Dialog Cari Jalan Tengah di Tengah Polemik Tambang, Komisi 1 Hadiri Mediasi Sopir Truk BAJ di Mapolresta Barelang
Batam – Di tengah polemik penghentian aktivitas tambang pasir dan tanah timbun di Kota Batam, ruang dialog kembali dibuka demi menjaga stabilitas dan mencari solusi bersama.
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Batam, Anwar Anas, menghadiri mediasi dan audiensi terkait rencana aksi unjuk rasa komunitas sopir truk Bumi Armada Jaya (BAJ) di Mapolresta Barelang, Rabu (6/5/2026).
Pertemuan yang berlangsung di ruang mediasi Mapolresta Barelang itu dipimpin langsung Kapolresta Barelang Kombes Pol Anggoro Wicaksono dan turut dihadiri sejumlah pejabat dari Pemerintah Kota Batam serta BP Batam.
Suasana diskusi berlangsung terbuka dan komunikatif, di tengah keresahan para sopir truk yang terdampak kebijakan penghentian tambang.
Bagi komunitas BAJ, penghentian aktivitas tambang bukan hanya soal regulasi, tetapi juga menyangkut keberlangsungan mata pencaharian ratusan pekerja lapangan yang menggantungkan hidup dari sektor tersebut.
Karena itu, rencana aksi unjuk rasa sempat mencuat sebagai bentuk aspirasi atas kondisi yang mereka hadapi.
Namun melalui mediasi tersebut, semua pihak sepakat untuk mengedepankan dialog dibanding konfrontasi di jalanan.
Anwar Anas menilai langkah mediasi yang difasilitasi Polresta Barelang menjadi contoh penting bagaimana persoalan sosial dan ekonomi dapat diselesaikan secara bersama-sama.
“Pertemuan berlangsung sangat komunikatif dan penuh kesadaran bahwa kita semua menginginkan yang terbaik bagi Kota Batam,” ujar Anwar Anas.
Ia juga mengapresiasi sikap perwakilan BAJ yang dinilai menunjukkan itikad baik serta komitmen menjaga situasi tetap kondusif.
Menurutnya, penyampaian aspirasi masyarakat harus tetap mendapat ruang, namun juga perlu dibarengi semangat mencari solusi yang tidak merugikan kepentingan yang lebih luas.
Di sisi lain, pemerintah dan BP Batam disebut tetap mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan dalam setiap kebijakan terkait aktivitas tambang.
Hal ini menjadi tantangan tersendiri, karena pembangunan dan kebutuhan material di Batam terus meningkat seiring pertumbuhan investasi dan infrastruktur.
Anwar Anas berharap, komunikasi yang terjalin melalui forum seperti ini dapat menjadi jembatan antara masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.
Dengan begitu, setiap kebijakan yang diambil nantinya mampu mengakomodasi kepentingan bersama tanpa mengabaikan kesejahteraan masyarakat maupun keberlanjutan lingkungan.
Mediasi tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa penyelesaian persoalan di Kota Batam tidak harus selalu berujung pada ketegangan, melainkan dapat ditempuh melalui musyawarah, dialog, dan semangat menjaga harmoni daerah yang terus berkembang sebagai kota industri dan investasi nasional. (bs)
