Bukan Membatasi Kritik, Li Claudia Dorong Komunikasi Terbuka dengan Media

BATAM – Kritik dan pemerintah seharusnya bukan dua hal yang harus dipertentangkan.

Di tengah derasnya arus informasi dan cepatnya perkembangan media digital, kritik justru dapat menjadi cermin bagi pemerintah untuk melihat kembali kebijakan dan pembangunan yang sedang dijalankan…

Semangat itulah yang ingin dibangun Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, dalam memperkuat komunikasi dan silaturahmi dengan insan pers di Batam.

Bagi Li Claudia, media bukan sekadar saluran untuk menyampaikan program pemerintah kepada masyarakat. Media juga memiliki peran penting sebagai jembatan yang menyuarakan berbagai persoalan, aspirasi, hingga kritik masyarakat..

Pesan tersebut sejalan dengan pandangan Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait.

Menurutnya, hubungan pemerintah dan media perlu dibangun dalam suasana yang sehat, profesional, terbuka, dan saling menghormati..

“Ibu Li Claudia ingin membangun komunikasi yang lebih dekat dengan media. Silaturahmi ini bukan untuk membatasi ruang kritik, tetapi justru membuka ruang dialog agar pemerintah dan media bisa saling mendengar dan memahami,” ungkap Tuty.

Bagi Ariastuty, silaturahmi tidak semestinya dimaknai hanya sebagai urusan pemberitaan. Lebih dari itu, pertemuan dengan para pemimpin redaksi dan insan media menjadi ruang untuk saling mengenal, bertukar pandangan, sekaligus memahami tantangan yang dihadapi masing-masing pihak di tengah perubahan ekosistem media.

Pemerintah memiliki kebijakan dan program pembangunan yang harus dijelaskan kepada publik. Sementara media memiliki tanggung jawab jurnalistik untuk memastikan informasi tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat secara utuh.

Di titik inilah komunikasi menjadi penting.

Ketika pemerintah terbuka memberikan informasi, media memiliki ruang yang lebih luas untuk melakukan verifikasi dan konfirmasi.

Sebaliknya, ketika media menyampaikan kritik berdasarkan fakta dan data, pemerintah pun memperoleh masukan untuk melakukan evaluasi.
Ariastuty menegaskan, BP Batam sangat menghargai media yang tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara kritis.

Menurutnya, kritik merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Pemerintah tidak membutuhkan pemberitaan yang hanya berisi pujian, tetapi justru membutuhkan media yang berani menyampaikan persoalan secara profesional.

“Kami tentu ingin media tetap kritis. Kritik itu penting. Tetapi kritik yang kuat justru lahir dari proses jurnalistik yang kuat ada verifikasi, ada konfirmasi, ada data, dan ada keberimbangan. Dengan begitu, kritik menjadi masukan yang konstruktif sekaligus memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat,” kata Tuty.

Terbuka untuk Konfirmasi
Di era digital, informasi bergerak begitu cepat. Sebuah kabar dapat menyebar dalam hitungan menit dan membentuk opini publik sebelum seluruh fakta terungkap.

Karena itu, komunikasi antara pemerintah dan media menjadi semakin penting.

Ariastuty mengatakan, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan akses informasi dan ruang konfirmasi yang memadai kepada wartawan.

Jika terdapat data yang belum lengkap atau informasi yang membutuhkan penjelasan, media dipersilakan untuk melakukan konfirmasi kepada pemerintah.

“Ibu Li Claudia menekankan bahwa apabila ada informasi yang belum lengkap, silakan dikonfirmasi kepada pemerintah. Kalau ada data yang perlu dijelaskan, kami siap memberikan penjelasan. Begitu juga kalau ada kritik dari media, tentu menjadi bahan yang kami dengarkan dan evaluasi,” katanya.

Pesan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang dibangun bukan komunikasi satu arah.

Pemerintah tidak hanya berbicara kepada media ketika membutuhkan publikasi. Begitu pula media tidak hanya datang kepada pemerintah ketika menemukan persoalan.

Keduanya perlu bertemu lebih sering, bahkan sebelum sebuah persoalan berkembang menjadi polemik.

“Kita ingin hubungan pemerintah dan media tidak hanya bertemu saat ada persoalan. Mari kita bangun komunikasi sejak awal.

Pemerintah bisa menjelaskan kebijakan, media bisa menyampaikan apa yang dirasakan masyarakat. Dari komunikasi seperti itu, banyak hal bisa kita pahami bersama,” lanjut Tuty.

Kritik Tetap Diperlukan

Bagi Ariastuty, kemitraan pemerintah dengan media tidak boleh diterjemahkan sebagai keinginan agar seluruh pemberitaan bernada positif.

Justru sebaliknya.

Media yang kritis dan independen tetap dibutuhkan untuk mengawal perjalanan pembangunan Batam.

Kritik yang disampaikan berdasarkan data, melalui proses verifikasi dan konfirmasi, dinilai dapat menjadi masukan berharga bagi pemerintah.

“Kami tidak membutuhkan media yang hanya memuji pemerintah. Kami membutuhkan media yang kritis dan profesional. Kalau kritiknya berdasarkan data dan melalui proses verifikasi serta konfirmasi, tentu itu menjadi bagian penting bagi pemerintah untuk berbenah,” tegasnya.

Pada akhirnya, komunikasi terbuka antara pemerintah dan media bukan semata-mata tentang membangun hubungan baik.

Ada kepentingan yang lebih besar, yakni menciptakan ekosistem informasi publik yang sehat.

Pemerintah memiliki ruang untuk menjelaskan kebijakan dan membuka data. Media tetap menjalankan fungsi jurnalistik secara independen dan kritis.

Sementara masyarakat mendapatkan informasi yang lebih lengkap, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di tengah pembangunan Batam yang terus bergerak, komunikasi semacam itu menjadi semakin penting.

Sebab pembangunan bukan hanya tentang infrastruktur yang berdiri, investasi yang masuk, atau program yang berjalan.

Di balik semuanya, ada masyarakat yang berhak tahu, media yang bertugas mengawasi, dan pemerintah yang harus siap menjelaskan..

Dan ruang dialog yang terbuka menjadi salah satu jalan untuk memastikan ketiganya tetap berada dalam satu ekosistem informasi yang sehat.

Bukan membungkam kritik, tetapi membuka ruang agar kritik didengar. Bukan membatasi media, tetapi membangun komunikasi agar informasi yang diterima masyarakat semakin utuh. (NA)