Kepri Negeri Laut, Beras dari Darat: Jurus Wagub Nyanyang Jaga Dapur Rakyat Tetap Ngebul
TANJUNGPINANG – Di Kepulauan Riau, beras bukan sekadar komoditas. Ia adalah nadi kehidupan sehari-hari, penentu tenang tidaknya dapur-dapur rakyat di pulau-pulau kecil hingga kota besar.
Karena itulah, ketika Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura melangkah ke podium Graha Kepri, Kamis (15/1), yang dibicarakan bukan hanya angka, melainkan masa depan ketahanan pangan daerah kepulauan.
Melalui kegiatan Business Matching Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Pemerintah Provinsi Kepri mempertemukan dua dunia: para pemasok beras dari sentra produksi nasional dan pelaku usaha perberasan di wilayah kepulauan.
Tujuannya satu, sederhana tapi vital, memastikan beras tetap tersedia dan terjangkau di meja makan masyarakat.
“Pasokan dan harga beras adalah urusan bersama, karena menyangkut langsung kebutuhan rakyat dan stabilitas ekonomi daerah,” tegas Wagub Nyanyang dalam arahannya.
Kepri memang memiliki tantangan yang tidak dimiliki banyak provinsi lain. Sekitar 98 persen wilayahnya adalah lautan, hanya 2 persen daratan.
Artinya, Kepri bukan lumbung padi. Setiap butir beras yang dikonsumsi masyarakat harus menempuh perjalanan panjang dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan sentra produksi nasional lainnya.
Namun tantangan Kepri tidak berhenti di situ.
Sebagai daerah perbatasan yang bertetangga langsung dengan Singapura dan Malaysia, Kepri juga menjadi gerbang wisata internasional. Lalu lintas manusia sangat tinggi.
Konsumsi beras bukan hanya untuk sekitar dua juta penduduk, tetapi juga hampir dua juta wisatawan mancanegara, ditambah wisatawan nusantara.
Di sinilah persoalan menjadi semakin kompleks. Kebutuhan beras Kepri tercatat mencapai sekitar 202 ribu ton per tahun, dengan dominasi beras premium.
Jika pasokan terganggu sedikit saja, gejolaknya bisa langsung terasa di pasar.
Karena itu, business matching ini bukan sekadar forum diskusi. Ia adalah upaya membangun jembatan pasokan jangka panjang, agar Kepri tidak hanya menjadi “pembeli”, tetapi mitra strategis dalam ekosistem pangan nasional.
Difasilitasi Badan Pangan Nasional, pemerintah mempertemukan langsung pelaku usaha perberasan dari daerah pemasok dengan pengusaha beras di Kepri.
Model business to business ini diharapkan melahirkan kerja sama yang berkelanjutan, tidak sporadis, sehingga pasokan lebih terjamin dan harga lebih stabil.
Bagi Wagub Nyanyang, stabilitas beras bukan hanya soal ketersediaan barang, tetapi juga kelancaran distribusi. Sebagai provinsi kepulauan, Kepri sangat bergantung pada transportasi laut.
“Hambatan distribusi harus kita antisipasi bersama. Jangan sampai pasokan ada, tetapi tersendat di jalur,” ujarnya.
Apalagi, Kepri sedang bersiap menghadapi momen-momen peningkatan konsumsi: Imlek, bulan puasa, hingga Idulfitri.
Pada periode inilah harga pangan kerap bergejolak jika pasokan tidak dikelola dengan baik.
Kegiatan ini juga menjadi simbol kuatnya kolaborasi lintas sektor. Hadir pejabat pusat, aparat keamanan, kepala daerah, BUMN pangan, asosiasi pengusaha, hingga pelaku industri perberasan nasional.
Semua duduk dalam satu meja, menyatukan kepentingan bisnis dengan kepentingan publik.
Di tengah dinamika global dan perubahan iklim yang memengaruhi produksi pangan, langkah Kepri ini menunjukkan satu kesadaran penting: daerah kepulauan tidak bisa berjalan sendiri.
Ketahanan pangan hanya bisa terwujud melalui jejaring yang kuat dari hulu ke hilir.
Dari Graha Kepri, Wagub Nyanyang tidak hanya memimpin sebuah pertemuan bisnis. Ia sedang merajut jaringan beras Nusantara, demi memastikan bahwa di setiap rumah di pulau-pulau Kepri, nasi tetap mengepul hangat, hari ini dan di masa depan. (bs)
