Pelabuhan Nelayan di Belakang Pasar Kawal Terancam Ambruk, Nelayan Tagih Pemkab Bintan Janji Anggota DPRD Bintan
BINTAN — Kondisi pelabuhan bongkar muat ikan di belakang Pasar Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, semakin memprihatinkan.
Infrastruktur yang menjadi salah satu akses penting bagi nelayan untuk membongkar hasil tangkapan itu disebut mulai mengalami kerusakan dan dikhawatirkan tidak mampu menahan beban berat.
Pondasi pelabuhan terlihat mengalami kerusakan, sementara bagian tulangan besi penyangga juga disebut sudah terdampak korosi.
Kondisi tersebut membuat para nelayan khawatir keselamatan mereka terancam, terlebih pelabuhan setiap hari digunakan untuk aktivitas bongkar muat hasil tangkapan.
Pelabuhan tersebut bukan hanya dimanfaatkan nelayan dari Kawal. Nelayan dari Mapur juga menggunakan fasilitas itu untuk membawa hasil tangkapan dan selanjutnya memasok ikan ke Tanjungpinang maupun pasar di Kawal.
Bagi nelayan, keberadaan pelabuhan itu memiliki peran penting dalam menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
Dari pelabuhan tersebut, hasil tangkapan nelayan bergerak ke pasar dan menjadi bagian dari rantai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sektor perikanan di Kecamatan Gunung Kijang.
Seorang nelayan yang meminta namanya tidak disebutkan berharap Pemerintah Kabupaten Bintan segera memberikan perhatian dan melakukan perbaikan sebelum kerusakan semakin parah.
“Kami nelayan hanya minta perbaikan pelabuhan itu. Kami tidak pernah minta bantuan peralatan atau alat tangkap dari Pemkab,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi pelabuhan tersebut sudah seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena menyangkut keselamatan nelayan sekaligus keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat.
Selain berharap adanya intervensi pemerintah daerah, nelayan juga mengingatkan kembali janji politik anggota DPRD Bintan yang saat masa kampanye disebut pernah menyampaikan komitmen untuk memperbaiki pelabuhan tersebut apabila terpilih..
Nelayan berharap janji itu tidak berhenti sebagai komitmen saat kampanye. Mereka meminta wakil rakyat memperjuangkan kebutuhan masyarakat melalui anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, sehingga perbaikan pelabuhan dapat direalisasikan.
“Kalau memang sudah menjadi janji, kami berharap bisa diperjuangkan melalui pokir. Kami hanya ingin pelabuhan ini diperbaiki supaya bisa digunakan dengan aman,” katanya.
Sementara itu, anggota DPRD Bintan dari Fraksi PDI Perjuangan, Hj. Siti Maryani, S.Kom., membenarkan bahwa persoalan pelabuhan tersebut telah disampaikan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Siti Maryani merupakan anggota DPRD Bintan dari Dapil Bintan 1 yang meliputi Kecamatan Gunung Kijang, Teluk Bintan, Teluk Sebong, dan Toapaya.
Ia mengatakan, usulan perbaikan pelabuhan di belakang Pasar Kawal telah dimasukkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Namun, pelaksanaannya masih terkendala banyaknya usulan pembangunan yang harus disesuaikan dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah.
“Sudah dimasukkan dalam Musrenbang. Namun karena banyak pembagian prioritas, jadi belum terwujud,” ujar Siti.
Ia juga mengaku telah berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait untuk memastikan kewenangan pembangunan maupun perbaikan pelabuhan tersebut.
“Saya sudah koordinasi dengan Dinas PU dan Dinas Perhubungan terkait kondisi pelabuhan itu. Mudah-mudahan ada anggaran Pemkab untuk dianggarkan tahun 2027 atau tahun 2028 mendatang,” katanya.
Harapan nelayan kini tertuju pada langkah nyata pemerintah daerah dan wakil rakyat.
Sebab, bagi mereka, pelabuhan tersebut bukan sekadar bangunan di tepi laut, melainkan urat nadi aktivitas nelayan dan perdagangan ikan masyarakat Kawal.
Jika kerusakan dibiarkan berlarut-larut, selain mengancam keselamatan pengguna, terganggunya aktivitas bongkar muat juga berpotensi memengaruhi rantai distribusi hasil tangkapan nelayan dari Kawal maupun Mapur.
Para nelayan pun berharap persoalan tersebut tidak kembali menjadi sekadar usulan dalam dokumen perencanaan.
Mereka ingin ada kepastian kapan pelabuhan diperbaiki, sehingga aktivitas melaut, bongkar muat, dan perdagangan ikan dapat terus berjalan dengan aman. (bs)
