Gerak Cepat Demi Batam, DPRD Kebut Pembahasan APBD 2027 agar Pembangunan Tak Kehilangan Arah
BATAM – Dalam dunia pemerintahan, waktu sering kali menjadi penentu keberhasilan sebuah kebijakan. Ketika kalender anggaran mulai berjalan, setiap hari yang terlewat dapat berdampak pada percepatan pembangunan dan pelayanan publik.
Karena itu, sesaat setelah rapat paripurna usai, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam memilih untuk tidak menunda pekerjaan.
Rabu (8/7/2026) lalu, ruang rapat pimpinan DPRD Kota Batam kembali dipenuhi aktivitas.
Dipimpin langsung Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Haji Aweng Kurniawan, Banggar segera menggelar rapat internal guna menyusun jadwal pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Langkah cepat ini bukan sekadar mengejar tenggat waktu. Di balik penyusunan jadwal tersebut, tersimpan upaya memastikan roda pembangunan Kota Batam tetap bergerak sesuai arah yang telah direncanakan.
Bagi DPRD, pembahasan KUA dan PPAS merupakan tahapan yang sangat menentukan.
Dari dokumen inilah arah pembangunan, prioritas program, hingga besaran anggaran setiap perangkat daerah mulai dibentuk sebelum akhirnya dituangkan dalam APBD Tahun Anggaran 2027.
“Kita langsung menyusun jadwal kerja Banggar karena ini menyangkut kepentingan pembangunan dan kepentingan seluruh masyarakat Kota Batam,” tegas Haji Aweng Kurniawan.
Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa setiap keputusan anggaran sejatinya bukan sekadar membahas angka-angka di atas kertas.
Di dalamnya terdapat harapan masyarakat terhadap pembangunan jalan, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, pengembangan ekonomi, hingga berbagai program yang menyentuh kehidupan sehari-hari warga Batam.
Dalam pembahasannya nanti, Banggar akan bekerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Setiap usulan program akan dicermati satu per satu agar anggaran yang disusun benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat sekaligus kemampuan keuangan daerah.
Menurut Aweng, proses pembahasan harus dilakukan secara komprehensif sehingga seluruh program prioritas dapat dikaji secara objektif sebelum ditetapkan menjadi bagian dari APBD.
Namun tantangan yang dihadapi tidaklah ringan.
Dalam beberapa pekan ke depan, DPRD Kota Batam juga disibukkan dengan agenda pembahasan berbagai panitia khusus (Pansus), rapat-rapat alat kelengkapan dewan, hingga masa reses yang menjadi kesempatan anggota DPRD turun langsung menyerap aspirasi masyarakat.
Padatnya agenda itulah yang membuat Banggar memilih bergerak lebih awal.
“Kita bergerak cepat untuk menentukan jadwal mulai pembahasan.
Agenda DPRD sangat padat, sehingga pembahasan KUA/PPAS harus segera dilakukan agar seluruh tahapan berjalan tepat waktu,” ujarnya.
Kecepatan tersebut juga menjadi cerminan budaya kerja yang semakin menekankan efektivitas.
Dalam pengelolaan pemerintahan modern, keterlambatan pembahasan anggaran dapat berdampak pada lambatnya pelaksanaan program pembangunan di lapangan.
Karena itu, sinkronisasi antara DPRD dan Pemerintah Kota Batam menjadi faktor penting agar seluruh tahapan penyusunan APBD dapat berlangsung tanpa hambatan..
Lebih dari sekadar memenuhi kewajiban administratif, pembahasan KUA dan PPAS menjadi ruang untuk memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBD benar-benar diarahkan bagi kepentingan masyarakat.
Proses ini juga menjadi momentum menguji efektivitas program pemerintah, menentukan skala prioritas, serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan fiskal daerah.
Harapannya, pembahasan yang dilakukan secara terbuka, objektif, dan berbasis kebutuhan riil akan menghasilkan APBD 2027 yang tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga mampu menjawab tantangan pertumbuhan Batam sebagai kota industri, investasi, dan jasa yang terus berkembang.
Di balik rapat yang berlangsung di ruang Banggar sore itu, sesungguhnya sedang disusun fondasi bagi perjalanan pembangunan Batam pada tahun mendatang.
Sebab, pembangunan yang baik selalu diawali dengan perencanaan yang matang, dan perencanaan yang matang lahir dari kerja cepat, cermat, serta kolaborasi yang kuat antara legislatif dan eksekutif. (bs)
