Gubernur Ansar Ikuti Rakor Forkopimda Regional Sumatera 2026, Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas dan Percepatan Pembangunan

BATAM – Suasana Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Rabu (12/8/2026), menjadi titik temu para pemimpin daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Sumatera.

Mereka datang membawa persoalan dan tantangan masing-masing daerah, namun bertemu dalam satu kepentingan: memastikan Sumatera tetap aman, stabil, dan mampu bergerak lebih cepat menuju kemajuan.

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad turut mengikuti Rapat Koordinasi Forkopimda Regional Sumatera Tahun 2026 yang mengusung tema “Sinergi Forkopimda Sumatera Maju Bersama, Aman, Makmur dan Berdaya Saing.”

Rakor tersebut menjadi ruang penting untuk menyatukan persepsi pemerintah daerah dan unsur Forkopimda dalam menghadapi berbagai persoalan strategis yang tidak lagi mengenal batas administratif.

Sebanyak 10 provinsi hadir dalam forum tersebut, yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, serta Kepulauan Riau sebagai tuan rumah.

Forum dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Djamari Chaniago, Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari.

Koordinasi Menjadi Kunci
Mendagri Tito Karnavian menegaskan, Forkopimda tidak boleh hanya menjadi forum seremonial.

Sebaliknya, forum tersebut harus menjadi ruang untuk menyelesaikan berbagai persoalan daerah secara bersama-sama.

Menurut Tito, banyak agenda pembangunan yang membutuhkan koordinasi erat antara kepala daerah dan unsur pimpinan daerah.

Mulai dari pembangunan infrastruktur, pengendalian inflasi, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Banyak sekali koordinasi yang harus terus dilakukan oleh pimpinan dan Forkopimda di daerah, utamanya dalam upaya percepatan pembangunan, seperti persoalan infrastruktur, penanganan inflasi, hingga pertumbuhan ekonomi,” ujar Tito.

Ia bahkan mendorong agar rapat Forkopimda dilakukan secara rutin, minimal setiap satu hingga tiga bulan.

Pesan tersebut memperlihatkan bahwa stabilitas daerah dan percepatan pembangunan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri.

Keduanya membutuhkan komunikasi yang terus terjaga antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh pemangku kepentingan.

Menjaga Sumatera Tetap Kondusif
Dari sisi keamanan, Menko Polkam Djamari Chaniago mengingatkan adanya sejumlah tantangan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama.

Dinamika geopolitik global dan nasional, keamanan perbatasan, kondisi maritim, mitigasi bencana, ketahanan masyarakat hingga aktivitas pertambangan tanpa izin menjadi bagian dari isu yang dibahas dalam rakor.

Bagi Kepulauan Riau, isu tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat. Sebagai provinsi kepulauan yang berada di garis depan Indonesia dan berbatasan langsung dengan sejumlah negara, Kepri memiliki posisi strategis sekaligus menghadapi tantangan keamanan yang kompleks.

Karena itu, penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar.

Djamari mengingatkan seluruh unsur pemerintah daerah dan Forkopimda untuk terus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat agar seluruh wilayah Indonesia tetap kondusif, aman dan nyaman.

Komunikasi Pemerintah Tak Kalah Penting

Selain persoalan keamanan dan pembangunan, rakor juga menempatkan komunikasi publik sebagai bagian penting dalam tata kelola pemerintahan.

Kepala Bakom RI Muhammad Qodari menekankan pentingnya komunikasi pemerintah yang efektif agar setiap kebijakan dan program pemerintah pusat maupun daerah dapat diterima masyarakat secara utuh.

Bakom, kata dia, berperan sebagai orkestrator sekaligus pengelola komunikasi strategis nasional. Peran tersebut termasuk membangun kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dan memperluas kerja sama dengan media massa.

Di tengah derasnya arus informasi, komunikasi pemerintah menjadi jembatan antara kebijakan dengan masyarakat.

Program yang baik, tanpa komunikasi yang jelas, berpotensi tidak dipahami secara utuh oleh publik.

Kepri di Tengah Konstelasi Sumatera
Keikutsertaan Gubernur Ansar dalam rakor tersebut sekaligus mempertegas posisi Kepulauan Riau sebagai bagian penting dari konstelasi pembangunan dan keamanan Sumatera.

Kepri bukan hanya berbicara mengenai pembangunan daerah sendiri. Sebagai wilayah perbatasan dan kawasan strategis maritim, berbagai persoalan yang terjadi di Kepri memiliki keterkaitan langsung dengan kepentingan nasional.

Kolaborasi antardaerah menjadi semakin penting ketika persoalan yang dihadapi memiliki dimensi lintas wilayah. Begitu pula dengan pengamanan perbatasan, pengawasan laut, mitigasi bencana, pengendalian inflasi dan penguatan ekonomi.

Rakor Forkopimda Regional Sumatera 2026 akhirnya menjadi lebih dari sekadar pertemuan para pimpinan daerah.

Forum ini menjadi ruang untuk menyatukan langkah, memperkuat komunikasi, sekaligus memastikan pemerintah dan aparat memiliki kesiapan menghadapi tantangan yang terus berkembang.

Dari Batam, sinergi itu kembali ditegaskan: Sumatera membutuhkan daerah-daerah yang kuat, tetapi juga membutuhkan kerja bersama agar seluruh potensi kawasan dapat bergerak menuju satu tujuan—aman, makmur dan berdaya saing. (bs)