Amsakar Tekankan Hilirisasi Pangan Lokal untuk Perkuat Ketahanan Bangsa

BATAM, katasiber – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menekankan pentingnya hilirisasi pangan lokal sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan bangsa.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Akselerasi Hilirisasi Sektor Ketahanan Pangan Lokal Provinsi Kepulauan Riau yang digelar di Auditorium Institut Teknologi Batam (ITEBA), Minggu (8/2/2026).
FGD ini diikuti sekitar 250 peserta yang berasal dari berbagai unsur pemangku kepentingan sektor pangan, pertanian, dan kelautan, baik dari unsur pemerintah, akademisi, praktisi, maupun perwakilan kelompok tani dan nelayan.
Dalam sambutannya, Amsakar mengapresiasi inisiatif Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) DPD Kepri yang dinilainya berhasil menghadirkan forum strategis dan relevan dengan arah pembangunan nasional.
“HKTI DPD Kepri berhasil menghadirkan agenda yang sangat penting dalam konteks mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia,” ujar Amsakar.
Ia menegaskan bahwa ketahanan bangsa tidak dapat dipisahkan dari ketahanan energi dan ketahanan pangan.
Oleh karena itu, kebijakan hilirisasi dinilai menjadi kunci agar potensi sumber daya alam tidak lagi bergantung pada penjualan bahan mentah.
“Kita harus mendorong hilirisasi terhadap seluruh sumber daya alam yang kita kelola. Jangan lagi menjual bahan mentah, tetapi mengolahnya agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi,” tegasnya.
Amsakar menilai FGD yang digagas HKTI ini sebagai langkah awal untuk mendorong keberpihakan yang lebih nyata kepada petani dan nelayan lokal, khususnya dalam memperkuat posisi mereka dalam rantai nilai produksi dan pengolahan.
“Ke depan, para petani dan nelayan tidak boleh hanya menjadi produsen bahan mentah, tetapi juga harus terlibat sebagai pelaku utama dalam proses pengolahan hingga pemasaran,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, akademisi, praktisi, hingga kelompok tani dan nelayan, dalam membangun ekosistem ketahanan pangan yang berkelanjutan.
“Semua pemangku kepentingan harus duduk bersama, saling bertukar pikiran, berbagi informasi, dan memberikan pendampingan. Para narasumber yang memiliki keahlian perlu memberikan pengayaan pengetahuan, sekaligus mendengar langsung persoalan yang dihadapi kelompok tani dan nelayan,” jelasnya.
Menurut Amsakar, esensi kebijakan ketahanan pangan dan ketahanan bangsa terletak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor produksi.
“Ketika petani semakin berkualitas dan nelayan semakin berdaya, di situlah makna sejati ketahanan pangan. Hilirisasi bertujuan menumbuhkan kemandirian agar produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah dan daya saing,” pungkasnya. (mas/*)


