Komisi VI DPR RI Apresiasi BP Batam, Sinyal Positif bagi Iklim Investasi dan Pembangunan Kawasan

JAKARTA – Kepercayaan investor tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari kepastian regulasi, tata kelola yang baik, serta komitmen pemerintah dalam menghadirkan infrastruktur dan pelayanan yang mendukung dunia usaha.
Gambaran itulah yang kini mulai terlihat di Batam. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara I, Rabu (17/6/2026), kinerja Badan Pengusahaan (BP) Batam sepanjang 2025 hingga Triwulan I 2026 mendapat apresiasi dari para legislator.
Penilaian positif tersebut menjadi indikator bahwa berbagai langkah pembenahan yang dilakukan BP Batam mulai menunjukkan hasil nyata.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menilai kepemimpinan Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra berhasil menghadirkan tata kelola yang lebih efektif dalam mendorong investasi dan pembangunan ekonomi kawasan.
Salah satu capaian yang mendapat sorotan adalah kemampuan BP Batam mengoptimalkan pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk membiayai pembangunan tanpa bergantung pada tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kemampuan tersebut dipandang sebagai bentuk kemandirian fiskal yang patut diapresiasi. Di tengah tantangan ekonomi global, Batam mampu memanfaatkan potensi internal untuk menjaga laju pembangunan sekaligus meningkatkan daya tarik investasi.
Menurut Andre, pengelolaan anggaran yang efisien menjadi contoh bagaimana sebuah lembaga dapat memaksimalkan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan perekonomian nasional.
Harapannya, Batam terus berkembang menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Di sisi lain, Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa keberhasilan tersebut tidak lepas dari sinergi yang terbangun bersama Komisi VI DPR RI sebagai mitra strategis.
Dukungan legislatif dinilai memberikan kepastian bagi berbagai kebijakan yang bertujuan menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif.
Meningkatnya realisasi investasi di Batam, menurut Amsakar, menjadi bukti bahwa kepercayaan pelaku usaha terhadap kawasan ini terus menguat. Berbagai upaya penyederhanaan perizinan dan reformasi pelayanan publik menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem investasi yang kompetitif.
Namun, investasi yang tumbuh memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai.
Karena itu, BP Batam terus mempercepat pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, hingga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) agar pengembangan kawasan ekonomi berjalan seiring dengan kebutuhan dunia usaha.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari usulan penguatan program strategis Tahun Anggaran 2027 melalui rekomposisi pagu anggaran.
Fokusnya tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga perluasan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB), penguatan fungsi Operator Investasi Pemerintah (OIP), serta peningkatan kualitas layanan perizinan yang semakin cepat dan terintegrasi.
Bagi Batam, pembangunan infrastruktur bukan sekadar proyek konstruksi, melainkan investasi jangka panjang untuk menjaga daya saing di tengah persaingan kawasan ekonomi regional.
Infrastruktur yang andal akan memperkuat posisi Batam sebagai gerbang investasi nasional yang mampu menarik industri berorientasi ekspor maupun sektor jasa modern.
Apresiasi dari Komisi VI DPR RI menjadi sinyal positif bahwa arah pembangunan yang ditempuh BP Batam berada di jalur yang tepat.
Dengan dukungan kebijakan, tata kelola yang semakin baik, serta percepatan pembangunan infrastruktur, Batam diharapkan terus berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. (adv)


