Bayang-Bayang Konflik Global di Langit Pariwisata Indonesia
KEPRI – Dunia pariwisata tak pernah benar-benar berdiri sendiri. Ia hidup dari pergerakan manusia, dari langit yang terbuka, dan dari rasa aman yang melintasi batas negara.
Namun ketika konflik geopolitik memanas di belahan dunia lain, riaknya ikut terasa hingga ke destinasi wisata di Indonesia.
Dalam webinar bertajuk Tourism Under Fire, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengingatkan bahwa sektor pariwisata adalah salah satu industri yang paling rentan terhadap gejolak global.
“Pariwisata pada hakikatnya sangat bergantung pada kelancaran mobilitas antarnegara,” ujarnya.
Sebuah pernyataan yang terdengar sederhana, namun menyimpan makna besar: ketika jalur penerbangan terganggu, maka denyut wisata pun ikut melambat.
Kawasan Timur Tengah, yang selama ini menjadi simpul penting penerbangan global—menghubungkan wisatawan dari Eropa dan Amerika menuju Asia—kini menghadapi ketegangan.
Dampaknya mulai terasa, dari perubahan rute penerbangan hingga meningkatnya biaya perjalanan. Maskapai harus menghindari wilayah udara tertentu, membuat perjalanan lebih panjang dan mahal.
Di tengah kondisi itu, Indonesia sebenarnya sedang berada dalam momentum kebangkitan. Sepanjang 2025, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 15,39 juta, tumbuh 10,8 persen dibanding tahun sebelumnya. Devisa yang dihasilkan pun menyentuh angka 18,27 miliar dolar AS—sebuah capaian yang menandai pulihnya sektor ini pascapandemi.
Namun optimisme tersebut kini diuji.
Wisatawan dari Eropa, Timur Tengah, dan Amerika yang menyumbang lebih dari 3,3 juta kunjungan memiliki kontribusi devisa yang besar. Ketika mobilitas dari kawasan tersebut terganggu, dampaknya bukan hanya pada angka kunjungan, tetapi juga pada pemasukan negara.
Kementerian Pariwisata bahkan memperkirakan potensi penurunan hingga 4.700–5.500 wisatawan per hari. Jika dihitung secara ekonomi, potensi kehilangan bisa mencapai ratusan miliar rupiah setiap harinya.
Angka yang bukan sekadar statistik, tetapi juga menggambarkan nasib pelaku usaha dari hotel, restoran, transportasi wisata hingga UMKM di destinasi.
Senada dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam menghadapi situasi ini.
Menurutnya, konflik yang melibatkan negara-negara besar seperti Iran, Amerika Serikat, dan Israel berpotensi menekan arus wisatawan global. Bahkan, pemerintah memproyeksikan kehilangan hingga 5.500 wisatawan mancanegara per hari jika situasi tidak segera dimitigasi.
Padahal, sektor pariwisata selama ini menjadi salah satu tulang punggung ekonomi nasional. Dengan kontribusi mencapai Rp945,7 triliun atau sekitar 3,97 persen terhadap Produk Domestik Bruto, serta menyerap hampir 26 juta tenaga kerja, sektor ini bukan sekadar industri—melainkan ruang hidup bagi jutaan masyarakat.
Di lapangan, dampak awal sudah mulai terlihat. Hingga Maret 2026, gangguan pada sembilan rute internasional telah memengaruhi mobilitas sekitar 47.000 penumpang.
Ditambah lagi dengan kenaikan harga avtur yang semakin menekan biaya operasional maskapai.
Namun di tengah tantangan, harapan tetap dijaga.
Pemerintah mendorong berbagai strategi untuk menjaga daya tahan sektor ini. Mulai dari perluasan kebijakan bebas visa, penguatan pasar domestik, hingga pemberian stimulus transportasi menjelang Lebaran seperti diskon tiket pesawat dan tarif transportasi lainnya.
Tak hanya itu, Indonesia juga terus mempromosikan diri sebagai destinasi yang aman dan terjangkau. Bahkan, peluang baru dibuka dengan mengembangkan konsep digital nomad di sejumlah wilayah seperti Jakarta, Kepulauan Riau, dan Bali.
Di tengah dunia yang tak selalu stabil, pariwisata Indonesia dituntut untuk adaptif—membaca arah angin global, sekaligus memperkuat fondasi di dalam negeri.
Sebab pada akhirnya, pariwisata bukan hanya soal perjalanan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara tetap mampu menyambut dunia, bahkan di saat dunia sedang tidak baik-baik saja. (bs)
