Dari Batam untuk Sumatera, Menyatukan Gagasan Membangun Daerah di Tengah Semangat Otonomi

BATAM – Di tengah derasnya dinamika pembangunan daerah, satu hal yang tak pernah berubah adalah pentingnya sinergi. Sebagus apa pun visi seorang kepala daerah, tanpa dukungan legislatif, pembangunan akan berjalan pincang.
Sebaliknya, sekuat apa pun fungsi pengawasan DPRD, tanpa komunikasi yang sehat dengan pemerintah daerah, kepentingan masyarakat akan sulit diwujudkan.
Semangat itulah yang terasa dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Wilayah Sumatera Tahun 2026 yang digelar di Ballroom Hotel Pacific Palace, Batam, Sabtu (27/6/2026).
Batam dipilih bukan tanpa alasan. Kota yang menjadi lokomotif ekonomi Kepulauan Riau itu kini tumbuh sebagai pusat pertemuan nasional, tempat berbagai gagasan tentang masa depan daerah dipertemukan.
Dari kota industri yang berada di gerbang perbatasan Indonesia, para wakil rakyat dari berbagai kabupaten di Sumatera berkumpul membahas arah baru otonomi daerah.
Mengangkat tema Momentum Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah Asimetris, dan Penguatan Kelembagaan DPRD, forum ini menjadi ruang untuk mengevaluasi perjalanan lebih dari satu dekade pelaksanaan regulasi pemerintahan daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengingatkan bahwa pembangunan daerah tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri.
Koordinasi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar setiap program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurut Ansar, Rakorwil ADKASI tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial tahunan.
Forum ini harus menghasilkan rumusan-rumusan strategis yang lahir dari pengalaman daerah masing-masing. Kabupaten di pesisir tentu memiliki tantangan berbeda dengan daerah pegunungan.
Daerah yang mengandalkan pertanian memiliki kebutuhan berbeda dengan kawasan industri.
Karena itu, kearifan lokal harus menjadi dasar dalam menyusun arah kebijakan nasional.
Ansar juga berharap revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mampu memperkuat posisi DPRD kabupaten sebagai mitra sejajar pemerintah daerah.
Dengan kewenangan yang semakin jelas dan kelembagaan yang semakin kuat, DPRD diharapkan mampu menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara lebih efektif.
Di hadapan peserta Rakorwil, Ansar tak hanya berbicara soal regulasi. Ia juga memperkenalkan wajah baru Kepulauan Riau yang kini berkembang menjadi salah satu kawasan ekonomi paling strategis di Indonesia.
Provinsi yang 96 persen wilayahnya berupa lautan ini terus membangun sektor pariwisata melalui konsep tourism linkages network, menjadikan Kepri sebagai pintu masuk wisatawan internasional di kawasan barat Indonesia.
Potensi kelautan juga menjadi kekuatan besar. Produksi perikanan tangkap mencapai sekitar 1,3 juta ton per tahun, sementara sektor budidaya terus berkembang dengan produksi lebih dari 27 ribu ton.
Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa ekonomi maritim masih menjadi tulang punggung Kepri.
Tak hanya itu, Kepri juga terus memperkuat daya saing investasi melalui pengembangan lima Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), mulai dari Batam Galang, Batam Aero Technik, Tanjung Sauh, KEK Pariwisata dan Kesehatan Nasional, hingga Nongsa Digital Park.
Kawasan-kawasan ini diproyeksikan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru yang membuka lapangan kerja dan menarik investasi bernilai tinggi.
Sementara itu, Ketua Umum ADKASI Siswato menegaskan bahwa sudah saatnya anggota DPRD kabupaten kembali memperkuat jati dirinya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang sejajar dengan kepala daerah.
Hubungan keduanya bukanlah hubungan atasan dan bawahan, melainkan kemitraan yang dibangun untuk menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Pesan itu menjadi penting ketika tantangan pembangunan semakin kompleks.
Daerah dituntut meningkatkan pelayanan publik, mempercepat investasi, menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus mengelola anggaran secara akuntabel.
Di sinilah Rakorwil ADKASI memiliki makna lebih dari sekadar forum koordinasi. Ia menjadi ruang bertemunya pengalaman, gagasan, dan solusi dari berbagai daerah di Sumatera.
Bagi Kepulauan Riau, kepercayaan menjadi tuan rumah Rakorwil ADKASI juga memperkuat posisi Batam sebagai kota penyelenggara berbagai agenda nasional.
Kehadiran ratusan peserta dari berbagai provinsi memberikan dampak positif bagi sektor perhotelan, transportasi, kuliner, hingga UMKM.
Aktivitas pemerintahan pun mampu berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi melalui sektor MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).
Pada akhirnya, pembangunan daerah bukan hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau megahnya infrastruktur.
Yang lebih penting adalah kemampuan membangun kolaborasi, menyatukan visi, dan melahirkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Dan dari Batam, semangat itu kembali disuarakan. Bahwa masa depan daerah akan semakin kuat ketika eksekutif dan legislatif berjalan berdampingan, saling menguatkan, demi Indonesia yang tumbuh dari kekuatan setiap daerahnya. (bs)


