Tunjangan Habis Raya
Robby Patria, dosen UMRAH
Di saat dunia bergerak menuju ketidakpastian baru, sebagian pemerintah daerah di Indonesia justru berjalan ke arah yang berlawanan: memperbesar pengeluaran, meski kemampuan keuangan semakin terbatas. Ini bukan sekadar soal manajemen anggaran. Ini adalah soal membaca zaman dan sayangnya, banyak yang gagal.
Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanaskan geopolitik global.
Ancaman terhadap jalur energi strategis seperti Selat Hormuz bukan lagi sekadar skenario terburuk di atas kertas.
Ia nyata, dan dampaknya menjalar cepat: harga minyak naik, rantai pasok terguncang, dan negara-negara importir energi seperti Indonesia berada di garis depan kerentanan.
Banyak negara mulai melakukan penghematan dengan masuk kerja empat hari dan sekolah diliburkan demi menekan konsumsi BBM.
Indonesia masih memikirkan rencana apa yang akan dilakukan menekan pengeluaran bbm yang kian menipis disebabkan pasukan impor dari penghasil minyak tertahan akibat perang Iran.
Di tengah tekanan global itu, ironi justru muncul di tingkat lokal. Di Kepulauan Riau dan Tanjungpinang, pemerintah daerah menghadapi kenyataan pahit: pendapatan tidak cukup untuk menutup belanja. Solusi yang diambil meminjam ke bank. Cara singkat yang penuh beban anggaran.
Pemda Anambas, Lingga tak sanggup membayar THR pegawainya. THR yang harusnya dibayar sebelum Lebaran malah akan dibayar setelah Lebaran itupun dengan kata sesuai kemampuan daerah. THR menjadi Tunjangan Habis Raya (THR). Bukan Tunjangan Hari Raya di mana biasanya dibayarkan 7 hari sebelum Hari Raya tiba.
Pemko Tanjungpinang meminjam dengan alasan mengatur arus kas supaya lancar sebesar Rp30 miliar termasuk membayar THR. Sedangkan Pemprov Kepri meminjam ratusan miliar.
Dana itu salah satunya dipakai untuk membangun Tugu Bahasa di Pulau Penyengat untuk dipakai foto foto bagi yang berkunjung ke Penyengat. Tentu saja selain untuk mengenang Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Kepri.
Harusnya karena proyek bersifat nasional, Gubernur Ansar Ahmad yang katanya pandai melobi pemerintah pusat, dapat merayu dana APBN sehingga tak menambah beban keuangan daerah membangun Tugu Bahasa tersebut.
Selama bertahun-tahun, banyak daerah membangun ilusi pertumbuhan melalui belanja besar: proyek infrastruktur yang prestisius, kegiatan seremonial yang mahal, dan birokrasi yang terus membengkak.
Pendapatan asli daerah (PAD) tidak tumbuh secepat ambisi pengeluaran. Ketika selisih itu melebar, utang menjadi jembatan
tanpa jaminan bahwa ada daratan kokoh di seberangnya.
Padahal, dunia telah berubah.
Lonjakan harga energi global berarti beban subsidi pemerintah pusat meningkat. Ketika Pertamina harus menyesuaikan biaya impor, tekanan itu pada akhirnya akan merembet ke fiskal nasional dan kemudian ke daerah, melalui transfer anggaran yang bisa saja menyusut atau tertahan. Dalam situasi seperti ini, setiap rupiah belanja daerah seharusnya dihitung dengan presisi, bukan asumsi optimistis.
Lebih jauh lagi, ancaman kekurangan bahan bakar bukan lagi wacana jauh. Indonesia masih mengimpor hampir setengah kebutuhan minyaknya. Gangguan pasokan global dapat berarti antrean panjang di SPBU, biaya logistik melonjak, dan inflasi yang menggerus daya beli masyarakat.
Ketika itu terjadi, pemerintah daerah akan menjadi garda terdepan menghadapi keresahan publik ironisnya, dengan kapasitas fiskal yang justru telah terkikis oleh utang.
Di sinilah paradoks itu menjadi jelas:
di saat dunia menuntut kehati-hatian, sebagian daerah justru mempertaruhkan masa depan fiskalnya.
Utang, dalam teori ekonomi, bukanlah dosa. Ia bisa menjadi alat akselerasi jika digunakan untuk investasi produktif yang menghasilkan pertumbuhan. Tetapi utang untuk menutup defisit operasional adalah cerita yang berbeda. Ia tidak menciptakan nilai baru. Ia hanya menunda konsekuensi.
Dan konsekuensi itu selalu datang.
Beban bunga akan mengikat APBD di tahun-tahun berikutnya. Ruang fiskal menyempit. Pilihan kebijakan semakin terbatas. Pada akhirnya, masyarakatlah yang membayar melalui layanan publik yang menurun, pajak yang meningkat, atau pembangunan yang terhenti.
Apa yang seharusnya dilakukan?
Jawabannya mungkin terdengar sederhana, bahkan membosankan: disiplin.
Disiplin untuk menyusun anggaran berdasarkan realitas, bukan harapan.
Disiplin untuk memprioritaskan kebutuhan dasar dibanding ambisi politik.
Disiplin untuk mengatakan “tidak” pada proyek yang tidak mampu dibiayai.
Dalam dunia yang stabil, kelalaian fiskal mungkin masih bisa ditoleransi. Tetapi dalam dunia yang diguncang konflik global dan krisis energi, kelalaian itu berubah menjadi risiko sistemik.
Kemudian kepala daerah harus berani memangkas mesin birokrasi misalnya dengan menggabungkan OPD yang memiliki irisan tugas dan fungsi. Sehingga biaya untuk belanja tunjangan penghasilan pengawas dapat dikurangi sehingga beban fiskal daerah berkurang.
Jika kepala daerah takut melakukan efisiensi maka beban keuangan daerah tahun depan tambah berat dengan membayar utang plus bunga. Sementara pendapatan asli daerah tak mengalami kenaikan.
Kepemimpinan daerah hari ini diuji bukan oleh seberapa besar mereka bisa membelanjakan anggaran, tetapi oleh seberapa bijak mereka menahan diri. Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukanlah seberapa banyak proyek yang diresmikan melainkan seberapa kuat daerah bertahan ketika badai datang.
Oh ya, selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga amal ibadah kita diterima. Dan semoga kita menjadi manusia yang baru tanpa noda dosa. Aamiin. (***)
