita, berbagai arahan yang disampaikan pemerintah pusat tidak berhenti sebagai bahan pertemuan. Pesan tersebut akan diteruskan dan ditindaklanjuti di Kota Batam.
“Tadi ada beberapa pesan penting yang disampaikan Ibu Tito. Kita di tingkat kota tentu akan mengikuti arahan pusat,” ujar Erlita.
Batam Perkuat Dukungan Anggaran
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut adalah dukungan pemerintah daerah terhadap program TP-PKK.
Dalam paparan rapat, dukungan Pemerintah Kota Batam melalui pengalokasian anggaran dalam APBD mendapat sorotan.
Erlita menyampaikan, berdasarkan data yang dipaparkan dalam pertemuan, Batam berada di posisi kedua dalam besaran anggaran pemerintah daerah untuk mendukung program TP-PKK.
Posisi pertama ditempati Kota Tangerang, sementara Kota Makassar berada di urutan ketiga.
Bagi Erlita, dukungan anggaran menjadi bagian penting dalam memastikan program-program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.
Anggaran tidak hanya berbicara mengenai besaran dukungan, tetapi juga bagaimana sumber daya tersebut diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Program yang dirancang dengan baik membutuhkan dukungan pembiayaan agar dapat dilaksanakan secara optimal, sekaligus memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Karena itu, dukungan anggaran perlu berjalan beriringan dengan tata kelola kelembagaan yang baik.
Bukan Sekadar Struktur, tetapi Cara Kerja
Penguatan tata kelola menjadi perhatian utama dalam pertemuan tersebut.
Ketua Umum Dekranas, TP-PKK, dan Tim Pembina Posyandu Pusat, Tri Tito Karnavian, menekankan bahwa kelembagaan yang kuat membutuhkan sistem kerja yang jelas.
Mulai dari struktur organisasi, pembagian tugas dan kewenangan, mekanisme koordinasi, perencanaan program, pelaksanaan kegiatan hingga monitoring dan evaluasi harus dibangun secara sistematis.
“Kelembagaan yang kuat tentunya membutuhkan tata kelola yang jelas, mulai dari struktur organisasi, pembagian tugas dan kewenangan, mekanisme koordinasi, perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, hingga monitoring dan evaluasi,” kata Tri Tito.
Pesan tersebut menjadi penting karena Dekranas, PKK dan Posyandu memiliki tugas serta ruang lingkup yang berbeda.
Namun, ketiganya memiliki irisan tujuan yang sama, yakni mendorong pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.
Di tingkat daerah, kekuatan lembaga tersebut sangat bergantung pada bagaimana koordinasi dibangun. Program yang berjalan sendiri-sendiri akan sulit menghasilkan dampak yang maksimal.
Sebaliknya, sinergi dapat membuat berbagai program saling melengkapi.
Dari Kebijakan Pusat ke Masyarakat
Bagi Batam, penguatan tata kelola bukan hanya urusan administrasi kelembagaan.
Di balik struktur organisasi dan program kerja, terdapat masyarakat yang menjadi sasaran utama berbagai kegiatan pemberdayaan.
PKK memiliki ruang kerja yang dekat dengan keluarga dan lingkungan masyarakat.
Posyandu bersentuhan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat, sementara Dekranas memiliki peran dalam pengembangan kerajinan dan potensi ekonomi kreatif.
Karena itu, penguatan ketiga lembaga tersebut memiliki arti strategis bagi pembangunan daerah.
Erlita menegaskan, arahan yang diperoleh dari tingkat pusat akan menjadi bahan untuk memperkuat pelaksanaan program di Kota Batam.
Langkah tersebut sekaligus memastikan agar kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat dapat diterjemahkan sesuai dengan kebutuhan daerah.
Pertemuan di Jakarta pun menjadi bagian dari proses membangun kesamaan arah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dari ruang rapat di Jakarta, arahan itu kemudian dibawa pulang ke Batam—dengan harapan tata kelola semakin rapi, koordinasi semakin kuat, dan program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih efektif hingga ke tingkat paling bawah.
Sebab, pada akhirnya, keberhasilan sebuah program tidak hanya ditentukan oleh seberapa baik kebijakan dirancang, tetapi juga seberapa jauh kebijakan tersebut mampu hadir dan memberi manfaat di tengah masyarakat. (bs)
